SRAGEN, Jowonews.com – Keuangan Desa Tegalrejo, Kecamatan Gondang, Sragen, sebesar Rp 535 juta dipersoalkan warga setempat, Selasa (1/12). Pasalnya, kades desa setempat diduga telah memanipulasi anggaran pembangunan jembatan dukuh Nganti. Buktinya laporan keuangan proyek jembantan tersebut tidak dilaporkan ke warga secara terbuka.
Salah satu warga setempat Sispomo (65) mengaku tidak mengetahui biaya untuk proyek pembangunan jembatan yang baru selesai diresmikan (16/11). Dia sebatas mengetahui, selama ini jembatan itu dibangun kades setelah mendapat bantuan dari dana pribadi bupati Sragen. “Bahkan dengan dibangunkan jembatan itu, warga dipaksa untuk memilih salah satu calon,” jelas Sispomo saat ditemui wartawan.
Ditambahkan warga lainnya, mengungkapkan pembangunan jembatan itu dipolitisasi kearah calon bupati tertentu. Bahkan semua warga sekitar diklaim sebagai orang-orang pendukung calon tertentu. “Saya sendiri juga merasa aneh, karena proyek jembatan yang ditaksir nilainya lebih dari Rp 200 juta seharusnya dikerjakan pihak rekanan. Tetapi kenyataanya tidak ada papan nama, maupun jumlah nilai proyek jembatan itu. Jelas ini sangat janggal,” tuturnya.
Menurut warga, pihaknya meminta pihak berwenang untuk melakukan audit keuangan desa Tegalrejo. Divisi hukum dan HAM Forum Masyarakat Sragen (Formas) Wahono mengaku mendapatkan aduan warga soal adanya ketidakberesan soal keuangan desa Tegalrejo yang mencapai kisaran Rp 400 juta.
Diataranya bantuan alokasi dana desa tahap pertama sebesar Rp 285 juta. Kemudian dana pengembangan dan perbaikan infrastruktur desa (PPID) yang diganti nama Dana Gerbang Desa sebesar Rp 200 juta. Belum lagi penjualan tanah kas desa seluas 4 hektar kisaran Rp 50 juta tidak ada laporan ke warga.
“Padahal bila untuk pembangunan jembatan paingan yang menghubungkan Dukuh Nganti, Desa Tegalrejo-Dukuh Cumpleng, Desa Tunggul merupakan anggaran dari Dinas pekerjaan Umum (DPU). Begitu juga proyek irigasi di desa setempat, juga dari anggaran Dinas Pertanian,” jelas Wahono.
Dikatakan Wahono, dalam pembangunan jembatan itu, bila diatasnamakan pribadi jelas bentuk kebohongan publik. Prihantinnya, disaat warga menyambut baik pembangunan jembatan itu, mereka tidak tahu uang kas desa, ibaratnya dirampok, karena tanpa ada penjelasan di tingkat desa. (JN01/JN03)
