kota semarang

SEMARANG – Peningkatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi usaha bersama untuk dapat memberikan keuntungan bagai daerah. Model pengurusan perusahaan pemerintah itu masih belum terlihat baik dalam mencapai target pendapatan maupun keahlian bisnis. Hal ini diungkapkan Prabowo Yudho selaku akademikus dari Fakultas Ekonomi Unnes dalam dialog Prime Topic : Tata Kelola BUMD Prov. Jateng, Rabu (12/7/2023). Menurutnya, belum ada terobosan usaha yang menjadikan keuntungan BUMD naik. Dari 11 unit usaha yang ada nilai aset antara Rp 91 triliun sampai Rp 120 triliun. Namun demikian penambahan pendapatan daerah tercatat Rp 160 miliar. Baginya, nilai aset dengan perbandingan pendapatan tak sesuai. “Ada aset yang tidak dikelola atau pasif. Perlu keputusan yang berani untuk mengelola aset sebesar itu. Sayang, asetnya besar namun pendapatannya kecil, kalau dijumlah ahanya 3,3 persen. Ingat, BUMD itu profit oriented (fokus keuntungan) bukan social oriented (fokus sosial),” ucapnya. Terlebih dalam penerapan good corporate government (GCG), nilai profesionalitas jadi tolok ukur utama. Menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus terus digenjot untuk diterapkan. Anggota Komisi C DPRD Jateng Agung Budi Margono meluruskan nilai pendapatan yang disetor hanyalah 0,5 persen dari total nilai aset Rp 125 triliun. Sebagai komisi yang membidangi masalah perekonomian, optimalisasi BUMD menjadi dorongan untuk diwujudkan. Menurutnya, keputusan pemerintah dalam hal ini gubernur menjadi penentu kemajuan usaha perusahaan daerah itu. “Saya mau meluruskan data terlebih dahulu  bahwa bukan 3,3%, hanya 0,5%  kalau dari aset Rp 125 triliun aset kita. Itulah mengapa mengelola hal ini harus sangat serius. DPRD memiliki keterbatasan untuk mendorong usaha daerah maju. Contoh Bank Jateng yang  sudah lama didorong untuk digitalisasi baru pada tahun lalu kita  memiliki Qris. Aplikasi Qris ini banyak digunakan di UMKM. Sehingga ketika transaksi retail terjadi faktor kali dapat diserap oleh Bank Jateng yang merupakan bank milik rakyat Jawa Tengah  dikelola  lagi oleh Bank Jawa Tengah untuk kembali lagi ke masyarakat Jawa Tengah,” kata dia. Kepala Biro Perekonomian Jateng July Emmylia mengakui belum sepenuhnya BUMD berkinerja optimal. Dengan semakin mengoptimalkan pendapatan dari BUMD, maka keuangan daerah tidak tergantung pada dana transfer dari pusat. Hanya saja yang patut ditabalkan dari pengelolaan BUMD, lanjut dia, meski pendirian perusahaan mengejar laba (profit/keuntungan), ada fungsi lain seperti menggerakan ekonomi yang efeknya lebih luas, selain itu  memberikan kemanfaatan pelayanan umum, kemudian baru laba dalam bentuk deviden untuk sumbangan ke PAD. “Contoh untuk mencukupi kebutuhan masyarakat kita mempunyai TUJ atau Tirta Utama Jawa Tengah sebagai pemasok bahan baku air bersih ke SPAM Regional Jawa Tengah. Kemudian, BPR BKK yang sudah  memberikan kredit Rp 5 triliun lebih kepada UKM, dan Bank Jateng sudah memberikan kredit kepada wirausaha muda Rp 5 triliun lebih. Jika dikatakan sumbanganya masih kecil saya sepakat namun, jika dibandingkan dengan Jawa Timur dan Jawa Barat yang diketahui PAD nya jauh di atas Jawa Tengah sumbangan deviden Jawa Tengah justru lebih besar,” jelasnya. Agung BM turut menyatakan, optimalisasi BUMD tidak hanya pada konteks teknokratik tetapi juga ada satu lagi pendekatan politik secara tepat. Dorongan beberapa pihal supaya ada BUMD masuk IPO. Tapi, dalam beberapa diskusi sepertinya masih perlu panjang pembahasan mengenai detail tersebut dimana prinsipnya adalah tata kelola BUMD memiliki banyak aspek yang harus diperhatikan seperti penyertaan modal ada yang memang perlu didukung baik karena memang perlu untuk men-scale up daripada perusahaan tersebut atau yang sifatnya sudah terdilusi.

