SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya mengatasi faktor penghambat kedaulatan pangan agar kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, mengalami peningkatan.
“Kedaulatan pangan menjadi hal yang mutlak agar bisa mencapai ketahanan pangan, namun ada beberapa faktor penghambat yang mesti diselesaikan oleh pemerintah di semua tingkatan,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Jumat.
Ganjar mengungkapkan faktor penghambat kedaulatan pangan itu antara lain, lahan pertanian yang makin hari makin sempit karena alih fungsi lahan, anggapan bahwa menjadi petani itu masa depannya suram, dan distribusi pupuk yang kurang lancar serta peredaran pupuk oplosan.
Ganjar mengakui jika alih fungsi lahan pertanian sulit dicegah karena tidak adanya insentif bagi petani agar mau mempertahankan lahan suburnya.
Saat ini, kata Ganjar, akses kepemilikan lahan petani rata-rata hanya 0,3 hektare, padahal idealnya petani memiliki dua hektare lahan agar bisa sejahtera.
“Kami tidak sanggup menghambat alih fungsi lahan pertanian meskipun diterapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan,” ujarnya.
Terkait dengan banyaknya lahan pertanian produktif yang dialihfungsikan, Ganjar menyebutkan ada beberapa bupati di Jawa Tengah yang mewacanakan pembebasan izin mendirikan bangunan jika para petani bersedia mempertahankan lahan suburnya untuk pertanian.
“Itu baru omongan, belum dilaksanakan, tapi idenya sudah ada,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Mengenai adanya anggapan bahwa masa depan petani tidak cerah, Ganjar menilai perlu adanya pemberian alat-alat pertanian yang lebih modern, seperti traktor, dan transplanter agar hasil produksinya meningkat dan para petani mau bertani kembali.
Ganjar berharap pemerintah pusat mengurangi atau menunda impor padi, jagung, dan kedelai guna mewujudkan kedaulatan pangan. (jn03/ant)
