Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengatakan pemerintah segera menyosialisasikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
“Segera kami sosialisasikan Perppu tersebut sebagai upaya pencegahan terhadap masyarakat. Kami juga mendorong ketahanan keluarga agar peran keluarga semakin kuat,” kata Yohana Yembise melalui siaran pers di Jakarta, Jumat.
Dia menambahkan, setelah melalui proses diskusi yang sangat panjang antar Kementerian/Lembaga. Akhirnya Presiden menerbitkan Perppu Perlindungan Anak tersebut.
Setelah diterbitkannya Perppu Perlindungan Anak, langkah yang segera dilakukan Kementerian PP dan PA adalah menyosialisasikan pasal-pasal dalam Perppu ke masyarakat dan pemerintah daerah terutama daerah yang kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak tinggi.
“Kita menyambut baik dengan dikeluarkannya Perppu oleh Presiden. Apalagi ditambah adanya hukuman pemberatan seperti pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik,” katanya.
Pihaknya, tambah Yohana, juga berharap Dewan Perwakilan Rakyat segera menetapkan Perppu menjadi undang-undang agar secara kongkrit dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kekerasan seksual.
Beberapa hal penting dalam Perppu tersebut, antara lain Pasal 81ayat 3-4, ketentuan penambahan sepertiga hukuman bagi pelaku, semula hanya bagi orang terdekat yaitu hanya orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan.
Kini menjadi ditambah dengan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari dari satu orang secara bersama-sama dan juga pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.(jn16-ant)
