SEMARANG, Jowonews.com – Kisruh penentuan jabatan pimpinan komisi di DPRD Jawa Tengah sudah diprediksi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Perebutan kekuasaan itu terjadi karena anggota Dewan tidak mau mereformasi diri.
“Saya sudah bilang pada awal DPRD dilantik, segera legislatif mereformasi diri. Terbukti kan sekarang. Kalau masih mementingkan kelompok seperti ini dan nggak bisa bermusyawarah ya (konflik) gak selesai,” katanya, di Kantor Gubernur Jateng, Senin (10/11).
Ganjar menyatakan, konflik harus segera diakhiri. Sebab pembahasan APBD Jateng 2015 sudah menunggu dan harus ditetapkan maksimal 30 Desember 2014. Jika APBD molor, maka rakyat akan melihat bahwa DPRD lah yang menjadi penyebabnya.
“Saya tidak mau memaksakan harus kapan selesainya. Tapi ini berkaitan APBD, akhir tahun tanggal 30 harus sudah ditetapkan. Kalau nggak, publik akan tahu bahwa masalahnya di legislatif,” tegasnya.
Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu mengaku sudah membicarakan konflik itu dengan pimpinan DPRD Jateng. Ia mendapat informasi bahwa antarfraksi tak lama lagi akan menemukan kata sepakat dan mengakhiri konflik.
Menurut Ganjar, untuk mengakhiri konflik, setiap fraksi harus saling memahami. “Harus take and give, kalau nggak ya nggak selesai. Nggak ada yang sulit sebenarnya, tinggal mau atau tidak,” sambunya.
Ia menyarankan DPRD Jateng meniru DPR RI yang bersedia mengocok ulang susunan pimpinan komisi. Saran ini sudah ia lontarkan beberapa waktu lalu, namun Ganjar mendapat kritikan dari kader PDIP sendiri.
“Saya pernah ngomong kocok ulang, malah dikritik oleh partai saya sendiri, dianggap nggak ngerti. Ndak papa ini bagi saya vitamin saja. Tapi itu lho DPR RI sekarang mau kocok ulang. Maka DPRD Jateng mengapa tidak meniru.(JN01)
