Jowonews

Canggih, Gerbang Keberangkatan Stasiun Semarang Tawang Dilengkapi Alat Pemindai Wajah

Stasiun Semarang Tawang

SEMARANG – Saat ini, Stasiun Semarang Tawang telah dilengkapi dengan teknologi face recognition di gerbang keberangkatannya. Menurut Ixfan Hendri Wintoko, selaku Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang, teknologi ini merupakan inovasi terbaru dari KAI untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. “Sistem ini berfungsi untuk mengenali dan memverifikasi identitas seseorang melalui wajah, yang telah terintegrasi dengan data tiket kereta dan status vaksinasi pelanggan,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Senin (5/6). Sebelum menggunakan teknologi ini, pelanggan KAI harus melakukan registrasi terlebih dahulu di mesin yang telah disediakan di area stasiun. Pada tahap registrasi, pelanggan akan diminta untuk memindai KTP Elektronik dan sidik jari telunjuk kiri dan kanan, yang hanya perlu dilakukan sekali dan berlaku untuk selanjutnya. “Setelah berhasil registrasi, pelanggan hanya perlu melewati teknologi face recognition yang telah tersedia, tanpa perlu mencetak boarding pass lagi,” jelasnya. Proses pemindaian wajah hanya membutuhkan waktu beberapa detik, sebelum gerbang keberangkatan terbuka secara otomatis. Meskipun teknologi face recognition telah tersedia di gerbang keberangkatan, KAI tetap menyediakan layanan boarding manual bagi pelanggan yang memilih untuk menggunakan cara tersebut. Stasiun Semarang Tawang menjadi stasiun ketujuh yang menerapkan teknologi face recognition ini, setelah sebelumnya diadopsi oleh Stasiun Jakarta Gambir, Stasiun Bandung, Stasiun Yogyakarta, Stasiun Surabaya Gubeng, Stasiun Malang, dan Stasiun Cirebon. Foto Dok. ANTARA/ HO-KAI Daop Semarang

Pemprov Jateng Raih WTP 12 Kali Berturut-turut

Pemprov Jateng WTP

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selama 12 kali berturut-turut pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh anggota V BPK Republik Indonesia, Ahmad Noor Supit, kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jateng, Semarang, Senin, dengan disaksikan oleh anggota dan pimpinan DPRD Jateng, Forkopimda, serta satuan kerja perangkat daerah di provinsi setempat. “Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, termasuk implementasi atau rencana aksi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian,” kata Noor Supit. Ia menyebut predikat WTP ke-12 ini disandang Pemprov Jateng berturut-turut melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jateng yang dinilai transparan dan akuntabel oleh BPK RI. Dirinya berharap capaian ini menjadi dorongan untuk selalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan. “Sehingga akan menjadi prestasi yang patut dibanggakan, untuk itu kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya,” ujarnya. Adapun BPK juga menyampaikan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti, diantaranya terkait penatausahaan pendapatan dan belanja yang berasal dari usaha mandiri yakni SMK Negeri, realisasi bantuan keuangan desa, dan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak. Dalam pidatonya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengucapkan penghargaan kepada seluruh staf di Pemprov Jateng dan dukungan dari DPRD Provinsi Jateng. “Saya ingin mengucapkan terima kasih atas komitmen rekan-rekan di Pemprov. Memelihara 12 kali WTP tentu tidak mudah, meskipun ada catatan yang perlu diperbaiki,” tuturnya. Ganjar mengungkapkan bahwa ia telah memberikan instruksi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Instruksi tersebut disampaikan secara langsung oleh Ganjar saat acara penyerahan. “Ketika Pak Supit menyerahkan, saya tidak memerlukan bantuan ajudan. Saya langsung membaca dan setiap kepala dinas menjawab atas tiga poin tersebut,” katanya. Gubernur Jateng yang telah menjabat selama dua periode berharap bahwa OPD terkait dapat menindaklanjuti tiga rekomendasi dari BPK dan menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 60 hari. Foto Dok. Antara Jateng

