BOYOLALI, Jowonews.com – Panwaslu Pilkada Boyolali mengungkapkan adanya kerawanan politik uang di wilayah pinggiran. Sehingga Panwaslu akan memaksimalkan pengawasan guna mengantisipasi potensi terjadinya pelanggaran dalam Pilkada 9 Desember 2015 mendatang.
Hal itu diungkapkan Ketua Panwas Boyolali, Narko Nugroho. “Kerawanan politik uang paling besar berpotensi terjadi di Boyolali wilayah pinggiran. Fokus Panwaslu untuk menekan potensi kerawanan salah satunya terkait efek elektoral dan pengawasan money politik,”ungkapnya kemarin.
Menurutnya, efek elektoral salah satunya berkaitan dengan domisili peserta pilkada, mulai dari domisili calon bupati dan wakil bupati, anggota legislatif, dan pengurus partai politik. “Seperti di Kelurahan Pulisen, Boyolali Kota. Di kelurahan Pulisen ada dua calon yakni Cabup Agus Purmanto dan Cawabup, M Said Hidayat. Potensi ekses di wilayah ini tentu jadi fokus perhatian kami,” kata Narko.
Dia menjelaskan ada beberapa parameter sehingga Boyolali memiliki IKP cukup tinggi. Antara lain masalah profesionalitas penyelenggara, politik uang, akses pengawasan, partisipasi masyarakat dalam pemilu termasuk laporan pelanggaran dari masyarakat, dan kondisi keamanan yang meliputi adanya intimidasi kepada penyelenggara pemilu dan kekerasan saat pemilihan legislatif.
Semua potensi kerawanan itu ada di Boyolali. Maka dia meminta peserta taat terhadap regulasi untuk menciptakan kualitas Pilkada yang lebih baik.
Sementara itu Polres Boyolali juga menyatakan akan maksimal mengamankan jalannya pilkada. Bahkan, intelijen juga selalu bergerak guna mengantisipasi kerawanan terjadinya konflik.“Seberapapun angka indeks kerawanan Pilkada dari Bawaslu kami akan mengamankan secara maksimal,” kata Kapolres Boyolali, AKBP Budi Sartono, Minggu.
Seperti diketahui, berdasarkan rilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah, Boyolali memiliki angka indeks kerawanan pilkada (IKP) tertinggi kedua setelah Sragen untuk wilayah Soloraya, yaitu sebesar 2,86.
Kapolres menjelaskan, agenda kampanye dari masing-masing pasangan calon, sebelumnya ada pemberitahuan ke Polres.Sehingga Polres bisa melakukan pengamanan dan memetakan tingkat kerawannya. Ini untuk mengantisipasi konflik dan benturan selama masa kampanye. “Setiap ada potensi konflik tentu akan kami koordinasikan dengan Panwaslu agar tidak meluas,” imbuhnya. (JN01)
