SEMARANG, Jowonews.com – Sejumlah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di kabupaten/kota Jateng yang hendak menghelat Pilkada serentak 2015 sudah mulai berhutang. Pasalnya, anggaran dari pemerintah daerah setempat sampai sekarang belum cair.
“Hutang Panwas kabupaten/kota saat ini sudah cukup besar, antara Rp10 juta sampai Rp25 juta juta. Padahal pasca pelantikan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) beberapa waktu yang lalu, saat ini harus membentuk PPL ditingkat desa,” kata anggota Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Jateng, Teguh Purnomo di Semarang, kemarin.
Dikatakan Teguh, sampai saat ini dari 21 kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada, baru dua daerah yang dana pengawasannya sudah cair. Masing-masing Kota Pekalongan dan Kabupaten Semarang.
19 kabupaten/kota yang lain belum cair. Bahkan untuk Kabupaten Purbalingga, sampai sekarang nota perjanjian hibah daerah (NPHD)-nya belum ditandatangani.
“Kami berharap bupati dan walikota memprioritaskan proses pendanaan dan fasilitasi Panwas. Karena ini bisa mempengaruhi kualitas Pilkada di daerah yang bersangkutan,” katanya.
Teguh berharap, pemerintah daerah juga memperhatikan kebutuhan kesekretariatan panwas, baik gedung kantor yang representatif dan staf sekretariat. Sebab, tugas, pokok, dan fungsi panwas yang cukup besar, selain menangani masalah pidana, administratif, etika, sengketa antar peserta, juga sengketa peserta dengan penyelenggara pilkada ( KPU kabupaten/kota ).
“Sehingga cukup signifikan dan perlu perhatian khusus,” imbuhnya.
Namun demikian, lanjut Teguh, Bawaslu memerintahkan agar panwas harus tetap tegas dan progresif, tanpa terpengaruh banyak dan sedikitnya pembiayaan yang diberikan pemda. Apalagi daerah- daerah yang bupati, wakil bupati dan sekdanya akan mencalonkan kembali.
Dengan tersendatnya dana pengawasan, lanjut dia, pengawasan dukungan calon peseorangan juga potensi terganggu, begitu juga terkait dengan pengawasan pemutakhiran data pemilih.
Sekretaris komisi A DPRD Jateng, Ali Mansyur mendesak desk Pilkada Pemprov Jateng turun tangan menyikapi belum cairnya anggaran untuk Panwas tersebut. Sebab, anggaran ini sangat urgen, karena Panwas sudah mulai bertugas.
“Desk Pilkada Pemprov harus segera menyelesaikan persoalan itu. Ini serius, karena anggaran sangat penting untuk menjaga kualitas pilkada,” kata dia.
Politisi Partai Nasdem ini menambahkan, jangan sampai belum cairnya anggaran membuat kinerja Panwas tersendat. Ia juga menyorot Panwas yang mengeluarkan anggaran sendiri untuk menutup kegiatan. Meski niatannya baik, jika tidak sesuai prosedur dikhawatirkan justru menjadi masalah dikemudian hari.
“Niatnya bagus, tapi jika tidak sesuai prosedur itu masalah. Takutnya malah justru menjadi bumerang,” imbuhnya.
Dewan meminta agar desk pilkada Pemprov Jateng memberi sanksi kepala daerah yang tidak perhatian dengan Panwas. Sebab, keberadaan Panwas sangat dibutuhkan agar bisa tercipta pilkada yang adil, jujur dan berkualitas. “Mana mungkin bisa mewujudkan pilkada yang baik, manakala kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Jadi harus segera diselesaikan masalah anggaran ini,” tambahnya. (JN01)
