SEMARANG, Jowonews.com – Pemberlakuan head to head atau berhadapan langsung dengan rival dalam Pilkada tak bisa dipaksakan oleh partai politik peserta Pilkada. Pasalnya, meski pilkada diatur dengan berbagai persyaratan suara minimal, namun partai politik peserta pilkada baik yang berkoalisi atau pun yang mengusung sendiri calonnya berhak mengikuti proses Pilkada.
Hal itu dikemukakan oleh Ketua DPD PDIP Jateng Heru Sudjatmoko menanggapi ungkapan Partai Gerindra Jateng yang ingin berhadapan dengan partainya.
“Maunya pihak tertentu boleh seperti itu, namun kalau pihak kami atau partai lain tidak mau bagaimana? Kan tidak bisa dipaksakan karena masing-masing partai memiliki hak, meski sudah ada peraturan perundang-undangan,” ungkap Wakil Gubernur itu usai menghadiri sidang paripurna di Gedung Berlian, Senin (23/2).
Heru menyebutkan, ada syarat minimal perolehan suara dalam undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada. Bahkan, undang-undang tersebut tak melarang calon independen untuk mencalonkan sendiri selama syarat yang dicantumkan bisa dipenuhi.
“Tapi kalau mau ada yang berkoalisi, siapa yang bisa disalahkan. Jadi (siapa pun rivalnya) sangat tergantung pada komunikasi politik. Wajar semua partai ingin mencapai suatu kemenangan dalam setiap pemilihan, termasuk pilkada,” imbuh mantan Bupati Purbalingga itu.
Bagi Heru, Politik merupakan suatu hal uang cair dan dinamis. Jika proses komunikasi politik berjalan, maka tidak akan ada pergerakan statis dalam partai yang menjadi pengusung calon dalam pilkada. “Koalisi (KMP-KIH) boleh masih ada, tapi yang dilakukan komunikasinya kan dengan orang yang berbeda,” timpalnya.
Meski KMP sudah melakukan rapat dan memperkuat komunikasi politiknya, Heru berharap Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tetap kompak. Tak hanya kompak, KIH diharapkan bisa merangkul partai dan elemen lain untuk mendapatkan dukungan dalam pilkada. Sebagai partai pemerintah, PDIP berulangkali mengatakan menjadi partai yang terbuka dan bisa bekerjasama dengan partai lain.
Disinggung mengenai Konferensi Daerah tingkat DPD, Heru mengaku siap jika hasil rekomendasi turun dan musyawarah kembali menunjuk namanya. Hal itu tak bisa ditolak lantaran selama ini DPD PDIP telah memberikan banyak dukungan dan kepercayaan untuk menjabat sebagai Wagub. Dipastikan, awal Maret Konferda akan selesai dilaksanakan mengingat Kongres PDIP di Bali dilaksanakan awal April.
“Namun, saya sebisa mungkin tak melakukan praktik mencari dukungan lantaran hal itu merupakan pilihan dari DPC,” tutup Heru. (JN01)
