KUDUS, Jowonews.com – Gafatar pada 2012 sempat mengajukan sebagai salah satu organisasi ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kudus. Namun pengajuan tersebut ditolak karena saat itu masih harus mengkaji ajarannya, apalagi di pemerintah pusat sempat ada larangn. Untuk yang mengajukan saat itu, justru ditemani salah satu pegawai negeri sipil (PNS) Kudus berinisial N karena menjadi pengurus Gafatar ditingkat provinsi.
Kepala Kesbangpol Kudus Djati Solechah mengatakan, pengajuan sebagai organisasi terdaftar dilakukan pada 2012 oleh pengurus ditingkat kabupaten. Namun saat itu ditemani oleh PNS Kudus yang ternyata sudah menjadi pengurus Gafatar tingkat provinsi. “Saat itu kami menolak, karena dari sisi ajaran masih diragukan,” katanya.
Walaupun sempat ditolak, mereka tidak langsung mendesak terus. Selain karena ajaran juga karena Gafatar sempat dilarang. Walaupun pernah juga ada surat edaran yang ditandatangani pejabat pelaksana dirgen dari pemerintah pusat. Namun sampai saat ini dirinya belum pernah mendapatkan kiriman surat edaran tersebut yang intinya Gafatar tidak menjadi organisasi yang dilarang lagi.
Dia mengetahui surat edaran yang intinya Gafatar tidak organisasi yang dilarang justru dari anggota Gafatar. Namun dia tidak mempercayainya karena pihaknya tidakbmendapatkan surat langsung dari kementrian terkait. “Mereka memberikan informasi surat edaran itu, tapi mereka bukan instansi resmi yang berhak menyebarluaskannya, jadi kami tidak menjadikannya landasan,” terangnya.
Ditanya apakah hanya satu PNS yang terlibat Gafatar, sampai saat ini dirinya hanya mengetahui satu orang saja. Bahkan yang bersangkutan sudah tidak masuk kerja sekitar hampir dua bulan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kudus. Yang bersangkutan berdomisili di Kabupaten Jepara.
Sementara itu, Kepala DPPKD Kudus Eko Djumartono mengatakan, anak buahnya yang berinisial N memang sudah tidak berangkat kerja sejak 15 November 2015. “Kami sudah mencari kabar yang bersangkutan, namun nihil,” jelasya.
Suratpun sempat dikirim ke yang bersangkutan dan sudah menanyakan ke tetangga, ketua RT/RW hingga kepala desa. Namun sama sekali tidak ada kabar dari yang bersangkutan.
Ditanya apakah tidak masuk kerja karena yangvbersangkutan terlibat dalam organisasi Gafatar, dirinya mengaku tidak mengetahui secara pasti. “Kami menyurati karena lebih kepada yang bersangkutan tidaknmasuk kerja, gabung Gafatar atau tidak, kami tidak tahu,” imbuhnya. (JN04/JN03)
