SEMARANG, Jowonews.com – Gerbang mutasi di Pemprov Jateng akhirnya benar-benar berjalan. Gubernur Jateng H Ganjar Pranomo, Jumat (30/1) pagi, memutasi sekaligus melantik 26 pejabat Eselon II di Pemprov Jateng, di Gradhika Bakti Praja, Kantor Gubernuran.
Banyak kejutan dalam mutasi kali ini. Diantaranya Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, akhirnya benar-benar menyingkirkan Agus Utomo dari posisinya sebagai Kepala Biro Humas (Karo Humas). Agus Utomo dimutasi menjadi Bakorwil III Jateng.
Sementara Karo Humas yang memang sangat strategis, dipercayakan kepada Sinung Nugroho, yang sebelumnya anak buah Agus Utomo di Biro Humas.
Kepala Dishubkominfo Urip Sihabudin, dipercaya menjadi Kepala Bappeda Jateng menggantikan Heru Setiadi yang dimutasi jadi Kepala Badan Diklat.
Sementara itu Prijo Anggoro, sesuai prediksi juga dimutasi dari Sekwan Jateng. Dia digantikan oleh Surya Indra yang sebelumnya Kepala Bakorwil 1. Meski di mutasi, Prijo Anggoro yang memang merupakan salah satu PNS dengan golongan tertinggi ini mendapat tempat basah.
Prijo yang sudah menjadi Sekwan di DPRD Jateng 8 tahun ini, dipercaya menjadi Kepala Disperindag Jateng. Dia menggantikan Edison, yang dijadikan staf ahli bidang ekonomi dan keuangan.
Kepala Biro Umum Raharjanto, digeser menjadi Kepala Biro Bina Mental menggantikan Rudy Apriyanto yang dipercaya sebagai Kepala Dinas Sosial. Menariknya, oleh Gubernur, posisi Kepala Biro Umum sengaja dikosongkan dan akan dilelang terlebih dahulu.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyampaikan, proses rotasi jabatan Eselon II di pemprov Jateng cukup mendebarkan. Dia khawatir jika dirinya salah memilih. Jika ada kesalahan, itu adalah tanggungjawabnya dan Wakil Gubernur, Heru Sudjatmoko. Lantaran, rotasi Eselon II adalah hasil kesepakatannya dengan Wagub.
Menurut Ganjar, sebagai manusia, ia tidak bisa sempurna. Kalau benar 100 persen, itu menurutnya adalah milik Tuhan.
“Kalau 100 persen itu milik Tuhan, angka 90 persen itu milik malaikat. Kita manusia biasa yang pasti punya kesalahan. Itu tanggungjawab saya dan Pak Heru (Wagub-red),” kata Ganjar saat memberi sambutan seusai mengambil sumpah jabatan jajarannya.
Ganjar juga menyadari kalau rotasi yang dilakukannya tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Ada yang suka, ada yang biasa saja dan pasti ada yang tidak suka. “Saya haqul yakin tentang hal itu,”yakinnya.
Dalam kesempatan itu, politisi PDIP ini mengajak semua pejabat eselon II yang baru saja dilantik untuk bekerja keras. Ganjar mengistilahkan para pejabat itu diajak ‘ngebut’.
Dirinya akan mengagendakan rapat dengan jajarannya setiap hari Senin.
“Senin adalah hari full rapat bagi saya dan Pak Heru. Nanti dijadwalkan siapa saja yang terjadwal rapat hari itu,”ujarnya.
Setiap rapat akan selalu mengajak staf ahli dan staf khusus Gubernur. Hasil rapat, selanjutnya dianalisis agar Gubernur bisa mengambil kebijakan yang pas.
“Kita ngebut tapi bukan berarti tanpa rem. Harus ada keseimbangan. Selamat bertugas, bapak dan ibu,”pungkasnya.
Sementara itu Sekda Jateng Sri Puryono usai pelantikan menyampaikan kedepan akan ada mutasi dan pelantikan lagi. Karena prosesnya memang bertahap. Kalau dilakukan bersamaan semuanya, dia khawatir dicurigai ada apa-apanya.
“Ini Biro Umum kan masih kosong dan akan dilelang,”ungkapnya.
“Perintah Pak Gub (Ganjar Pranowo-red), Biro Umum dikosongkan mas (Sekda-red), nanti dilelang lagi,”imbuhnya.
Selain Biro Umum, yang juga masih kosong adalah ESDM dan RSJ Amino. “Ternyata ora gampang golek wong mas (bahasa Jawa, ternyata tidak mudah cari orang mas-red). Apalagi harus memiliki keahlian khusus,”jelasnya.
Kalau tidak hati-hati, Sekda khawatir akan keliru. “Nanti keliru (salah-red), masak RSJ dirutnya sarjana kehutanan,”kelakarnya.
Terkait dengan mutasi yang sifatnya rotasi ini, opsesi Gubernur menurut Sekda sangat jelas. “Sudah satu setengah tahun mas. Masih kurang nendang. Ini harus lebih maju,”ungkap Sekda menirukan ucapan Gubernur.
Menurut Sekda, Gubernur sudah menyampaikan yang kurang nendang itu diantaranya adalah soal pelayanan publik, jalan tanpa lobang juga terus didorong. Termasuk juga pelayanan BPJS yang masih banyak keluhan-keluhan.
“Untuk itu ditegaskan pokoknya 80 persen Pak Heru, dan 20 persen yang keliru itu tanggungjawab beliau. Saya sebagai Sekda memberikan bahan. Tapi yang memberi keputusan tetap Gubernur,”pungkasnya.(JN01)
