JAKARTA, Jowonews.com – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melakukan telaah terhadap kebijakan kelistrikan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mengejar target penambahan kapasitas pembangkit menjadi 86,6 Giga Watt (GW).
Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Agus Eko Nugroho di Jakarta, Kamis, mengatakan permasalahan sektor kelistrikan Indonesia cukup banyak menjangkau berbagai aspek, sehingga telaah yang dilakukan bertujuan mengupas tuntas akar persoalan sekaligus diharapkan bisa menawarkan alternatif solusi bagi pemerintah.
Maka telaah fokus dilakukan pada lima aspek terkait kebijakan kelistrikan nasional. Kelima aspek tersebut terkait pengelolaan kelistrikan dalam semangat otonomi daerah, investasi atau pembiayaan dan peran swasta, listrik perdesaan, dan energi baru dan terbarukan di sektor ketenagalistrikan.
Telaah, lanjutnya, juga dilakukan tidak hanya terkait tantangan tetapi juga prospek pembangunan ketenagalistrikan di Indonesia, termasuk arah dan kebijakan untuk mendukung program 35.000 Mega Watt (MW), kondisi makro dan mikro sektor ketenagalistrikan seperti pengembangan listrik perdesaan, dan kemajuan kegiatan investasi ketenagalistrikan serta pengembangan energi baru dan terbarukan.
Ia mengatakan disampaikan pula nilai tambah atas Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dibandingkan kondisi sebelumnya, serta implikasi RUEN terhadap prospek dan tantangan pengembangan sektor ketenagalistrikan. Sinergi kebijakan pusat dan daerah serta pengalaman Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Batang dapat menjadi pembahasan yang menarik.
Peneliti Pusat Penelitian (Puslit) Ekonomi LIPI Maxensius Tri Sambodo mengatakan bahwa pembangunan listrik perdesaan skala kecil baik di wilayah perbatasan, terpencil, ataupun pulau-pulau terluar juga menjadi bagian tidak terpisahkan dalam usaha meningkatkan rasio elektrifikasi.
Pemerintah, menurut dia, baik pusat dan daerah, swasta dan lembaga atau pun organisasi masyarakat seharusnya turut terlibat dalam membangun listrik skala kecil. Namun demikian, sisi keberlanjutan pengelolaan masih menjadi masalah besar dan banyak pembangkit skala kecil yang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Iskandar Zulkarnain mengatakan berkaca dari berbagai tantangan yang dihadapi program percepatan (fast track) tahap I dan tahap II, muncul keraguan dari berbagai kalangan masyarakat akan kemampuan pemerintah untuk mewujudkan target 35.000 MW dalam lima tahun ke depan.
Menurut dia, berbagai permasalahan mulai dari perijinan, pembebasan lahan, kasus-kasus hukum, hingga aspek paska operasi pembangkit menjadi tantangan pemerintah, PLN beserta para aktor lainnya.
Dalam Laporan Satu Tahun Pembenahan Sektor ESDM secara umum pemerintah telah menyebutkan berbagai capaian dalam bidang ketenagakerjaan antara lain percepatan proses perizinan, penguatan kelembagaan dan organisasi, dan capaian investasi.
Pada sektor ketenagalistrikan, pemerintah juga menyampaikan capaian dalam bidang pembangkitan dan transmisi, pembangkitan dari energi terbarukan, dan rencana pemberian subsidi listrik yang lebih terarah bagi rumah tangga miskin dan rentan.
Capaian tersebut perlu mendapat apresiasi, namun menurut dia, pemerintah perlu bekerja lebih keras mengingat begitu kompleksnya permasalahan di sektor ketenagalistrikan.
Dalam RPJMN 2015–2019 di bidang ketenagalistrikan, pemerintah telah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit dari 50,7 GW menjadi 86,6 GW serta peningkatan perbandingan proses kekuatan daya listrik (rasio elektrifikasi) dari 81,5 persen menjadi 96,6 persen.
Hal tersebut diindikasikan dengan investasi pemerintahan Jokowi di bidang ketenagalistrikkan pada awal Mei 2015 yang meluncurkan program 35.000 MW dengan nilai investasi diperkirakan lebih dari Rp1.000 triliun. (Jn16/ant)
