SEMARANG, Jowonews.com – Kepala Dinas Pendidikan Jateng Nur Hadi Amiyanto tidak perlu emosional menanggapi fakta kinerja dinasnya paling buruk kedua di Pemprov Jateng. Hal itu dibuktikan adanya 8 indikator kegagalan pencapaian target pada tahun 2014, yang menjadi temuan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2014.
“Saya kira Kepala Dinas Pendidikan Jateng tidak perlu emosi seperti itu. Faktanya memang ditemukan ada delapan indikator di Dinas Pendidikan yang tidak memenuhi target pada tahun 2014,”kata Ketua Komisi E DPRD Jateng, Yoyok Sukawi, kemarin.
Menurutnya, apalagi sampai menyalahkan Pemerintah Pusat dan anggota DPRD Jateng. Apa yang dilakukan Nur Hadi Amiyanto itu tidak pas sama sekali.
Pasalnya, tugas anggota dewan itu salah satunya adalah fungsi kontrol/pengawasan. Sangat wajar kalau Pansus LKPJ menyuarakan/mengkritisi kinerja Dinas Pendidikan.
Dan besarnya anggaran pendidikan di Dinas Pendidikan, tentu harus berbanding lurus dengan pencapaian kinerja. Sehingga tidak perlu menyalahkan orang lain kalau kinerjanya ternyata gagal.
“Harusnya yang marah itu kami, bukan Kepala Dinas Pendidikan. Karena kami yang harus mengawasi dia,”tegasnya.
Hal yang hampir sama disampaikan anggota Pansus LKPJ, Hadi Santoso. Menurutnya, aneh sekali kalau Kepala Dinas Pendidikan Nur Hadi Amiyanto tidak mau bertanggungjawan atas kinerja dinas yang dipimpinnya. Apalagi sampai menyalahkan pemerintah pusat, anggota dewan, bahkan juga wartawan.
“Kalau memang bukan urusannya, kenapa dimasukkan dalam LKPJ.Kepala Dinas Pendidikan jangan anti kritik. Apa yang menjadi hasil rekomend seperti itu,”tegasnya.
Hadi juga minta supaya Gubernu harus berani menjadikan penilaian LKPJ sebagai dasar evaluasi kebijakan dan kinerja SKPD.Terutama yang belum berhasil, seperti Dinas Pendidikan Jateng dan Dinas Kesehatan.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Jateng Drs Nur Hadi Amiyanto marah besar atas laporan Panitia Khusus (Pansus), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jateng Akhir Tahun Anggaran 2014, yang menemukan 8 indikator kegagalan di Dinas Pendidikan.
Dengan 8 indikator kegagalan dari aspek kinerja itu, sekaligun menempatkan Dinas Pendidikan menjadi dinas paling bobrok kedua setelah Dinas Kesehatan. Karena di Dinas Kesehatan ada 9 indikator yang gagal tercapai.
Dia tidak mau bertanggungjawab atas kegagalan di Dinas Pendidikan yang dipimpinnya. Sebaliknya dia menyalahkan Pemerintah Pusat dan DPRD Jateng serta wartawan.
“Jadi ujian nasional, pemerintah pusat dalam hal ini kementerian pendidikan menaikkan tingkat kesulitan,”elaknya.
Sehingga karena dinaikkan tingkat kesulitannya, itu juga menjadi pikiran Dinas Pendidikan. “Jadi jangan menyalahkan dong. Persoalannya karena dinaikkan standarnya dari pusat,”katanya dengan ketus sambil menudingkan jari telunjuknya ke muka salah satu wartawan. (JN01)
