SEMARANG, Jowonews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah harus memiliki akuntabilitas dan transparansi yang tinggi bila ingin menjadi parlemen modern. Disamping itu juga harus dekat dengan rakyat.
Hal itu dikemukakan Pakar Politik FISIP Undip, Fitriyah, Senin (8/2). “Parlemen yang modern adalah parlemen yang membuka ruang publik seluas-luasnya kepada masyarakat. Sehingga harus akuntabel dan harus transparansi,”ungkapnya.
Menurutnya, selain memiliki akuntabilitas yang tinggi, segala yang terkait dengan DPRD Jateng juga harus bisa diakses secara mudah oleh masyarakat. Salah satunya, DPRD Jatng harus menggunakan informasi digital yang bisa diakses olah masyarakat. Sehingga informasi apa pun harus dibuka, sehingga bisa menerima masukkan dari rakyat.
Dengan begitu, DPRD Jateng juga harus bisa menjadi salah satu lokasi rujukan penelitian akademis, serta menjadi salah satu acuan pusat pengetahuan memori bangsa.
“Dengan keterbukaan informasi tersebut, maka seluruh kegiatan anggota dewan bisa diketahui. Hal itu bisa membuka pikirian masyarakat yang selama ini kadung menilai negatif anggota parlemen,”katanya.
Menurut Fitriah, dengan begitu citra anggota parlemen yang tak bekerja, menjadi bisa diketahui jika seluruh kegiatan dibuka, dan bisa diakses rakyat.
“Banyak yang bilang kunker (kunjungan kerja) hanya untuk menghabiskan anggaran. Dari situ bisa dikuak, apakah kunker mereka menghasilkan perda. Kemudian dalam setahun sudah mengerjakan Raperda (rancangan peraturan daerah) berapa dan manfaatnya untuk masyarakat,” jelas Fitriyah.
Hal terpenting lagi, kata Fitriyah, adalah kualitas kinerja dewan, dan andilnya terhadap kepentingan publik. Rekam jejak dewan terhadap produk yang dibuat, dan seperti apa prosesnya harus diketahui masyarakat untuk memberikan pemahaman yang baik.
Jika bisa dibuat seakuntabilitas mungkin, lanjutnya, maka masyarakat akan menilai bagaimana kinerja dewan. Ganjaran atau pun sanksi yang akan diberikan dari masyarakat adalah bagaimana keberlangsungan para anggota dewan di periode berikutnya. Jika kinerja dianggap baik, maka anggota dewan bisa jadi akan dipercaya kembali duduk di posisinya.
“Jadi parlemen modern bisa dikatakan antara aspirasi dan kebijakan saling berkaitan. Jika dilihat dari sejarahnya, deklarasi parlemen modern sendiri merupakan kesepakatan parlemen secara internasional untuk lebih terbuka. Yang salah satunya memanfaatkan teknologi informasi, dan bisa diakses secara jarak jauh,” tandasnya.
Sementara itu Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi menyampaikan sekarang ini DPRD Jateng sudah mulai merintis dan menerapkan konsep parlemen yang modern. “Kita sekarang sudah mulai menerapkan konsep parlemen yang modern di Jawa Tengah,”ungkapnya.
Sekarang lembaga yang dipimpinnya mengedepankan akuntabilitas lembaga dan membuka ruang informasi publik seluas- luasnya. DPRD Jateng sekarang sudah memiliki ruang informasi publik berupa tiga website yaitu dprd.jatengprov.go.id, wartalegislatif.dprd.jatengprov.go.id, dan elibrary. dprd.jatengprov.go.id. Keberadaan tiga websiteini dinilai sangat efektif.
’’Bahkan sekarang sudah banyak masyarakat yang memantau dan menyalurkan aspirasi dan gagasan melalui website tersebut. Bahkan masyarakat juga dapat mengawasi kinerja DPRD. Karena setiap kegiatan DPRD diliput oleh wartawan dari website DPRD Jateng. Jadi kegiatan apa saja yang dilakukan anggota DPRD Jateng kelihatan semua,’’ujarnya.
Rukma dengan bangga juga menyampaikan bahwa semua anggota DPRD Jateng telah mengikuti Training of Trainer (TOT) Tunas Integritas bersama KPK. TOT Tunas Integritas bersama KPK adalah yang pertama di Indonesia.
’’Sebelumnya banyak orang meragukan. Tapi nyatanya 100 anggota DPRD Jateng berani menandatangani komitmen di hadapan KPK,’’tukasnya.
Anggota Komisi A DPRD Jateng, Sriyanto Saputro, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, semua anggota DPRD memang harus memiliki pemikiran yang sama, bagaimana seharusnya lembaga parlemen. Apalagi selama ini parlemen menjadi sorotan dari publik.
’’Jadi anggota DPRD harus terus berbenah agar lebih baik untuk melayani masyarakat. Kita harus terus meningkatkan kapasitas, integritas. Sekarang sudah bukan saatnya menjadi anggota DPRD yang datang, duduk, dan diam,’’ jelasnya. Politikus Gerindra ini berharap lembaga parlemen bisa menjadi lebih baik. Terlebih saat reformasi, banyak anggota yang masuk penjara.
’’Ini jadi introspeksi bersama untuk perbaikan ke depan,’’ imbuhnya. (Adv/JN01)
