KAJEN, Jowonews.com – Meski belum membuka penjaringan bakal calon bupati dalam Pemilukada Kabupaten Pekalongan pada Mei 2015, sejumlah nama dari DPC PDIP telah gencar disebut-sebut bakal maju sebagai bakal calon.
Di antaranya dari internal partai yakni ketua DPC PDIP Kabupaten Pekalongan, Riswadi dan sekretarisnya Sumar Rosul. Saat ditemui Radar Semarang di Kantor DPC PDIP Pekalongan, Sumar Rosul mengatakan, penjaringan dan penyaringan bakal calon bupati umumnya dilakukan tujuh bulan sebelum Pemilukada 2015.
“Berarti sekitar bulan Mei 2015, kami mulai melakukan penjaringan. Karena rencananya Pemilukada 2015 serentak Desember,” ungkapnya, kemarin.
Terkait nama bakal calon, Rosul mengatakan, pihaknya tidak akan membatasi calon dari internal partai. Sebab, para bakal calon tersebut nantinya akan diseleksi lebih lanjut melalui proses fit and proper test langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI P. “Hasil rekomendasi DPP siapa, nanti itu yang diusung,” imbuhnya.
Disinggung terkait pencalonan dirinya, Rosul menjawab entheng. “Kalau saya ikut daftar ya tinggal isi formulir saja. Setelah isi formulir, dilaminating lumayan buat kenang-kenangan. Masalah nanti tidak mendapat rekomendasi itu belakangan,” cetusnya ringan.
Sementara itu, ketua DPC PDIP Riswadi mengatakan, bukan persoalan mencalonkan diri melainkan bagaimana memenangkan dalam pesta demokrasi Desember mendatang itu. “Kalau maju itu gampang, yang susah itu kan jadinya,” kata pria yang kembali dipercaya memimpin DPC periode 2015-2020 itu.
Dipaparkannya, kepengurusan baru, memiliki tanggungjawab besar untuk memenangkan Pemilukada 2015 di Kabupaten Pekalongan. Namun, dia optimis dapat memenangkan Pemilukada 2015. Salah satu faktornya adalah hanya dua partai politik yang mempunyai tiket, yakni PDI Perjuangan dan PKB.
“Hanya dua yang dapat tiket, PDIP dan PKB, yang lainnya harus berkoalisi. Tapi yang perlu diingat, ini Pemilukada berbeda dengan Pileg,” timpalnya.
Disinggung terkait koalisi, pria yang telah berprestasi memenangkan Jokowi-JK dengan perolehan suara 68,84 persen itu masih merahasiakannya. “Itu nanti lah. Saat ini juga masih menunggu aturan dari pusat. Karena masa jabatan bupati yang saat ini kan hingga pertengahan 2016,” jelasnya. (JN01)
