SEMARANG, Jowonews.com – Anggota Komisi E DPRD Jateng Sri Harini meminta agar pemerintah lebih memperhatikan nasib honorarium guru swasta TPQ dan madrasah Diniyah, serta sarana dan prasarana sekolah. Hal ini disampaikannya saat Rapat Paripurna penyampaian hasil reses, baru baru ini.
“Kurangnya perhatian kepada guru-guru swasta, Madin dan TPQ yang belum tersentuh oleh program kesejahteraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya berkaitan dengan honorarium dan pengawasan dana BOS untuk ditingkatkan,” ujar Politikus Partai Golkat ini.
Senada dengan itu, Anggota Komisi E DPRD Jateng Yudi Indras W mengungkapkan banyak ditemukan di lapangan guru Honorer dan guru Ngaji yang kesejahteraannya sangat memperihatinkan. Gaji guru honorer kurang llebih 200-300 ribu per bulan sedangkan Guru Ngaji lebih memperihatinkan, 50-100 ribu per bulan bahkan ada yang sampai setahun baru digaji.
“Olehkarena itu harus ada perhatian yang serius dari pemerintah terhadap nasib mereka. Karena sebenarnya para Guru Ngaji adalah pencetak dasar nilai-nilai agama anak-anak kita di masjid, mushola, atau madrasah,” tambahnya.
Sehingga, jelasnya, pada hakikatnya mereka inilah pionir revolusi mental masyarakat Jawa Tengah karena dari mereka anak-anak kita belajar dasar-dasar agama yang menjadi pondasi agar memiliki akhlakul kharimah, dan keperibadian yang humanis.
“Maka ini menjadi PR yang harus dijawab Saudara Gubernur agar kesejahteraan mereka benar-benar dipikirkan,” pungkasnya. (jn18/jn03)
