SEMARANG, Jowonews.com – Kebijakan Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo yang akan menerapkan aturan 5 hari sekoah tidak akan berjalan mulus. Anggota DPRD Jateng minta kebijakan itu dikaji kembali. Pasalnya, kalau tetap dilaksanakan dikhawatirkan akan mematikan lembaga pendidikan keagamaann seperti Madrasah dan Taman Pendidikan Quran (TPQ).
“Ide Gubenrur Ganjar Pranowo itu sebenarnya bagus. Tapi ide itu harus dikaji lebih mendalam lagi, dengan minta masyukan berbagai pihak, termasuk tokoh agama,”ungkap anggota FPAN DPRD Jateng Wahyudin Noor Aly, Kamis (14/5).
Menurutnya, dengan sistem 5 hari sekolah dimana sekolah masuk jam 07.00 sampai 16.00, juga akan mematikan sokolah-sekolah Madrasah dan TPQ yang tersebar diberbagai pelosok daerah di Jateng. Dimana jumlahnya juga mencapai ribuan sekolah.
Logika itu karena sekolah-sekolah Madrasah dan TPQ biasanya jam masuknya siang sampai sore hari. “Kalau sekolah formalnya harus masuk sampai jam 16.00, lha sekolah Madrasahnya mau masuk jam berapa?,”katanya dengan nada bertanya.
Padahal, langkah wali murid menyekolahkan anaknya lagi di sekolah Madrasah dan TPQ, karena pendidikan agama di sekolah umum sekarang ini memang kuran. Dalam seminggu paling-paling hanya ada dua jam pelajaran pendidikan agama.
“Itu tidak hanya pendidikan agama Islam saja, tapi juga agama-agama yang lain. Wajar kalau orang tua khawatir dan menyekolahkan anaknya lagi di pendidikan agama, selain pendidikan formal,”bebernya.
Pendapat senada disampaikan Ketua FPKB DPRD Jateng HM Hendri Wicaksono. Dihubungi secara terpisah, Hendri menyampaikan perlunya Gubernur melakukan pengkajian lagi kebijakan 5 hari sekolah yanga akan diuji coba mulai Juli mendatang.
Pengkajian itu harus minta masukan dari tokoh agama dan ulama. Langkah itu harus dilakukan karena proses pembelajaran pendidikan agama dalam sejarahnya juga sudah berusaha menyesuaiakn sistem pendidikan nasional.
Pendidikan agama di Madrasah dan TPQ yang dilaksanakan siang sampai dengan sore hari, sudah menjamur diberbagai daerah di Jateng. Selama ini juga sudah berjalan dengan baik. Kalau sekolah formal harus masuk sampai jam 16.00 sore, karena hanya masuk 5 hari, maka Madrasah dan TPQ akan semakin tersisihkan.
“Jadi saya berharap kebijakan 5 hari sekolah itu dikaji kembali. Jangan sampai Madrasah dan TPQ tersisihkan,” tegasnya.
Hendri mengaku memang belum tentu kebijakan itu akan mematikan lembaga pendidikan agama Islam. Namun, yang pasti waktu pendidikan agama untuk anak akan semakin sedikit. “Kalau harus malam hari, kan ya kasihan anak-anak. Masak pagi sampai malam harus belajar terus,”tukasnya.
Sementara itu Sekretaris Komisi E DPRD Jateng Hasan Asy’ari menyampaikan bahwa kebijakan 5 hari sekolah itu belum final. Komisi E DPRD Jateng sampai sekarang juga belum pernah diajak bicara sama sekali. “Keputusan itu belum final. Komisi E belum diajak bicara soal kebijakan tersebut,”ungkapnya.
Senada dengan Wahyudin Noor Aly dan HM Hendri Wicaksono, Hasan juga minta kebijakan itu dikaji kembali lebih mendalam. Baik dari aspek sosiologis maupun filosofis.
Apakah itu kebijakan itu akan mematikan Madrasah atau tidak?. Hasan menyatakan itu tergantung sudut pandangnya. “Kalau dari sisi jam (jam 07.00-16.00,red) iya (akan mematikan Madrasah,red,”paparnya.
Oleh karena itu, menurut politisi PKB ini, komisi E DPRD Jateng harus mengkoordinasikan. Biar semuanya berjalan baik.
Sebagaimana diberitakan, Dinas Pendidikan Jateng mencanangkan uji coba 5 hari sekolah mulai Juli mendatang. Dinas sudah melakukan pengkajian program yang merupakan ide Gubernur Ganjar Pranomo.
Gubernur Ganjar Pranowo menyampaikan dirinya akan menyurati bupati/walikota. Karena pengelolaan sekolah masih menjadi kewenangan kabupaten/kota, Dia berharap uji coba bisa diikuti jenjang SD/SMP. (JN01)
