Menteri Pendidikan tahun 2009-2014 Muhamad Nuh-Tengah- bersama dengan ketua panitia seminar Dedi Saputra -kanan- dan Ketua BEM PPS UNNES Indra Kurniawan
Semarang, Jowonews.com – Kebijakan Ujian Nasional yang digulirkan pemerintah saat ini mendapat sorotan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2009–2014, Muhamad Nuh,DEA. Menurut Nuh, kebijakan pemerintah yang tidak menjadikan UN sebagai syarat kelulusan akan berdampak pada kualitas pendidikan nasional.
“Disatu sisi Ujian Nasional tidak menjadi syarat kelulusan bagi siswa SMA, tapi sisi lain menjadi syarat masuk untuk perguruan tinggi negeri” Demikian dikatakan M Nuh saat menjadi pemateri dalam Seminar Nasional “Sketsa Pendidikan” yang di adakan oleh BEM Pasca Sarjana Unnes, pada Sabtu (11/04/2015).
Padahal menurut M Nuh syarat kelulusan menjadi penting untuk mengukur sejauh mana mutu siswa dalam suatu sekolah sesuai mata pelajaran yang dinilai. Sehingga menurut M.Nuh, jika dewan guru yang menentukkan kelulusan hanya akan mengajarkan apa yang diketahui siswa.
“jika Ujian Nasional dikembalikan kebijakan penuh pada sekolah hanya mengajarkan apa yang diketahui siswa. tapi tidak pada apa yang harus diketahui” jelas Nuh.
Lebih lanjut M Nuh menjelaskan syarat kelulusan juga nantinya akan berdampak positif bagi kemajuan pendidikan itu sendiri. Hal ini dikarenakan pemerintah dapat melakukan intervensi dalam perbaikan proses belajar mengajar , perbaikan kurikulum, perbaikan sarana dan prasarana dan sebagainya.
“Selain sebagai syarat kelulusan, UN yang dahulu juga mengintegrasikan pemetaan bagaimana pendidikan pada setiap daerah, sebagai ajuan dalam melakukan intervensi kebijakan pendidikan terakhir sebagai syarat seleksi memasuki perguruan tinggi negeri,” ungkap pria yang pernah menjabat sebagai rektor ITS ini.
Hal senada juga disampaikan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Program Pascasarjana Unnes Indra Kurniawan, S.Pdi. Menurut Indra, upaya pemerintah yang mengembalikan kebijakan penuh pada sekolah hanya akan menurunkan kualitas pendidikan Indonesia.
“Dengan otoritas kelulusan berada ditangan pemerintah, itu artinya pemerintah sedang melakukan usaha pemerataan kualitas pendidikan secara komperehensif” ujar Indra di sela sela seminar.
Lebih lanjut, Indra mengatakan jika tidak dengan UN, maka pemerintah tidak mempunyai pemetaan nilai rata-rata nasional. Sehingga untuk mengukur kualitas dan evaluasi kedepan akan sulit terukur.
Mahasiswa S2 Jurusan Bimbingan Konseling ini juga menganggap apa yang dilakukan pemerintah hanya merupakan jalan pintas semata. (JN13)
