Semarang, Jowonews.com—Hubungan Pemprov dengan DPRD Jateng memanas. Bahkan Ketua DPRD Rukma Setyabudi marah besar. Pimpinan dan anggota DPRD Jateng tersinggung dengan ‘lemparan bola panas’ Gubernur Ganjar Pranowo.
Pasalnya, setelah soal Pendapatan Asli Daerah (PAD), dewan tersinggung dengan pernyataan gubernur kepada bupati/walikota dan ketua DPRD se-Jateng,yang seolah-olah anggota dewan suka memotong bantuan.
Kemarahan Rukma dan anggota dewan lainnya itu diungkapkan dalam rapat badan anggaran (Banggar) DPRD Jateng dengan tim anggaran pemprov, di ruang banggar Gedung Berlian lantai 4, Selasa (18/11) kemarin.
Begitu rapat banggar dibuka sekitar pukul 10.00, ketua banggar yang juga Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi langsung mengungkapkan kekecewaan dan kemarahannya kepada Gubernur Ganjar Pranowo.
Rukma kecewa dan marah dengan langkah gubernur yang Senin (17/11), mengumpulkan bupati/walikota serta ketua DPRD kabupaten/kota se-Jateng. Mereka dikumpulkan di Gradhika Bakti Praja, kompleks kantor gubernuran, kaitannya sosialisasi bantuan keuangan (Bankeu) kepada pemerintah desa. Namun, acara itu tanpa koordinasi sama sekali dengan DPRD Jateng.
Selain merasa tidak dihargai, pada saat memberikan penjelasan gubernur konon menyampaikan kalau ada bantuan tidak diterima utuh, penerima dipersilahkan menanyakan kepada DPRD Jateng.
Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi saat dikonfirmasi Jateng Pos, membenarkan kalau semua anggota dan pimpinan DPRD Jateng marah dengan sikap Gubernur Ganjar Pranowo. Dia juga mengakui marah saat rapat banggar. “Kita itu setara, tidak boleh saling intervensi. Semua ngamuk (marah-red) tadi,”ungkap Rukma Setyabudi ketika dikonfirmasi Jowonews, Selasa (18/11).
Diungkapkannya, kemarahannya itu didasari langkah gubernur yang mengumpulkan bupati/walikota dan ketua DPRD se-Jateng, Senin (17/11). Dalam kesempatan itu gubernur menyampaikan penjelasan soal bantuan keuangan pada desa.
Tapi dalam kesempatan itu tidak ada koordinasi sama sekali dengan DPRD Jateng. Padahal yang namanya pemerintah provinsi itu terdiri Gubernur dan DPRD Jateng. “Gubernur itu kalau mau memberi bantuan, harus atas persetujuan dewan. Yang diberikan itu kan bukan uang pribadi gubernur. Tapi uang pemprov Jateng,” ungkap Rukma dengan nada tinggi, Selasa (18/11).
Menurutnya, pada saat mengundang bupati/walikota dan ketua dewan, ketua DPRD Jateng juga harus diundang. Karena DPRD Jateng juga sebagai bagian dari pemprov. Sehingga paham persoalannya. “Bukan malah bilang, ini lho tak beri bantuan. Jumlahnya segini, kalau nanti kurang minta DPRD Jateng, ini kan seolah-olah dewan suka motong bantuan,”imbuhnya dengan nada geram.
Rukma mengaku tahu semua itu karena setelah dari acara bersama gubernur itu, banyak diantara ketua dewan/bupati/walikota ketempatnya. “Kita ngumpul dan mereka membuka semua,”katanya.
Terkait dengan persoalan itu, masih menurut Rukma, dirinya sudah menyampaikan kepada Sekda Jateng Sri Puryono yang hadir dalam rapat banggar. Pihaknya tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi.Selain tidak proporsional, kondisi itu akan membikin suasana tidak enak. “Kita itu setara. Tidak boleh saling intervensi. Tadi semua ngamuk,”akunya.
Dijelaskan Rukma, pada saat rapat banggar itu, Sekda Jateng Sri Puryono sudah langsung minta maaf. Berjanji tidak akan mengulangi dan tidak seenaknya sendiri.
Lebih lanjut Rukma juga mempersoalkan adanya perubahan angka dan nomenklatur dari KUP PPAS yang sudah ditandatangani DPRD-Gubernur, dengan angka dan nomenklatur di RAPBD 2015.
Menurutnya, kalau ada perubahan seperti itu, harusnya dibicarakan dengan dewan. “Kalau yang sekarang terjadi kan sepihak. Padahal perubahan itu ada konsekuensi hukumnya yang mengikat. Meski itu baru rencana,”tukasnya.
Sayang sampai berita ini ditulis, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo belum bisa dikonfirmasi. Ketika dihubungi ponselnya langsung dimatikan.
Kemarahan anggota dewan pada Gubernur Ganjar Pranowo tampaknya memang sudah tidak bisa ditahan. Sehingga akhirnya diungkapkan di rapat banggar. Sebab, Senin (17/11), anggota komisi C juga merasa tersudut dengan pernyataan Ganjar, terkait dengan Pendapatan Asli Daerah.
Gubernur menilai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jateng selama ini tidak masuk akal. Bahkan dia melihat ada rem yang sengaja diinjak untuk menahan PAD Jateng.”Saya melihat ada satu rem yang diinjak. Sekarang kita dorong,”bebernya tanpa menyebutkan siapa yang menginjak rem tersebut.
Setelah membaca pernyataan Ganjar di Jateng Pos, komisi C usai rapat paripurna penyampaian nota kuangan RAPBD 2015, Senin (17/11), langsung mengundang Kabid Retribusi dan Penerimaan Lain-lain DPPAD Jateng Dyah Poespitasari.
Dyah ditanya maksud pernyataan Gubernur soal adanya pihak yang sengaja menginjak rem PAD. Karena komisi C merasa tidak pernah melakukan itu. Apalagi DPPAD sendiri kalau ditarget tinggi, juga tidak pernah mau. “Mereka diminta naik 1000 saja susah sekali. Bagaimana kami dikatakan nginjak rem,”ungkap salah seorang anggota komisi C yang tidak mau dikorankan namanya.
Akhirnya dalam kesempatan itu, Dyah minta supaya anggota komisi C kompak. Semuanya diminta tidak memberi keterangan bila ditanya wartawan Jateng Pos. Alasannya, wartawan Jateng Pos suka bertanya aneh-aneh. Sehingga dikhawatirkan akan membahayakan (JN01)
