SEMARANG, Jowonews.com – Komisi C DPRD Jateng minta kepada Gubernur Ganjar Pranowo menjelaskan penggunaan uang hasil penjualan saham jalan tol Semarang-Solo (SS) sebesar Rp 780 miliar. Pasalnya, sampai sekarang tidak ada laporan/penjelasan sama sekali kepada komisi C.
Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi C DPRD Jateng, Bambang Eko Purnomo kepada wartawan, Selasa (21/6) kemarin. Apapun alasannya, seharunya komisi C diberi laporan lengap.
“Sampai sekarang tidak ada penjelasan sama sekali. Total penjualan 25 persen saham tol itu dapat berapa? Uang ditaruh dimana?, bunganya berapa, deviden kepada pemprov berapa. Kami minta ini dijelaskan,”tegasnya dengan nada geram.
Politisi Partai Demokrat yang biasa dipanggil BEP ini menyampaikan, terkait dengan rencana pembelian kembali saham tol SS, komisi C juga tidak pernah diberi tahu. Kalau ditanya, Dirut PTSPJT Krisdiyani Syamsi selalu menjawan sepenuhnya bergantung Gubernur Ganjar Pranowo sebagai pemilik PT SPJT.
Dirut PT SPJT Krisdiyani Syamsi ketika dikonfirmasi disela-sela rapat kerja dengan komisi C menyatakan semua yang ditanyakan anggota komisi C sudah diputuskan pemegang saham melalui RUPS.
“Laba itu ada laba dibagi dan laba ditahan. Laba ditahan ya di perusahaan (PT SPJT,red). Memang mau dikemanakan,”katanya dengan ketus.
Menurutnya, uang yang di PT SPJT itu digunakan untuk pengembangan bisnis PT SPJT. “Kita sudah merintis perusahaan peternakan dan dapat tugas mengembangkan industri garam,”bebernya.
Bagaimana dengan rencana pembelian kembali saham tol SS?. Krisdiyani menyampaikan kalau PT Jasa Marga (JM) sebagai pemilik saham yang akan dibeli mematok harga diatas perkiraan.
”Pembelian saham tol Semarang-Solo itu tergantung PT Jasa Marga. Maukah melepas?(saham tol SS,red). Mereka (PT Jasa Marga,red) minta harga diatas yang kita prediksi, satu setengah lebih dari saat kita melepas,”ungkapnya.
Kalau PT JM mematok harga lebih tinggi satu setengah kalinya lebih, dipastikan PT SPJT tidak akan mau membeli.
“Jadi kita patokannya harga jual dulu. Kalau lebih tinggi dari harga jual dulu, kita tidak akan beli,”katanya.
Berapa harga pasti yang diminta PT JM?. Krisdiyani tidak mau membeberkan berapa angka pasti yang diminta oleh PT JM untuk melepas saham tol SS yang dikuasainya. “Itu susah, sebab ada volume dan lain sebaainya. Tapi ada patokannya. Saya keberatan menjelaskan,”elaknya.
Meski demikian, saat terus didesak wartawan, Krisdiyani sedikit membeberkan bahwa harga dasar saham tol SS adalah Rp 10.000/lembarnya. Krisdiyani mempersilahkan wartawan menghitung sendiri angka pastinya. “Dihitung saja. Tapi harga saham berubah setiap saat. Kalau ambil satu juta saham dikalikan saja,”pintanya.
Disampaikannya, banyak pihak selama ini telah salah persepsi terkait rencana pembelian kembali saham tol SS. Menurutnya, yang akan dibeli PT SPJT itu bukan saham yang telah dijual kepada PT Astra. Tapi saham yang dulu terdelusi dan dikuasai oleh PT JM.
Tapi untuk kesekian kalinya, Krisdiyani tidak mau memberi data jumlah saham tol SS milik PT SPJT yang telah terdelusi. Dia minta wartawan menghitung sendiri. “Kamu hitung saja dulu 40 persen dan tinggal 26,09 persen. Tapi kita tidak akan ambil semuanya, paling hanya 3,9 persen,”ujarnya.
Kalau sebelumnya 40 persen, lalu tinggal 26,09 persen, maka saham tol milik PT SPJT yang telah terdelusi dan dikuasai PT JM adalah 13,91 persen.
Krisdiyani juga menyampaikan kalau sebenarnya pihaknya ingin melepas semua saham tol SS yaitu 26,09 persen yang dimiliki. Tapi pemprov sebagai pemilik tidak memperbolehkan dan minta supaya disisakan sedikit untuk kenang-kenangan. “Pemilik, pemprov bilang jangan. Disisakan sedikit saham untuk kenang-kenangan,”kisahnya.
Namun pembeli PT Astra mau membeli minimal 25 persen. Kurang dari itu tidak mau. “Akibatnya karena kita Cuma punya 26,09 persen, maka sisanya hanya 1,09 persen,”tambahnya.
Kalau hanya memiliki 1 persen saham tol SS, masih menurut Krisdiyani, itu dianggap terlalu kecil. Sehingga pemprov minta dinaikkan menjadi 5%.
Sebagaimana diberitakan, saham tol SS milik Pemprov Jateng telah dijual 25% kepada PT Astartel Nusantara dari Jakarta senilai Rp780 miliar. Akibatnya sekarang pemprov hanya memiliki saham 1,09 persen. (jn01/jn03)
