Semarang, Jowonews.com—Kisruh alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Jateng tampaknya tidak akan ada ujungnya. Bahkan dalam rapat pimpinan Jumat (7/11), diantara pimpinan dewan, nyaris terjadi adu jotos.
Wakil Ketua DPRD Jateng dari FPKB Sukirman dan Wakil Ketua dari FPKS Ahmadi bersitegang mempertahankan argumen masing-masing. Untungnya pimpinan yang lain bisa melerainya. Meski tidak sampai terjadi adu jotos, rapim kemarin akhirnya tidak ada titik temu lagi alias deadlock. Rapat dihentikan karena sudah memasuki waktu sholat Jumat.
“Ya tadi sudah rapim. Tapi masing-masing saling ngotot-ngototan. Jadi hari ini deadlock lagi,”ungkap anggota FPAN Wahyudin Noor Ali,dalam konferensi pers di ruang Fraksi Golkar.
Selain dari FPAN, konferensi pers juga dihadiri anggota F Gerindra Sriyanto Saputro, anggota FPKS Amir Darmanto dan Riyono. Sedangkan dari F Golkar yang hadir adalah ketua F Golkar Farida Rahmah dan Yudi Suncahyo. Disampaikan Wahyudin Noor Ali, perkembangan terakhir sebenarnya 4 fraksi yaitu Gerindra, Golkar, PAN dan PKS tidak minta jatah 8 pimpinan AKD lagi. Tapi hanya minta diberi 4 pimpinan AKD.
“Dari pada terjadi tarik menarik terus diantara dua kubu, yaitu antara mereka mau memberi 6 dan kami minta 8 alat kelengkapan dewan, akhirnya kami putuskan kita turunkan minta 4 pimpinan alat kelengkapan dewan saja,”ungkapnya.
Empat posisi AKD itu rinciannya adalah 2 ketua komisi dan 2 wakil ketua. Untuk ketua komisi akan diberikan ke Gerindan dan Golkar. Sedangkan wakil ketua diberikan pada PKS dan PAN. Tapi oleh poros PDIP (FPDIP, PKB dan PPP), permintaan itu pun tetap ditolak Sehingga akhirnya rapim deadlock.
Disampaikan Wahyudi Noor Ali, terkait persoalan AKD pihaknya sebenarnya hanya ingin proporsional saja. Dari 19 posisi pimpinan AKD, wajar bila parpol yang memiliki kursi lebih banyak, maka akan mendapatkan jatah lebih banyak juga.
Secara berurutan tentu PDIP, PKB, Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, PPP dan PAN. “Saya menghargai dan wajar kalau PDIP dan PKB dapat jatah lebih banyak. Tapi yang lain bagaimana. Masak kursi 8 dapat ketua komisi,”katanya tanpa mau menyebut partai apa yang dimaksud.
“Titik poinnya jangan sampai kalau terjadi walk out kemarin kita yang disalahkan. Semua itu adalah upaya pelurusan dan nyatanya hasil konsultasi ke kemendagri membenarkan upaya kami kan,”imbuhnya.
Pernyataan keras disampaikan anggota PKS Amir Darmanto. Menurutnya, berlarut-larutnya persoalan AKD jangan hanya ditimpakan pada Gerindra, Golkar, PAN dan PKS. “Kami selama ini sudah mengalah. Tolong kembalikan secara proporsional,”tegasnya.
Terkait berlarut-larutnya persoalan AKD, menurutnya sebenarnya ada pengkhianatnya. Pada saatnya nanti akan dibuka. “Siapa pengkhianatnya akan kita buka. Dia sudah mengambil hak orang lain dan sekarang kukuh tidak mau mengembalikannya,”bebernya tanpa mau menyebut nama yang dimaksud.
Anggota FPKS lainnya, Riyono menambahkan tidak ada jalan penyelesaian dalam kisruh AKD, kecuali pembagian secara proporsional. “Kalau tidak tercapai kesepakatan, maka tidak akan bisa mengesahkan RAPBD 2015 menjadi APBD,”katanya.
Sebab, sesuai UU MD3 Pasal 345 (1) keputusan rapat paripurna untuk penetapan Perda APBD dinyatakan sah kalau dihadiri 2/3 anggota DPRD.
Bagaimana kalau akhirnya permintaan 4 posisi AKD benar-benar ditolak poros PDIP? Riyono menegaskan, “Kita kan menunggu saja. Mereka yang menentukan,”tukasnya.
Sementara, Ketua F Golkar Farida Rahmah menyatakan persoalan ini timbul karena hasil konsultasi ke kementrian dalam negeri tidak diimplementasikan. Yang terjadi sekarang ini, poros PDIP dianggap malah membuat benteng kukuh.
Sementara itu berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Jowonews, partai yang sekarang menjadi sorotan adalah PPP. PPP yang hanya memperoleh 8 kursi aianggap tidak layak mendapat kursi ketua komisi. Disamping Masrukhan Samsuri yang selama ini ditunjuk sebagai tim lobi dari kubu poros Gerindra, dianggap sebagai penghianat. (JN01)