Rute dan Harga Tiket Kereta Api Banyubiru, Argo Merbabu dan Pandalungan

Harga Tiket Kereta Api Banyubiru

SEMARANG – PT KAI Daop 4 Semarang bakal ketambahan tiga kereta api (KA) baru, yaitu KA Banyubiru, KA Argo Merbabu, dan KA Pandalungan. Ketiga kereta itu mulai beroperasi 1 Juni 2023. “Terdapat tiga KA baru yang akan beroperasi di wilayah Daop 4 Semarang, yaitu KA Argo Merbabu relasi Semarang Tawang Bank Jateng – Gambir, KA Banyubiru relasi Semarang Tawang Bank Jateng – Solo Balapan, serta KA Pandalungan relasi Gambir – Semarang Tawang – Jember,” kata Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Ixfan Hendri Wintoko lewat pesan singkat, Senin, dikutip dari detik.com (15/5/2023). KA Argo Merbabu dan KA Pandalungan terdiri dari 8 gerbong kelas eksekutif yang dapat menampung hingga 400 penumpang. Sementara itu, KA Banyubiru terdiri dari 4 gerbong kelas eksekutif yang dapat menampung hingga 200 penumpang dan 3 gerbong kelas ekonomi yang dapat menampung hingga 240 penumpang. Untuk awalnya, KA Pandalungan dan KA Banyubiru hanya akan beroperasi pada akhir pekan, sedangkan KA Argo Merbabu akan beroperasi setiap hari. “Kami meluncurkan tiga KA baru ini untuk meningkatkan kualitas layanan kami dan memberikan pilihan perjalanan yang lebih banyak kepada pelanggan kereta api,” kata Ixfan. Selama Juni 2023, terdapat promo untuk tiga kereta api tersebut, yaitu: Ixfan mengatakan bahwa penumpang dapat membeli tiket kereta api jarak jauh melalui aplikasi KAI Access, situs web kai.id, atau saluran resmi eksternal yang bekerja sama dengan KAI sejak H-30 sebelum keberangkatan. Jadwal Kereta Api Banyubiru, Merbabu, dan Pandalungan Dikutip dari informasi PT KAI Daop 4 Semarang, berikut jadwal 3 KA baru dengan jumlah 8 perjalanan KA yang berada di wilayah Daop 4 Semarang: Untuk informasi tambahan, KA Pandalungan beroperasi di rute baru dari Gambir – Semarang Tawang Bank Jateng – Jember PP pada kelas eksekutif. Ini merupakan rute perdana langsung dari Jakarta menuju Jember melalui Semarang dan Surabaya tanpa perlu transit. KA Pandalungan juga menjadi kereta api dengan catatan jarak tempuh terjauh. Sementara itu, KA Argo Merbabu dan KA Banyubiru menawarkan alternatif perjalanan kereta api kelas eksekutif di rute yang sudah ada. Dalam hal penamaan, KA Pandalungan diambil dari nama sub-suku Madura di Tapal Kuda, Jawa Timur. Wilayah ini berada di luar Pulau Madura, yang merupakan wilayah utama suku Madura. KA Argo Merbabu dinamai setelah gunung-gunung tertinggi di pulau Jawa. Sedangkan KA Banyubiru terinspirasi dari nama kawasan di sekitar Ambarawa, di mana terdapat museum Kereta api. “Dengan penamaan ini, diharapkan ketiga kereta api tersebut dapat sukses dan besar, serta terus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat,” kata Ixfan.

Bank Jateng Luncurkan Buku Ensiklopedia Jawa Tengah

Bank Jateng

SEMARANG – Bank Jateng baru-baru ini meluncurkan Ensiklopedia Jawa Tengah: Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Buku tersebut berisi laporan kinerja yang dilakukan oleh Bank Jateng yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jateng selama kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo. Peluncuran ensiklopedia tersebut dilakukan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Bank Jateng yang diwakili oleh Irianto Harko Saputro, Direktur Bisnis Dana, Jasa, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Irianto mengungkapkan bahwa kolaborasi antara Bank Jateng dengan Pemprov Jateng selama sepuluh tahun terakhir memiliki agenda penting yaitu sinergi dalam meningkatkan kapasitas para pelaku UMKM di Jawa Tengah. Menurut Irianto, Bank Jateng percaya bahwa UMKM berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jateng dan nasional secara keseluruhan. Karena itu, Bank Jateng selalu memberikan dukungan kepada UMKM melalui penyaluran pembiayaan, penyelenggaraan pelatihan, dan pendampingan ekspor. Bank Jateng juga memiliki Unit Layanan Mikro yang khusus melayani para pelaku UMKM. “UMKM dipilih dan dilatih, serta diberikan pembiayaan dari awalnya nasabah program Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga menjadi nasabah kredit komersial dan terus meningkat hingga ke kredit ekspor,” ujarnya dalam unjuk wicara atau talkshow Ngopi Ngapak yang merupakan bagian dari rangkaian acara Bursa KUKM. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengapresiasi Bank Jateng yang turut berpartisipasi dalam pengembangan UMKM. Menurut Ganjar, dari hasil evaluasi terhadap para pelaku UMKM Jateng, salah satu kebutuhan yang paling mendas. Foto dok. Antara Jateng