SEMARANG – Perhelatan gala dinner Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Gedung Lawang Sewu, Kota Semarang, Kamis (13/7/2023), berlangsung meriah. Terlebih, lokasi perhelatan gala dinner itu merupakan bangunan ikonik Kota Semarang.  Pada kesempatan itu, hadir Ketua DPRD Provinsi Jateng yang diwakilkan Anggota Komisi E Ahmad Ridwan beserta unsur forkopimda lainnya dan Gubernur Jateng diwakilkan Sekda Provinsi Jateng Sumarno. Dalam sambutannya, Ketua Korpri yang juga Pj. Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakrulloh meminta baik kontingen menang maupun kalah harus tetap berbangga karena ikut andil dalam gelaran besar tingkat nasional. Hal itu juga harus diiringai dengan sikap profesional sebagai ASN. “Kegiatan pekan olahraga merupakan tonggak silaturahmi karena bisa bertemu rekan-rekan ASN berasal dari provinsi lain, baik menang maupun kalah, harus ada rasa bangga karena ikut menjadi bagian kontingen yang mewakili provinsi masing-masing. Namun, perlu ada catatan penting menjelang memasuki tahun Pemilu 2024 mendatang dengan sikap profesional ASN dan itu harus tetap dipegang teguh,” harap Zudan. Senada, Ahmad Ridwan mengaku sangat mendukung penuh kegiatan Pornas Korpri itu karena menjadi teladan dan profesional untuk memacu prestasi di bidang olahraga dan bekerja sebagai pelayan masyarakat. Ia juga mempersilahkan kontingen dari provinsi lain untuk bisa menikmati suasana di Kota Semarang dan daerah lainnya di Provinsi Jateng. “Adapun kegiatan ini, selain sebagai perekat silaturahmi antar aparat sipil negara, juga sebagai ajang contoh teladan bagi masyarakat bahwa selain melayani masyarakat juga bisa berprestasi di bidang olahraga di tingkat nasional. Silahkan, menikmati suasana Kota Semarang selama sepekan karena banyak destinasi wisata yang bisa dikunjungi dan destinasi kabupaten dan kota lain di Jateng yang tidak kalah seru,” ungkap Legislator PDI Perjuangan itu. Sebagai informasi, kegiatan Pornas Korpri XVI itu diikuti 101 kontingen dari 38 provinsi. Kontingen itu merupakan ASN dari 63 kementerian/ lembaga. Panitia mencatat pula, sudah terdaftar hampir 6.000 ASN ikut meramaikan perhelatan satu tahun sekali tersebut. (Adv)

SEMARANG – DPRD Provinsi Jawa Tengah melanjutkan rapat paripurnanya, Rabu (12 Juli 2023), membahas Raperda dalam rangka HUT Provinsi Jawa Tengah. Agenda utamanya adalah tanggapan gubernur terhadap rancangan peraturan tersebut. “76 orang dari 119 orang Anggota Dewan yang hadir. Sesuai Keputusan DPRD mengenai Tata Tertib, rapat sudah memenuhi kuorum,” kata Ferry didampingi Wakil Ketua DPRD lainnya yakni Sukirman, Heri Pudyatmoko, dan Quatly Abdulkadir Alkatiri. Ferry kemudian mempersilahkan Komisi A untuk menyampaikan penjelasan soal Raperda Hari Jadi Provinsi Jateng. Dalam hal ini, Anggota Komisi A Denny Septivian membacakan laporan penjelasan tersebut. Dikatakan, dalam raperda, penetapan Hari Jadi Provinsi Jateng sudah melalui berbagai kajian, termasuk kritik masyarakat. Dari kajian dan masukan berbagai sumber itu, dalam raperda tertulis bahwa Hari Jadi Provinsi Jateng jatuh pada 19 Agustus 1945. “Kami berharap raperda tersebut bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Jateng,” kata Denny menutup laporannya. Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sumanto mengundang Wakil Ketua DPRD Ferry Wawan Cahyono untuk menyampaikan kata sambutan. Dalam kesempatan itu, Ferry melayangkan surat ke Sekretariat DPRD terkait kehadiran Wakil Gubernur Taj Yasin dan kehadiran anggota Dewan dalam rapat paripurna tersebut.  “Saya sampaikan terima kasih, khususnya Komisi A, atas usul prakarsa dalam penyusunan Raperda Hari Jadi Jateng. Pada prinsipnya, saya sangat mendukung raperda tersebut sesuai Undang Undang Nomor 11 Tahun 2023 bahwa 19 Agustus 1945 ditetapkan sebagai Hari Jadi Jateng. Dari situ, Perda Provinsi Jateng Nomor 7 Tahun 2004 yang menetapkan Hari Jadi pada 15 Agustus 1950 menjadi tidak relevan sehingga perlu diganti,” kata wagub saat membacakan tanggapan gubernur. Diharapkan, dengan penetapan Hari Jadi Provinsi Jateng itu, dapat semakin meningkatkan rasa memiliki di kalangan masyarakat terhadap daerahnya. Juga, semakin memperkuat ketatanegaraan Jateng sebagai daerah otonom. “Semoga tanggal Hari Jadi Jateng yang baru dapat lebih menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun daerah serta memperkuat rasa ketatanegaraan terhadap Jateng sebagai Daerah Otonom,” pungkasnya.Laporan gubernur itu mendapat tanggapan dari Komisi A. Dibacakan Anggota Komisi A, Sukardiono, bahwa raperda tersebut disusun untuk menegaskan kembali Hari Jadi Provinsi Jateng yang semula pada 15 Agustus 1950 menjadi 19 Agustus 1945.  “Dengan begitu, tercipta pengakuan dan penghargaan kepala daerah di Jateng sesuai ketatanegaraan Jateng sebagai daerah otonom. Dari situ, berdampak pada semakin bertumbuh dan berkembangnya kecintaan masyarakat terhadap Jateng,” kata Sukardiono dalam penggalan laporan Komisi A. (Adv)