PEKALONGAN, Jowonews.com – Untuk menyuarakan penolakannya terhadap PP Nomor 78 Tahun 2015, serikat buruh se-Indonesia berencana akan menggelar aksi unjuk rasa dan mogok nasional di Jakarta pada 24-27 November mendatang.
Wakil Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Pekalongan Arifianto mengatakan, terkait rencana tersebut, Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPN telah mengeluarkan instruksi ke seluruh Dewan Pengurus Daerah (DPD) untuk mengikuti aksi itu.
Instruksi dari DPP tersebut masih berada di tataran DPD, untuk kemudian dibahas dan diteruskan ke masing-masing DPC. “DPD akan mengoordinasikan terlebih dulu, untuk menyamakan persepsi dengan seluruh pengurus dan rekan-rekan dari serikat pekerja lainnya. Lalu akan diteruskan ke tiap-tiap DPC. Setelah ada instruksi dari DPD, DPC SPN Kota Pekalongan akan melakukan koordinasi dengan serikat pekerja lainnya,” kata Arifianto, kemarin.
Mengenai berapa orang yang akan mengikuti aksi tersebut di Jakarta, Arifianto belum bisa menyebutkan secara pasti, karena masih menunggu instruksi dari DPD dan koordinasi dengan serikat pekerja lain di Kota maupun Kabupaten Pekalongan.
Menurutnya, keberadaan PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, sejatinya bukan menjadi persoalan buruh yang tergabung dalam SPN saja, tetapi seluruh buruh atau pekerja se-Indonesia.
Sebab, ungkap dia, PP tersebut mengebiri hak-hak kaum buruh untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya. PP tersebut menurutnya juga bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Aturan-aturan di PP ini bertolak belakang dengan UU No 13 tahun 2003. Karena dalam memperhitungkan UMK, nantinya tidak akan memakai komponen KHL (kecukupan hidup layak), tetapi memakai perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Terkait rencana aksi pada 24-27 November itu, Arifianto menambahkan bahwa pihaknya kemarin sudah diundang oleh Kapolres Pekalongan Kota mengoordinasikan langkah-langkah maupun rencana yang akan dilakukan serikat buruh.
“Kami masih menunggu instruksi dan koordinasi lebih lanjut dengan DPD SPN Jawa Tengah dan serikat pekerja lain,” imbuh dia. (JN01/JN03)
