Semarang, Jowonews.com – Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) tidak mampu membiayai perawatan dan perbaikan MAJT. Akibatnya, beberapa bagian yang memerlukan perawatan dan perbaikan, sekarang ini dibiarkan saja.
“Yang berat bagi pengelola Masjid Agung Jawa Tengah adalah biaya perawatan dan perbaikan. Sebab, sekarang ada beberapa bagian yang rusak berat dan harus diperbaiki,”ungkap Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Drs H Ali Mufidz MPA, Selasa (21/10).
Beberapa bagian yang rusak berat itu antaralain adalah menara dan listnya, payung dan gapuro masjid. “Semua itu sudah mulai rusak. Terus terang kita merasa keberatan untuk memperbaiki. Sebab biaya operasional selama ini sudah cukup tinggi,”paparnya.
Persoalan itu menurut tokoh yang juga mantan gubernur Jateng ini, pernah disampaikan kepada gubernur H Ganjar Pranowo melalui surat tertulis. Secara lesan juga sudah disampaikan pada Wagub Heru Sudjatmiko. “Untuk bayar listrik saja, bulan kemarin habis Rp 94 juta,”tambahnya.
Dirinya menyampaikan persoalan itu ke gubernur karena MAJT statusnya adalah masjid milik pemprov Jateng. “Pas ada pembagian zakat fitrah menjelang lebaran lalu sudah saya sampaikan pada Wagub Heru Sudjatmiko secara lesan. Wagub menyatakan akan di ikhtiarkan (usahakan-red),”ujarnya.
Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo saat diwawancarai wartawan menyampaikan bahwa yang terjadi di MAJT itu adalah persoalan managerial saja. Kalau managerialnya bagus, pengelola tentu tidak akan alami kesulitan pendanaan. “Itu persoalan managerial saja. Masjid Agung kan juga memiliki unit-unit usaha,”katanya.
Namun demikian, Ganjar berjanji akan melihat kesulitannya apa dulu. Karena sampai sekarang dia mengaku belum pernah mendapat laporan. “Tapi kalau alami kesulitan akan kita bantu,”pungkasnya.
Sementara itu anggota DPRD Jateng Ir HM Rodhi menghimbau kepada pemprov untuk memberi perhatian serius pada MAJT. Pasalnya, MAJT adalah ikon provinsi Jawa Tengah. “MAJT itu ikon Jateng. Pemprov perlu melihat kesulitannya dimana. Sehingga jelas apa yang harus dibantu,”katanya.
Menurutnya, selama ini MUI dan Dewan Gereja juga bisa menerima bantuan APBD terus menerus. Kalau MAJT bisa, tentu akan bagus. Sehingga kesulitannya bisa teratasi. “Kalau aturannya tidak boleh terus menerus, seharusnya diberi bantuan ang cukup untuk 2-3 tahun. Paling tidak dana untuk perawatannya. Yang jelas kami juga akan mendorong pemprov agar membantu MAJT,”pungkasnya. (JN01)
