Jowonews

Logo Jowonews Brown

Kabar Ndeso

Pengelolaan Anggaran di Kendal Diakui tak Transparan

Ilustrasi Uang. (Foto : IST)

KENDAL, Jowonews.com – Pengelolaan anggaran di Kabupaten Kendal selama ini patut diduga belum transparan kepada masyarakat/publik. Terbukti, tiba-tiba Ketua DPRD Kendal berjanji akan transparan dalam kinerja dan penggunaan anggaran pada tahun 2016 mendatang.

Hal tersebut disampaikan langsung Ketua DPRD Kendal H Prapto Utono S.Sos dihadapan sejumlah wartawan dalam sebuah acara gatering di salah satu rumah makan di Kendal, Sabtu (26/12) lalu.

Prapto mengatakan bahwa masyarakat harus diberi tahu seluas-luasnya mengenai program-program pemerintah. Mulai dari anggaran, perencanaan dan proses pelaksanaannya. Sesuai dengan UU, informasi publik adalah hak masyarakat dan kewajiban pemerintah untuk menyampaikannya.

“Ya jelas harus dipublikasikan supaya masyarakat bisa ikut mengawasi, sehingga program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini berbagai program kerja diserahkan ke salah satu SKPD saja yakni Bappeda. Hal itu, diakui banyak program yang telah disusun dan diserahkan ke masing-masing SKPD tidak seluruhnya berjalan.

“Justru program-program kerja diluar perencanaan maupun yang telah disusun yang dikerjakan. Imbasnya, banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan transparasi menjadi kurang,” ungkapnya.

DPRD Kendal, lanjut dia, akan berusaha menyampaikannya kepada masyarakat luas tentang segala bentuk kegiatan kedewanan yang dijalankan. Sehingga, kinerja anggota dewan sebagai wakil rakyat benar-benar diketahui oleh masyarakat.

“Tentunya, semua harus bersinergi antara Pemkab dan DPRD. Terlebih, dengan adanya bupati baru serta menyongsong tahun baru ini kita siap mengawal kinerja pemerintahan demi terciptanya pembangunan Kendal lima tahun kedepan,” bebernya.

Sementara itu anggota komisi A DPRD Kendal, Rubiyanto ST dari Fraksi PKS menambahkan mulai tahun 2016 nanti, pihak dewan akan mendorong kepada semua SKPD agar menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat luas tentang anggaran dan proses pelaksanaannya.

BACA JUGA  PNS Dilarang Mudik Pakai Mobdin

“Biar masyarakat secara langsung mengetahui sejauh mana program-program pemerintah itu dilaksanakan, sehingga masyarakat bisa mengingatkan,” imbuhnya.(JN01/JN03)

Simak Informasi lainnya dengan mengikuti Channel Jowonews di Google News

Bagikan berita ini jika menurutmu bermanfaat!

Baca juga berita lainnya...