RAPAT PARIPURNA: Sumanto Jadi Ketua DPRD Jateng

Sumanto Jadi Ketua DPRD Jateng

GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Selasa (2/5/2023), salah satu agenda penting yang dibahas yakni Pemberhentian Pimpinan DPRD (Pimwan) Provinsi Jateng Sisa Masa Jabatan 2019-2024 sekaligus usulan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimwan. Dalam agenda itu, ditetapkan bahwa Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sumanto sebagai Ketua DPRD. Sebagai informasi, DPD PDI Perjuangan Provinsi Jateng mengajukan surat usulan kepada DPRD Provinsi Jateng soal pengajuan nama Sumanto untuk menggantikan Almarhum Bambang Kusriyanto. Surat itu ditandatangani DPD PDI Perjuangan Provinsi Jateng Bambang Wuryanto. Untuk selanjutnya, setelah mendapat persetujuan dalam rapat paripurna, DPRD akan mengajukan ke Kemendagri untuk mendapatkan surat keputusan. Setelah itu, baru digelar pelantikan Ketua DPRD. “Apakah rancangan keputusan DPRD mengenai penggantian dan usulan pengangkatan tersebut dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPRD Sukirman kepada Anggota Dewan dalam rapat paripurna. Pertanyaan Pimwan itu langsung dijawab serentak oleh Anggota Dewan yang hadir di ruangan. “Setuju!” Usai penetapan persetujuan keputusan DPRD itu, rapat paripurna ditutup oleh Pimwan. (Adv)

PRIME TOPIC : Jaga Keterjaminan Pasokan Pangan di Pasar

Pasokan Pangan di Pasar

SEMARANG – Komisi B DPRD Jateng meminta Pemprov supaya mengintensifkan tim pemantauan harga sembako supaya saat Bulan Ramadan dan Idulfitri ketersediaan bahan pokok pangan terjaga. Keberadaan stok pangan menjadi salah satu indikator harga di pasaran. “Kalau stok berkurang atau minat pembelian tinggi, hukum pasar harga-harga di pasaran menjadi naik. Disperindag Jateng harus melakukan pemantauan,” kata Wakil Ketua Komisi B Sri Marnyuni saat menjadi narasumber dalam Dialog Prime Topic: Fenomena Harga Sembako Jelang Ramadhan, di Hotel Noormans, Kota Semarang, Selasa (14/3/2023). Menurutnya, kenaikan harga menjelang hari-hari besar keagamaan maupun libur nasional hal yang lumrah. Hanya saja yang patut dikendalikan adalah besaran harga sejumlah komoditas seperti beras, telur, minyak goreng. Setidaknya kenaikan harga tidak lebih dari 5 persen dibanding sebelumnya. “Harga juga menentukan inflasi. Harus dijaga antara stok dan harga komoditas pangan,” kata dia. Selain itu pula, hal penting lainnya lanjut Sri Marnyuni adalah mendorong asosiasi produksi pangan, pedagang dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga harga komoditas kebutuhan agar tidak melonjak. Selain itu, dibutuhkan pula teknologi guna melancarkan kerja sama antardaerah atau kabupaten/ kota, terkait informasi-informasi ketersediaan barang. Tidak lupa pemerintah harus memperkuat adanya 4 pilar yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. “Jika keempat hal tersebut terpenuhi, maka akan ada dampak baik menjelang Ramadan dan selalu berdiskusi dengan OPD terkait guna memantau setiap pergerakan pasar di Jateng ini. Pemerintah juga akan selalu menerapkan kebijakan dengan mendorong dinas perdagangan yakni jauh-jauh hari sudah menghitung dan mengantisipasi, menganalisis, dan mengendalikan sampai pada mengeksekusi di pasar agar harga bisa diprediksi,” sarannya. Soal pengendalian harga, Kepala Disperindag Jateng Arief Sambodo menjelaskan ada beberapa faktor yang melakukan pengawasan. Diantaranya tim pengendali inflasi daerah (TPID), harga eceran tertinggi (HET), harga acuan, dan Tim Satgas yang mengawasi penimbunan sembako. Dikatakannya, selama 3 tahun terakhir, inflasi di Provinsi Jateng masih dibawah inflasi nasional. Data Disperindag Jateng mencatat, inflasi Jateng sebesar 3,71 (2017) dan 2,82 (2018). “Untuk saat ini, bahkan sejak Maret, petugas Disperindag sudah disebar untuk memantau harga sembako. Hasilnya, harga cenderung stabil. Harga stabil itu tercukupi didukung dengan stok yang masih aman. Contohnya stok beras di Bulog masih tercukupi untuk kelas medium.Termasuk, komoditas gula pasir, minyak goreng yang masih mencukupi stoknya hingga 2 bulan ke depan. Untuk bawang merah, masih ada 2 ton di gudang Bulog. Dari ketersediaan stok pangan itu, diharap inflasi Jateng tetap terkendali,” papar Arief.

