SEMARANG, Jowonews.com – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menawarkan obligasi (surat utang) untuk mengisi pendapatan daerah mendapat sorotan kalangan dewan.
Obligasi yang diperkirakan tidak mencapai target, dianggap akan menambah beban anggaran pada masa mendatang.
Menurut wakil ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso mengatakan bahwa ide ini baru pertama kali dilontarkan oleh pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah berbeda dengan dengan pusat di mana potensi fiskalnya tinggi dan nilai proyek yang besar. Pemerintah pusat saat mengerjakan proyek-proyeknya biasanya mendatangkan pinjaman dahulu dan setelah proyek dikerjakan, dana dikembalikan secara bertahap,” katanya, Senin (23/5/2016).
Saat ini, kata Hadi Pemprov terengah-engah potensi pendapatannya. Sehingga, pemerintah harus berfikir lebih realistis, lebih rasional terkait berapa anggaran yang bisa dibelanjakan. Jangan sampai sambungnya, menambah beban.
“Jangan mentransfer beban tahun ini ke tahun depan. Saat pertama kali diwacanakan tahun infrastruktur, Komisi D sempat mewacanakan jangan setiap tahun karena terlalu besar anggarannya dan digunakan tahun jamak di mana kontrak dibiayai dalam beberapa tahun, selalu saja pihak eksekutif menyatakan hal tersebut terlalu berbahaya,” ujarnya.
Menurut Hadi, alasan pemerintah saat itu, ya jika ada anggarannya tetapi jika tidak bagaimana.
Tetapi malah sekarang pemerintah mengagas ide akan menjual surat utang, ya kalau pada tahun anggaran mendatang ada dana untuk membayar kalau tidak lalu bagaimana.“Penawaran obligasi, kami khawatir ke depan justru menjadi beban anak cucu,” pungkasnya. (jn03)
