SALATIGA, Jowonews.com – Komisi A DPRD Salatiga mendesak agar Master Plan E-Goverment segera dianggarkan pada APBD perubahan 2015 ini. Dengan begitu e goverment bisa diaplikasikan di tahun 2017 mendatang.
Ketua Komisi A DPRD Salatiga, Dance Ishak Palit mengatakan, langkah tersebut dilakukan guna mempercepat pelaksanaan E Goverment yang ditargetkan beroperasi pada 2017 mendatang.
Dance menambahkan, terkait dengan rencana tersebut, pihaknya juga mendorong adanya pemecahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi Budaya dan Pariwisata. Nantinya, diharapkan ada Dinas Komunikasi dan Informasi yang akan menjadi leading sektor dalam pelaksanaan e goverment tersebut.
Dance menjelaskan, saat ini Kota Salatiga menduduki urutan 19 dari 27 peringkat pelaksanaan e goverment di Jawa Tengah. “Salatiga ini sudah sangat tertinggal dibanding sejumlah daerah lain di Jawa Tengah. Sehingga mulai tahun ini kami berharap pelaksanaan pembahasan master plan e goverment dapat segera dilakukan. Kami mendorong Pemkot Salatiga untuk menganggarkan di anggaran perubahan 2015,” ujar Dance kepada wartawan,Jumat (28/8).
Dikatakan dia, e-goverment mutlak segera dilakukan untuk membuat sistem tata kelola pemerintahan bisa terintegrasi dengan baik. Selain itu, pihaknya juga berharap e goverment dapat membuka arus informasi kepemerintahan kepada masyarakat.
“Saat ini yang terjadi, data base mengenai jumlah siswa miskin di Salatiga misalnya, setiap SKPD punya data berbeda. Maka dengan e goverment nantinya akan menjadi sarana integrasi tata kelola pemerintahan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kabag Humas Setda Kota Salatiga, Adi Setiarso mengatakan, telah bertemu dengan Komisi A terkait rencana pelaksanaan e-goverment. Adi mengatakan, meskipun ada usulan pembahasan master plan pada tahun ini, perancangan e goverment diperkirakan baru bisa dilaksanakan pada 2017 mendatang.
“Memang ada usulan untuk membahas master plan di tahun ini. Mengingat pelaksanaan e goverment harus diawali dengan penataan SOTK, maka kemungkinan baru bisa dirancang pada 2017 mendatang, karena 2016 nanti, ada masa transisi pemerintahan menjelang Pilkada,” ujarnya. (JN01)
