WONOGIRI, Jowonews.com – Kabar adanya penarikan biaya Rp 200 juta untuk bakal calon (balon) bupati/wakil bupati Wonogiri yang mendaftar di PDIP menjadi isu sensitif. Sehingga membuat kandang ‘banteng’ gerah.
Ketua DPC PDIP Wonogiri yang juga mendaftar sebagai balon bupati, Joko Sutopo alias Jekek, tiba-tiba membantah pemberitaan yang dilangsir dari pernyataannya sebelumnya. Ia menyatakan, DPC PDIP maupun panitia penjaringan balon bupati/wakil bupati tidak pernah menarik uang pendaftaran.
“DPC PDI Perjuangan dan panitia penjaringan dan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati tidak pernah menarik uang pendaftaran dari setiap balon. Gratis! Tidak ada biaya penjaringan dan pendaftaran,” tandasnya, Kamis (2/7).
Menurutnya, proses pendaftaran balon bupati/wabup di PDIP melalui beberapa tahapan. Antara lain penjaringan, penyaringan pendaftaran, pemeriskaan berkas administrasi balon, fit and proper test.
Tahapan penjaringan, penyaringan dan pemeriksaan berkas administrasi masing masing balon dilakukan oleh panitia di tingkat DPC PDIP Kabupaten Wonogiri.
Berkas yang telah terperiksa dikirimkan ke DPD PDIP Jateng dan DPP PDIP. Tahapan selanjutnya adalah uji kelayakan dan kepatutan, serta survei keterpilihan balon yang dilakukan oleh lembaga independent yang ditunjuk panitia.
Jekek menambahkan, untuk menjalan tahapan tahapan penyaringan dan pendaftaran bakal calon dipastikan membutuhkan biaya. Biaya yang muncul ditanggung oleh seluruh balon secara bersama sama.
“Biaya yang muncul ditanggung bersama. Semangatnya adalah gotong royong. Atas kesadaran setiap balon, tidak pernah menyebut angka. Saya selaku Ketua DPC PDI Perjuangan dan selaku balon bupati tidak pernah menyebutkan nominal,” tandasnya.
Apa yang disampaikan Ketua DPC PDIP Wonogiri itu diduga karena munculnya banyak tekanan, setelah pemberitaan adanya penarikan biaya bagi setiap balon yang mendaftar di PDIP. Informasi yang diperoleh Jateng Pos, setelah berita itu keluar, Joko Sutopo ditegur pengurus DPD PDIP Jateng.
Namun, apa yang disampaikan Joko Sutopo itu bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto, Kamis (4/6), di Panti Marhaenis, Semarang.
Pada saat itu Bambang Wuryanto menyampaikan bahwa untuk melakukan survei pilkada di 21 daerah, PDIP Jateng mengeluarka anggaran Rp 2,6 miliar.
“Biaya survei pilkada tersebut ditanggung secara gotong royong oleh para bakal calon kepala daerah yang maju lewat PDIP,” kata Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto.
Ia menjelaskan bahwa DPP PDIP sebenarnya mampu menanggung biaya survei pilkada di 21 kabupaten/kota itu.
Menurut dia, biaya survei pilkada tersebut sebagai bentuk ujian terkait dengan komitmen para bakal calon kepala daerah dari PDIP.
“Tidak ada unsur paksaan dan ketentuan besaran dana yang diberikan para bakal calon kepala daerah untuk melakukan survei pilkada,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa besaran biaya survei pilkada di masing-masing kabupaten/kota berbeda-beda dan berkisar Rp115 juta hingga Rp130 juta.
“Survei pilkada nanti akan dilakukan oleh lembaga survei yang menangani survei Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko pada pemilihan gubernur Jateng 2013,” katanya.
Sebanyak 21 daerah di Jateng yang akan melaksanakan pilkada secara serentak pada 9 Desember 2015 itu, adalah Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kendal.
Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, Kabupaten Blora.
Selain itu, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Demak, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. (JN01)
