SURAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) VIII DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan ke Desa Nglinggi, Kabupaten Klaten, dan DPRD Kota Surakarta. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mengumpulkan data dan masukan yang berharga dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Ketua Pansus VIII, Stepanus Sukirno, menjelaskan bahwa DPRD Provinsi Jawa Tengah sedang berupaya menjadikan provinsi ini sebagai contoh hubungan antarmanusia yang mesra dan harmonis, seperti yang diharapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Salah satu langkah yang kami ambil adalah memastikan bahwa masyarakat memiliki cinta dan penghargaan yang tinggi terhadap negara. Kami berusaha mencari dan mendukung desa yang telah memulai upaya membumikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kami memilih Desa Nglinggi karena di sana Pancasila telah menjadi bagian hidup masyarakat dan toleransi tinggi,” ungkapnya.
Dalam pertemuan dengan warga Desa Nglinggi, Ketua Pansus VIII Stepanus Sukirno berbicara tentang tekad untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila di Jawa Tengah. Ia berharap masyarakat Jawa Tengah akan menjadi teladan dalam cinta dan dedikasi terhadap negara.
Kepala Desa Nglinggi, Sugeng Mulyadi, menceritakan bagaimana desanya telah menerima penghargaan sebagai desa damai dari White Foundation pada tahun 2017. Selama masa pandemi COVID-19, Desa Nglinggi juga mendapat pengakuan sebagai desa damai dan berbudaya dari Kementerian Desa. Upaya pemberantasan politik uang dalam pemilihan kepala desa juga membuat Bawaslu Klaten mengakui Desa Nglinggi sebagai desa anti politik uang.
Pansus VIII melanjutkan kunjungannya ke DPRD Surakarta, di mana mereka bertemu dengan anggota DPRD setempat. Ginda Ferachtriawan, anggota DPRD Surakarta, menjelaskan bahwa pada awalnya Kementerian Dalam Negeri sempat bingung mengenai pentingnya Perda Pancasila. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa beberapa kota dan provinsi lain telah memiliki Perda Pancasila, hal tersebut menjadi pembenaran untuk melanjutkan upaya tersebut.
“Kami ingin memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila diterapkan di semua tingkatan di Kota Solo. Semua orang di sini harus memahami Pancasila,” katanya.
