SEMARANG, Jowonews.com – Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah meminta agar gaji ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkup SMA/SMK se-Jateng segera dibayarkan paling lambat Februari 2017.
“Urusan peralihan kewenangan SMK/SMA dari kabupaten/kota ke Pemprov Jateng harus selesai 100 persen pada Februari 2017 termasuk urusan rapelan gaji tenaga honorer Januari-Februari harus bisa dicairkan maksimal bulan ini,” kata anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Yudhi Indras Wiendarto di Semarang, Senin.
Ia menjelaskan bahwa ada 110 hal yang harus diselesaikan pada peralihan pegawai PNS dan nonPNS SMA/SMK ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng antara lain, mengenai rekening transfer gaji, pendataan latar belakang pendidikan, dan yang paling krusial adalah pihak yang menandatangani surat keputusan pengangkatan menjadi tenaga honorer.
Selain itu, tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang akan diberikan pada PNS dan sesuai hasil rapat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng serta Badan Kepegawaian daerah (BKD) Jateng, direncanakan nominal TPP yang akan diberikan sebesar Rp800 ribu.
Nominal itu disamakan bagi PNS peralihan, dan nominalnya lebih kecil dari PNS asli pemprov.
Kendati demikian, nominal Rp800 ribu menjadi persoalan bagi pegawai yang sebelumnya telah menerima TPP namun jumlahnya lebih besar.
Politikus Partai Gerindra itu mencontohkan bahwa di Provinsi Jawa Timur, yang menerima gaji dari pemprov adalah honorer yang diangkat oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota, sedangkan jika yang mengangkat adalah pihak sekolah, maka ada kebijakan lain.
“Siapa yang mengangkat, ini yang tidak bisa asal-asalan dan kriteria yang akan diakui pemprov yang seperti apa?, kami memberikan waktu sebulan serta harus selesai, tapi lebih cepat lebih baik,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah memprioritaskan penyelesaian persoalan gaji lebih dulu, dibandingkan dengan hal lain seperti tambahan penghasilan yang memang juga penting.
“Gaji honorer sebesar UMK, sudah bagus, tapi yang jadi persoalan, kapan cairnya. Kami mendorong pemprov agar segera menyelesaikan persoalan ini karena kasihan tenaga honorer, memiliki tanggung jawab besar namun belum memperoleh haknya,” katanya.
Anggota Komisi E DPRD Muh Zen meminta pendataan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap diselesaikan tanpa meninggalkan permasalahan karena konsep perencanaan penggajian yang telah dirumuskan sudah menjadi solusi terbaik dan mestinya segera direalisasikan.
“Pencairan gaji mesti secepatnya agar pendidik dan tenaga kependidikan lebih tenang dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Gatot Bambang Hastowo saat dikonfirmasi membenarkan bahwa terdapat 7.768 guru tidak tetap (GTT) dan 7.550 pegawai tidak tetap (PTT) di lingkup SMA/SMK se-Jateng belum menerima gaji Januari 2017 karena terkait alih kewenangan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.
Ia mengakui jika Pemprov Jateng belum bisa menyalurkan anggaran karena menunggu keputusan formulasi gaji yang akan diatur lewat peraturan gubernur.
“Pergub tersebut masih berupa draf dan sedang dibahas Biro Hukum Setda Pemprov Jateng dan kami tidak bisa memastikan kapan pergubnya akan dikeluarkan, tapi yang jelas kami berusaha secepatnya,” katanya. Jn16-ant
