SEMARANG, Jowonews.com – Perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) tak dipungkiri kian menjamur. Hanya saja, pelaksanaan bagi pelaku UMKM harus diawasi oleh Pendamping Wirausaha) supaya keberlangsungan UMKM tetap stabil. Hal itu mengemuka dalam seminar ‘Peran Kredit Usaha Produktif (KUP) dalam memperbesar tumbuh kembang UMKM’ di Semarang, Jumat (3/4/2015).
Pengamat Ekonomi Unika Soegijapranata Andreas Lako FE Unika mengatakan, ada aspek yang bisa membuat UMKM tetap bertahan. Ditengah persaingan masyarakat ekonomi Asean (MEA), UMKM yang kini merambah hingga ke tingkat RT harus dipertahankan. Hal itu sebagai bukti kuatnya perekonomian di wilayah Jateng.
“Selain masalah modal serta sumber daya, UMKM juga memerlukan pengawasan dan pendampingan. Para pelaku usaha juga harus melihat kondisi,” ungkap Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unika Soegijapranata itu.
Melihat kondisi, kata Andreas, diartikan sebagai bisnis apa saja yang sedang dibutuhkan masyarakat dan pengembangannya. Sebab itulah, dorongan semangat untuk pelaku UMKM diperlukan.
“Sehingga saya kurang setuju kalau proses pendampingan dilakukan oleh orang Dinas (Dinkop dan UMKM),” terang Andreas.
Lebih lanjut Andreas menyampaikan, pendampingan yang dilakukan oleh Dinas terkait tak terlatih untuk menjadi PWU. “Karena kalau mau melakukan atau tidak, anggapan mereka akan tetap digaji. Tapi kalau pendamping dari orang lain yang digaji khusus, maka tugas pendampingan akan berjalan. Karena mereka hanya dibayar jika sudah melakukan pendampingan dengan baik,” ulas Andreas.
Bupati Kudus Musthofa mengatakan, Kredit Usaha Produktif (KUP) diluncurkan bukan hanya sebagai kredit, namun juga sebagai pengubah mindset. Sehingga, KUP tak ada lagi pemutihan. Namun, jika pendampingan oleh PUW berjalan baik, maka KUP pun tak akan menjadi momok.
“Tenaga PWU itu adalah para pemuda yang mendaftar dan dididik di Dinsos dan Tenaga Kerja, bukan PNS,” terang Politikus PDIP itu.
Deputy Pembiayaan Kemenkop dan UMKM Chairul Jamhari menambahkan, akses pelayanan KUP di perbankan diklaim sudah menarik simpati pelaku usaha. Hanya saja, pelaksanaannya masih butuh penyempurnaan, lantaran selama ini antara penyedia kredit dan pengusaha tak sepadan.
“Jadi penyedia jasa kredit harus mengerti keinginan dari pelaku usaha. Sehingga uang yang dipinjamkan ada jaminan bisa balik lagi,” tutupnya. (JN01)
