SEMARANG, Jowonews.com – Maraknya tambang ilegal yang masih banyak beroperasi di Jawa Tengah membuat kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) gerah.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, H Hadi Santoso, ST, MT meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng untuk melakukan penindakan terhadap tambang ilegal yang masih banyak beroperasi di masyarakat.
“Baru saja ada korban jiwa anak kecil meninggal didaerah tambang Kali Wedi Gondang Sragen, jangan sampai ada korban lagi,” tandas Hadi, di sela reses dan menerima aduan dari Kelompok Swadaya Masyarakat Tedjo Manunggal, Rabu (2/3/2016) di Semarang.
Lebih lanjut, Hadi mencontohkan bahwa di Kali Wedi ini ada lima titik penambangan, namun kesemuanya tidak ada izin dari Pemprov. “Ada ribuan tambang seperti ini, mereka beroperasi namun tidak berizin, bukan hanya alam yang rusak namun juga membawa korban,”ujar legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Beberapa diantara kelompok masyarakat yang komplain tersebut, kata Hadi, seperti warga Sejati kecamatan Giriwoyo Wonogiri, asosiasi tambang Banjarnegara dan kelompok masyarakat tambang kabupaten tegal. “Perlu kerjasama dengan kepolisian, esdm kabupaten Dan untuk pelayanan dengan membuka Pusat pengaduan melalui sosial media,” katanya.
Saat ini, Hadi menyebut ada 59 perusahaan yang memiliki izin usaha produksi ( IUP OP) tersebar di 17 kabupaten. Yang memiliki izin usaha jasa penambangan ( IUJP) 4 perusahaan, yang memiliki izin usaha pertambangan khusus ( IUP K) 11 perusahaan.
“Dari data tersebut berarti lebih masih ada 18 Kabupaten/kota yg tidak ada pertambangan yg legal atau berizin, serta berdasarkan data kasar lebih Dari 500 usaha pertambangan di Jawa Tengah tidak berizin, Pemerintah diharapkan tidak melakukan pembiaran akan hal ini, karena berdampak besar bagi masyarakat,” pungkasnya. (jn03)
