SURAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah meminta jajaran penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU supaya teliti serta fokus pada pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.
Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPRD Sukirman saat sambutan pembukaan Workshop Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dam Anggota DPRD Jateng di Hotel SwissBell, Surakarta (3-5/3/2023). Pesta demokrasi terbesar ini harus menjadi perhatian khusus bagi segenap masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Tengah.
“Tahapan Pemilu ini sudah dimulai, maka sistem penyelenggaraan yang akan dilakukan pada Pemilu 2024 mendatang harus menjadi pembahasan serius bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” tambahnya.
Paulus Widiantoro selaku Ketua KPU Jateng mengatakan, tahapan Pemilu 2024 sudah disepakati melalui PKPU No 3/2022. Selanjutnya, tahapan Pemilu 2024 yakni perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, pencalonan anggota DPD, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, penetapan peserta pemilu, pencalonan anggota DPR, DPRD Prov dan Kab/Kota, Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, masa kampanye pemilu, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, pengucapan sumpah janji, penetapan hasil pemilu, rekapitulasi hasil suara dan pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden.
Menambahkan, Kuswanto selaku narasumber dari Ditjen Otda Kemendagri mengatakan, ada beberapa indikator sebagai ukuran keberhasilan pemilu.
Sementara dalam sambutan penutupan acara, Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri menyatakan, tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan. Sekarang ini sedang dalam tahapan pemutakhiran data yakni pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih.
Tahapan ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting, mengingat daftar pemilih merupakan ruhnya Pemilu. Sehingga, mari kita sama-sama bersinergi untuk melakukan pengawasan agar dapat memastikan bahwa pelaksanaan pencocokan dan penelitian di lapangan berjalan dengan baik. Karena melalui pencocokan dan penelitian ini, permasalahan data yang nyaris setiap tahun pemilu muncul seperti data ganda, data orang meninggal masih tercatat, dsb, dapat diselesaikan.
Selain itu, isu-isu strategis mengenai polarisasi politik, penggunanaan media sosial, dan berbagai macam isu hoaks dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab harus mendapatkan perhatian serius. Langkah-langkah pencegahan dan pendidikan politik kepada masyarakat harus terus didengungkan, untuk memastikan tidak ada pembelahan masyarakat akibat polarisasi politik juga akibat adanya hoaks dan ujaran kebencian yang dimungkinkan akan turut mewarnai Pemilu 2024.
“Mari kita sama-sama memaksimalkan tugas pokok dan fungsi-fungsi kita, untuk menjaga iklim demokrasi kita dapat berjalan dengan damai, adil, aman, dan kondusif, serta terbebas dari aktivitas-aktivitas kampanye hitam yang membelah dan memecah masyarakat,” pintanya.
