SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah pusat diminta mengevaluasi dan meninjau ulang kembali terhadap penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Permintaan ini disampaikan oleh Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv saat saat audiensi dengan para calon dan eks TKI di Jateng paska demo kemarin, Rabu (1/6/2016).
Evaluasi terkait penataan pada PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) di anggap penting karena selama ini banyak PJTKI yang illegal, tidak jelas badan hukumnya maupun kredibilitasnya, “Masalah ini yang sering menimbulkan masalah di luar negeri,” kata Zen.
Mengenai demo eks TKI yang memprotes jokowi atas keinginannya melarang TKI ke luar negeri untuk menjadi Pekerja Rumah Tangga (PRT), menurut Zein hal ini tidak bisa diberlakukan seluruhnya. “Lebih baik tidak menutup seluruhnya namun juga diperlukan perbaikan sistem penempatan,” tambah Politisi asal PKB ini.
Sementara itu, ditemui pada kesempatan lain, Karsono, Anggota Komisi E dari Fraksi PKS mengatakan saat ini DPRD Jateng masih membahas Peraturan Daerah (Perda) tentang penempatan dan perlindungan TKI dari Jateng. “Semoga lewat payung hukum ini, nasib TKI di Jateng akan lebih bisa terlindungi,” ujar Karsono.
Sabagai infomasi, ratusan eks TKI Jateng yang tergabung dalam Kumpulan Pemerhati Perempuan dan Anak Untuk Rakyat (KUPPAR) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jateng Rabu kemaren. Aksi ini merupakan wujud protes dari keinginan Presiden Jokowi yang melarang warga untuk bekerja ke luar negeri sebagai PRT di tahun 2017. (jn21/jn03)
