KENDAL, Jowonews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kendal mendapat kritikan keras dalam evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015. Bahkan keduanya dinilai hanya menjalankan ritual politik lima tahunan.
Hal itu diungkapkan oleh Prof Mujahirin Thohir, seorang dosen Undip Semarang saat didapuk sebagai narasumber pada kegiatan tersebut. Kritikan juga datang dari peserta lain, seperti KNPI dan pengamat politik.
“Partisipasi masyarakat bukan sebagai partisipasi pro aktif, karena kurang memahami adanya kesadaran berpolitik. Sebab, masyarakat masih tergiur dengan politik uang,” ujar Mujahirin.
Profesor dari Undip yang juga budayawan asal Kaliwungu ini berharap konstruksi pelaksanaan Pilkada, bukan semata ritual 5 tahunan, tapi ada impian baru dari masyarakat terhadap harapan adanya calon pemimpin yang ideal. KPU dan Panwaslu dinilai kurang maksimal dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
“Selain itu, partisipasi masyarakat yang hanya 67,62 persen, masih belum maksimal. Hal ini menandakan bahwa KPU belum bekerja maksimal untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” ujar Mujahirin.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Kendal Wahidin Said mengaku adanya kekurangan dalam melaksanakan tugasnya. Kendati demikian, pihaknya sudah berupaya maksimal dalam menyukseskan Pilkada.
Namun, pelaksanaannya terkendala dengan berubah-ubahnya peraturan, bahkan terlambatnya peraturan dibuat, secara tidak langsung mempengaruhi kerja pihak penyelenggara. (jn09/jn03)
