SEMARANG, Jowonews.com –Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemegang saham pengendali PT Bank Jateng tidak mendukung pengembangan PT Bank Jateng. Pasalnya, sebagian besar dana kas daerah (Kasda) Pemprov Jateng ternyata disimpan di luar PT Bank Jateng.
“Ya mas, sebagian besar kasda ternyata tidak disimpan di Bank Jateng. Tapi disimpan di bank lain. Beberapa diantaranya kelasnya bahkan di bawah Bank Jateng. Ini sangat mengherankan sekali,”ungkap Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi, Rabu (1/7).
Menurutnya, pada tahun 2014, total kasda yang disimpan di bank sebagai deposito sebesar Rp 893,273 miliar. Dari dana sebesar itu yang disimpan di Bank Jateng hanya Rp 178 miliar, dengan bunga 9,25%. Sisanya antaralain disimpan di BPT dengan bunga 9,37%, Bank Mandiri dengna bunga 9,43%, BNI 9,31%, BRI 8,44%, Bank Bukopin 10,56% dan Bank Muamalat dengan sisitem bagi hasil. Selama tahun 2014, hasil dari bunga deposito mencapai Rp 180 miliar.
Penyimpanan kasda di luar Bank Jateng tidak hanya pada tahun 2014, tapi pada tahun 2013 juga sebagian besar disimpan di bank lain, diluar Bank Jateng. Total dana kasda yang didepositokan tahun 2013 sebesar 1,2 triliun. Dengan dana sebesar itu menghasilkan bunga deposito Rp 94 miliar.
Dari dana sebesar itu, yang disimpan di Bank Jateng hanya sekitar Rp 475 miliar dengan bunga 7,24%. Sisanya antaralain disimpan di BTN dengan bunga 6,89%, Bank Mandiri 7,8%, BRI 6,8%, BNI 7,75%, Bukopin 7,88% Muamalat sistem bagi hasil, Mega Syariah 7,25% dan Agro 6,85%.
Menurut Rukma, pada rapat badan anggaran (Banggar), alasan penempatan dana diluar Bank Jateng itu sudah ditanyakan kepada eksekutif. Tapi semuanya diam saja, tidak ada yang bisa menjelaskan.’Tidak ada yang bisa menjelaskan mas, kenapa tidak disimpan di Bank Jateng Semua, tapi disimpan di bank lain,”katanya.
Padahal, masih menurut politisi dari PDIP itu, kalau mencermati data yang ada sejak 2013-2014, ada bank yang grade dan bunganya dibawah Bank Jateng. “Kok bisa kayak begitu. Mestinya pemprov harus membesarkan Bank Jateng yang menjadi miliknya. Tapi ini kok malah ke bank lain,”tukasnya.
Gubernur Jateng yang juga pemegang saham pengendali PT Bank Jateng saat dikonfirmasi wartawan jawabannya sangat mengejutkan sekali. Gubernur menyampaikan kalau penempatan dana kasda di bank lain salah satunya adalah pertimbangan relasi.
Disamping itu karena PT Bank Jateng juga belum mampu mengelola dana kasda yang jumlahnya sangat besar. “Kalau Bank Jateng sudah siap mengelola dana segedhe itu, ya boleh juga diambil semua,”paparnya.
Lebih lanjut dicontohkan gubernur, dirinya memiliki program kartu tani, ternyata Bank Jateng tidak sanggup dan yang sanggup adalah BRI. Begitu juga ketika dia minta dilakukan pendataan UMKM. Ternyata Bank Jateng menurut gubernur juga tidak sanggup. “Jadi kita ukur kapasitas. Kalau bisa (Bank Jateng,red) silahkan. Yang penting yang kita utamakan adalah bank BUMN,”paparnya.
Maka ketika ada proposal dari bank swasta, gubernur mengaku menyampaikan “Mohon izin kita prioritas keluarga dulu ya (Bank BUMN,red).
Namun apa yang disampaikan gubernur bahwa dirinya mengutamakan saudara (BUMN,red) ternyata tidak benar sama sekali. Terbukti, pada tahun 2013 yang digandenga tidak hanya bank BUMN, tapi juga ada Bank Bukopin, Bank Muamalat, Bank Mega Syariah dan Bank Agro. Sedangkan pada tahun 2014 juga ada bank Bukopin dan Muamalat. (JN01)
