SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mendukung penuh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menggelar sensus penduduk secara nasional pada 2020-2021 sehingga bisa sukses, meskipun dengan metode yang berbeda.
“Kami akan mendorong partisipasi masyarakat dan tentunya ‘power full’,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Selasa.
Ganjar mengakui jika data penduduk selama ini tidak pernah valid, meski demikian “single data” penduduk hanya BPS yang memiliki sehingga tetap menjadi acuan untuk menghitung data pendukung saat penyelenggaraan pemilu.
“Saya berharap, sensus ini akan jauh lebih cepat dan singkat. Kerja sama dengan Disdukcapil dengan mendigitalisasi itu bisa membuat data lebih akurat. Ajak masyarakat buat vlog, lomba sosialisasi untuk aktivis sosial media,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Sentot Bangun Widoyono mengatakan bahwa berdasarkan kondisi dan perkembangan global, maka metode sensus pada 2020 menggunakan sistem registrasi untuk menuju Program Satu Data Indonesia.
Dalam pelaksanaan sensus penduduk mendatang, BPS akan menggandeng bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama.
Dijelaskannya, untuk teknis pencacahan berbeda karena masyarakat yang akan melakukan pemutakhiran atau “update” data kependudukannya sendiri.
“Bagi masyarakat yang tidak menguasai teknologi, BPS tetap menerjunkan 128 ribu petugas untuk ‘face to face’ dengan masyarakat,” katanya.
Menurut dia, Sensus Penduduk 2020 memang berbeda karena biasanya petugas yang mengunjungi tempat tinggal penduduk, tapi nantinya masyarakat sendiri yang “mengupdate” datanya masing-masing.
Oleh karena itu, lanjut dia, sensus penduduk yang rencananya akan dilaksanakan sekitar Maret-April 2020 itu akan menjadi hajatan bagi seluruh rakyat dan lembaga.
“Jika dalam sensus penduduk sebelumnya itu menghasilkan data yang berbeda dengan KTP, nantinya justru akan memperbaiki data kependudukan seperti yang tertera di KTP,” ujarnya.
Langkah tersebut sejalan untuk menjawab kebutuhan data kependudukan yang tunggal sehingga data penduduk tidak hanya dibutuhkan untuk mengetahui jumlah dan strukturnya, namun juga berbagai kepentingan lainnya.
“Seperti halnya Kemenristekdikti sudah menggunakan NIK terkait dengan nomor induk mahasiswa, ke depan mungkin dengan data tunggal tersebut untuk membuka rekening dan sebagainya,” kata Sentot. (jwn5/ant)
