Semarang, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menerapkan deteksi isu kecurangan UN. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi jika ada sekolah yang awalnya biasa-biasa saja, tiba-tiba memperoleh nilai ujian nasional bagus, maka faktor kecurangannya dapat terlihat.
Menurut Kepala Dindik Jateng, Nur Hadi Amiyanto, sistem ini pernah diterapkan empat tahun sebelumnya, dan terbukti cukup ampuh menghindari kebocoran dan kecurangan dalam pelaksanaan UN.
Dengan deteksi itu, kata Hadi, daerah yang melakukan kecurangan dapat terlihat. “Kami juga telah sampaikan kepada kepala dinas pendidikan kabupaten/kota bahwa kecurangan apapun yang anda lakukan pasti akan terlihat. Alhamdullilah kejujuran telah kami utamakan,” ujarnya saat jumpa pers di acara rembuk nasional pendidikan dan kebudayaan (RNPK), di Depok, Jawa Barat, Senin (30/03/2015).
Lebih lanjut, terkait persiapan pelaksanaan UN di Provinsi Jawa Tengah, Hadi menyatakan siap untuk melaksanakannya. Peserta UN dan Ujian Sekolah untuk sekolah dasar (SD) akan diikuti sekitar 1,5 juta orang peserta. Pelaksanaan ujian sekolah jenjang SD anggaran pelaksanaan telah dipersiapkan melalui Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah.
Sementar, untuk soal ujian 25 persen dipersiapkan dari pusat, dan 75 persen dipersiapkan oleh guru-guru daerah sendiri. “Jadi nanti lulusan dari Wonogiri lulusannya akan sama kualitasnya dengan lulusan dari Cilacap, dan daerah lainnya,” ucap Hadi.
Sementara, untuk logistik pengiriman naskah soal ujian nasional Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan dapat terlayani dengan baik. Walaupun sempat ada hambatan, kata dia, karena komunikasi kami dengan kementerian berjalan dengan baik, maka hambatan tersebut dapat teratasi.
“Kami sebagai pelayan masyarakat, akan bekerja dengan keras supaya menjadi pelayan yang baik bagi pelaksana ujian sekolah maupun ujian nasional. Insya allah anak kami di Jawa Tengah akan terlayanani dengan baik,” pungkasnya. (JN03)
