SEMARANG, Jowonews.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng terus mengingatkan aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil (PNS) tidak menggebu-gebu untuk memfasilitasi salah satu pasangan calon. Sebab saat ini pelanggaran pilkada dapat langsung dikenakan hukuman sebelum proses pemungutan suara dilaksanakan.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah, Teguh Purnomo mengatakan, jika selama ini yang disebut menguntungkan calon pasangan calon (paslon) tertentu harus lewat proses pemungutan suara terlebih dulu, saat ini sudah tidak lagi.
Disebutkan, salah satu fasilitator Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial di Kabupaten Pemalang dihukum karena memakai uang dari Kementerian Sosial untuk mendukung pasangan calon tertentu.
“Fasilitator kabupaten mengadakan pertemuan dengan masyarakat. Dalam pertemuan itu, fasilitator dari swasta tersebut mengancam masyarakat yang tidak mencoblos paslon tertentu yakni pasangan petahana, tidak akan mendapat uang bantuan tersebut,” jelasnya dalam diskusi ‘Peran Media dan Lembaga Pengawas dalam Pilkada 2015’, di Gedung Pers, Jl Tri Lomba Juang Semarang, Selasa (24/11).
Karena terbukti bersalah, fasilitator tersebut dijatuhi vonis 2 bulan dengan masa percobaan 4 bulan, denda Rp 1 juta.
Menurutnya, ini adalah hal baru. Sebab selama ini bila disebut menguntungkan calon paslon tertentu harus melalui proses pemungutan suara dulu.
“Dengan adanya ini tidak harus dibuktikan apakah orang itu akan mencoblos atau tidak terhadap calon itu,” terangnya.
Wakil Ketua PWI Jateng, Gunawan Permadi mengungkapkan kekhawatiran angka golongan putih (golput) di pilkada serentak ini yang cukup tinggi. Untuk beberapa daerah diperkirakan di atas 50 persen.
“Saya saring dari teman-teman yang memiliki lembaga survei, angka golput pilkada serentak cukup tinggi. Bahkan untuk beberapa daerah diperkirakan di atas 50 persen,” tuturnya.
Di beberapa kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada 9 Desember, grengsengnya kurang terlihat. Gairah masyarakat rendah. “Diskusi warga, di kampung-kampung, di warung-warung kopi, di rapat-rapat RT tidak nampak,” ujarnya.
Media online juga kurang dalam pemberitaan seputar pilkada. Demikian pula dengan media cetak, yang diberitakan hanya kampanye pasangan nomor urut 1, 2, dan 3, untuk memenuhi unsur keberimbangan. (JN01/JN03)
