BANTUL, Jowonews.com – Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendorong kelompok usaha bersama bidang perikanan di daerah ini berkoperasi agar memiliki kepastian hukum dalam berusaha.
“Kalau ada orang sudah berkelompok tentu bisa segera membuat kelompok usaha bersama (KUB), dan dengan membentuk KUB harapannya bisa ditingkatkan menjadi koperasi,” kata Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap Yuswarseno di Bantul, Kamis.
Menurut dia, dorongan agar KUB perikanan mulai kelompok nelayan maupun pembudidaya perikanan berkoperasi agar kelompok mendapat kemudahan dalam menerima bantuan modal usaha maupun hibah peralatan dari pemerintah daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kata dia, mengamanahkan bahwa pemberian bantuan hibah dari APBD harus kepada kelompok maupun organisasi yang sudah berbadan hukum.
“Yang dimaksud kelompok yang menerima bantuan hibah itu bisa koperasi, yayasan, dan kelompok atau perorangan berbadan hukum. Karena seluruh kelompok perikanan di Bantul belum berbadan hukum, kami dorong berkoperasi,” katanya.
Dengan berkoperasi, menurut dia, tentu akan memudahkan para anggota untuk menambah modal, bahkan secara otomatis kelembagaan koperasi sudah diakui pemerintah sehingga masuk sebagai penerima bantuan hibah.
“Negara mempercayakan pada koperasi untuk menerima bantuan, banyak manfaatnya, misalnya semua hasil produksinya bisa dilaporkan sebab dengan koperasi otomatis setiap tahun ada pembukuan,” katanya.
Jika ada KUB perikanan yang tidak berkoperasi, dia mengharap kesadaran kelompok untuk megurus badan hukum di lembaga berwenang. Dalam hal ini, pihaknya tidak ada rencana untuk memfasilitasi.
“Sampai saat ini tidak karena kalau dilaksanakan (difasilitasi) untuk urus badan hukum, justru niatnya hanya untuk cari bantuan sehingga kami hanya mengharap masing-masing kelompok bisa mengondisikan diri untuk membentuk badan hukum,” katanya. (Jn16/ant)
