Semarang, Jowonews.com – Anggaran penunjang operasional (APO) Gubernur/Wakil Gubernur Jateng tahun 2015 yang diloloskan dalam pembahasan anggaran komisi A DPRD Jateng menjadi sorotan tajam. Pasalnya, pembahasan anggaran Rp 15,7 miliar tanpa Rencana Kerja Anggaran (RKA) dianggap tidak masuk akal sama sekali.
Sorotan itu bahkan disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi. “Tidak masuk akal kalau tidak ada RKA-nya (Rencana Kerja Anggaran-red),”tegas Rukma, Jumat (28/11) kemarin.
Rukma mengaku selama ini tidak pernah diberi laporan oleh komisi A terkait dengan pembahasan APO Gubernur/Wakil Gubernur yang mencapai Rp 15,7 miliar. Apalagi ternyata juga tidak ada RKA-nya tersebut. “Informasi ke saya selama ini sudah ada,”ujarnya.
Rukma menilai tidak masuk akal kalau komisi A DPRD Jateng membahas anggaran penunjang operasional (APO) Gubernur/Wakil Gubernur Rp 15,7 miliar tanpa ada Rencana Kerja Anggaran (RKA)-nya.
Sementara itu Ketua Komisi A Masrukhan Samsuri saat dikonfirmasi seperti melempar tanggungjawab. Dengan enteng dia beralasan kalau yang memimpin rapat APO Gubernur/Wakil Gubernur adalah Wakil Ketua Komisi A, Fuad Hidayat. “Pas bahas itu yang mimpin mas Fuad (Fuad Hidayat-red),”jawabnya melalui sms.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya,,KP2KKN Jateng menuding telah terjadi perselingkuhan pembahasan anggaran biaya penunjang operasional Gubernur/Wakil Gubernur tahun 2015, sebesar Rp 15,722 miliar di komisi A DPRD Jateng, Selasa (25/11). Perselingkuhan itu diduga melibatkan komisi A dengan biro umum. Sehingga anggaran penunjang operasional Gubernur/Wakil Gubernur akhirnya disetujui. (JN01)
