SEMARANG, Jowonews.com – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dalam mengembangkan transportasi umum di wilayah setempat dinilai masih kurang. Terbukti pengelolaannya masih parsial, seolah hanya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) yang bertanggungjawab.
Hal tersebut dikatakan pengamat transportasi dari Unika Soegijopranata Semarang, Teguh T Prasetyo, kemarin. Menurutnya, sejak awal, pemkot seharusnya memiliki komitmen yang kuat menjadikan tranportasi umum sebagai jalan ke luar mengatasi kemacetan. Sehingga saat pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang, melibatkan semua pihak yang terkait.
‘’Harusnya Dishubkominfo, Bina Marga, Organda, dan instansi terkait yang lain bersama-sama melakukan kegiatan (pengembangan BRT) sesuai bidang masing-masing,’’ katanya kemarin.
Namun sejak awal, kata dia, menunjukkan perencanaan pengadaan transportasi massal BRT tidak matang. Terbukti, awalnya pemkot merencanakan hanya akan membangun 5 koridor BRT. Tapi kemudian berubah menjadi 8 koridor, dan berubah lagi menjadi sekarang akan membangun 12 koridor.
Perencanaan sebenarnya merupakan konsep dasar, untuk mengembangkan transportasi massal yang nyaman tersebut. Perencanaan yang tidak matang, pada akhirnya sekarang memunculkan juga persoalan pada manajemen dan operasional BRT Trans Semarang. ‘’Jadi kalau mau memperbaiki pelayanan BRT yang selama ini masih dikeluhkan masyarakat, ya tiga konsep itu harus dibenahi,’’ katanya.
Pengguna BRT Trans Semarang, Theresia mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan dan okupansi penumpang, pengelola BRT harusnya menggratiskan tarif untuk para pelajar. Serta ada koridor antar kampus dan pusat-pusat permukiman. Pengelola juga seharunya menyediakan angkutan feeder untuk menuju shelter BRT.
Kepala Badan Layanan Umum BRT Trans Semarang Joko Umboro Jati mengatakan, pada awalnya, pengelolaan BRT sebenarnya dilakukan oleh pihak swasta. Namun karena dinilai tidak berkembang kemudian diambil alih oleh pemkot dengan mendirikan BLU. Pemkot dalam mengelola BRT ini sesuai dengan kemampuan anggaran. ‘’Kami akui, dalam mengelola BRT terkendala anggaran,’’ katanya.
Termasuk untuk pengadaan koridor hingga menjangkau permukiman terkendala oleh kemampuan anggaran. Namun demikian pihaknya terus berupaya mewujudkan, dimana nanti aka nada dua permukimanan yang terjangkau oleh BRT.
Dia membantah tidak ada kerjasama dengan pihak terkait khususnya Organda dalam pengelolaan BRT. Sebab menurutnya, pada prinsipnya pengembangan BRT ini bukan untuk menyingkirkan atau menggantikan angkutan umum milik anggota Organda. Tapi pihaknya justeru memberdayakan pengusaha angkutan, dengan membentuk konsorsium.
‘’Kalau dengan instansi pemerintah yang lain, memang kami akui masih kurang (kerjasamanya), kami sudah membicarakan hal ini untuk meningkatkannya,’’katanya. (JN06)
