Semarang, Jowonews.com– Pemerintah provinsi Jawa Tengah menggel ontorkan anggaran Rp60 miliar untuk memberikan pendidikan dan pelatihan (diklat) para pegawai negeri sipil (PNS) pada 2015.
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah, Herru Setiadi mengatakan, anggaran itu baik yang berasal dari pemerintah provinsi Jateng maupun dari instansi lain yang akan mengirimkan pegawainya untuk dilatih dan dididik.
“Anggaran itu untuk diklat kepemimpinan, diklat teknis, dan diklat fungsional,” katanya dalam acara Pameran Inovasi Kepemimpinan di Semarang, kemarin.
Dikatakan Heru, ada rekomendasi dari Badan Kepegawaian Nasional (BPN) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BKD) agar setiap pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan minimal 40 jam per tahun.
“Kami akan mengupayakan itu, saat ini ada yang sudah melampui dan ada yang belum, sehingga belum merata,” kata dia.
Menurut dia, diklat itu sangat penting bagi PNS demi optimalnya pelayanan publik. Fungsinya, agar pegawai mampu menghadapi persoalan terkini, karena dituntut untuk melakukan inovasi.
“Selain itu juga untuk charging, telepon genggam saja perlu di charge kembali,” imbuh mantan Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Pemprov Jateng ini.
Hanya saja, lanjut Herru, tahun ini pihaknya akan lebih selektif mengadakan diklat. Sebab, selama ini diklat yang sering diselenggarakan adalah diklat kepemimpinan yang orientasinya pada jabatan. “Padahal saat ini yang lebih dibutuhkan adakah diklat teknis dan fungsional,” imbuhnya.
Herru mencontohkan, Diklat teknis yang perlu diselenggarakan itu seperti tenaga kesehatan, bidan desa, penjaga pintu air, petugas teknis Bina Marga, dan lain sebaginya. “Nanti kami akan bareng-bareng dengan inspektorat dan badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk melakukan pemetaan, agar diklat bisa dilaksanakan minimal 40 jam,” imbuhnya.
Pihaknya juga akan mengundang akademisi dan skate holder lain untuk dimintai masukkan terkait dengan pengembangan instansi Badan Diklat Jateng ini.
Herru menjelaskan, dengan 220 orang personel yang dimiliki, selain pihaknya memberikan diklat kepada PNS pemprov, acapkali juga memberikan diklat kepada pemerintah bupati/kota, maupun instansi lain.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menambahkan, dari hasil mengikuti sekolah di diklat, aparatur wajib menghasilkan outcome atau sistem yang baik dan bermutu untuk pelayanan publik yang prima. “Mulai dari manajerial eksekutif, hingga leadership, semua harus berorientasi kepada pelayanan publik, karena itulah yang dibutuhkan masyarakat,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Agus Dwiyanto mengatakan, peningkatan kapasitas dan kompetensi seperti yang dilakukan di badan diklat pemerintahan dimaksudkan untuk merubah mindset, sikap, dan perilaku aparatur. “Membuat perubahan memang tidak mudah. Tapi mau tidak mau harus dilakukan agar ke depan memiliki nilai tambah,” kata dia.
Peningkatan pelayanan juga akan membangun kepercayaan publik. Agus menambahkan, guna mempercepat pengembangan pembangunan suatu daerah, hasil outcome berupa inovasi pelayanan publik bisa direplikasi. “Tentu replikasi disesuaikan dengan karakter daerah yang menjadi tempat penerapan,” pungkasnya.(JN01)