Wartawan DPRD Sumbar Diskusi soal Pemberitaan Gedung Berlian

Wartawan DPRD Sumbar

GEDUNG BERLIAN – Sistem pemberitaan menjadi pokok bahasan utama saat Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi Jateng berdiskusi bersama Setwan Provinsi Sumbar dan Forum Wartawan Parlemen Sumbar di Ruang Banggar Lantai 4 Gedung Berlian, Rabu (15/3/2023). Pada kesempatan itu, Noprianto selaku Ketua Forum Wartawan Sumbar mengaku pihaknya ingin menggali informasi mengenai sistem pemberitaan dan pola komunikasi antara media massa dan Setwan. “Kami datang ke sini ingin ‘studi tiru’ atau menggali ilmu terkait sistem pemberitaan di DPRD Provinsi Jateng agar dapat diterapkan di DPRD Provinsi Sumbar,” ungkapnya. Mendengar hal itu, Pranata Humas Ahli Muda Bagian Humas Setwan Provinsi Jateng Anif Maghfiroh menjelaskan bahwa sistem pemberitaan dilaksanakan melalui Tim Teknis dari Bagian Humas. Dalam sistem itu, semua isi pemberitaan merupakan kegiatan kedewanan dan kesekretariatan yang tetap mengikuti pola penyaringan seperti halnya di media mainstream.  Untuk pola komunikasi dengan media massa, pihaknya selalu menggandeng beberapa media untuk mempublikasikan kegiatan kedewanan. Kerjasama itu dilakukan ke media elektronik (televisi dan radio), media online, dan media cetak. “Saat memberitakan kegiatan dewan, dari kami sudah ada tim dari humas yang membuat berita. Selain itu, kami juga bekerjasama dengan beberapa stasiun televisi dan radio untuk menyiarkan berita-beritanya. Yang jelas, kami tetap menjalin komunikasi yang baik dengan para wartawan disini. Kami berharap, dalam diskusi ini, kita bisa saling share dan tetap menerapkan ATM (Amati, Tiru, dan Modifikasi) sehingga kita bersama bisa saling mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari diskusi ini,” terang Anif, yang menjabat sebagai Sub Koordinator Publikasi Bagian Humas. Secara teknis, Ariel Noviandri selaku Tim Teknis Bagian Humas Setwan Provinsi Jateng memaparkan sistem pemberitaan yang dilakukan yakni peliputan kegiatan kedewanan untuk konten di laman resmi DPRD. Dari berita yang telah tayang itu, selanjutnya di upload juga di media sosial (medsos) seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Kemudian, beberapa berita selama sepekan ditayangkan pula di platformYouTube yakni BerlianTV. Disitu, terdapat beberapa kanal seperti Parlemen in Frame, Ngode, dan podcast. “Seperti halnya media mainstream, semua pemberitaan yang tayang di web sudah disaring terlebih dahulu untuk menghindari beberapa kesalahan. Dari situ, kami meneruskannya ke medsos, mengingat pengguna medsos sangat besar sekarang,” tandasnya.

Komisi A Terima Aspirasi Warga Korban Investasi PT ASG

Ivestasi PT ASG

GEDUNG BERLIAN – Puluhan orang yang tergabung dalam Paguyuban Korban Investasi PT ASG mendatangi Gedung Berlian DPRD Jateng, Selasa (14/3/2023). Korban merupakan member PT ASG- sebuah akun investasi milik Dewa Aldo Serena. Mereka berharap DPRD dapat membantu permasalahan mereka supaya dana jutaan rupiah yang diinvestasikan bisa ditarik kembali. Di DPRD Jateng, para member tersebut diterima Komisi A serta dari Biro Hukum Setda Jateng. Di hadapan Ketua Komisi A Muhammad Saleh, perwakilan member yakni Agus menyatakan, permasalah investasi tersebut sudah dilaporkan ke Polda Jateng pada 15 Maret 2023. Untuk member yang melapor sebanyak 48 orang dari 200 member yang ikut investasi tersebut. “Kami berharap DPRD bisa turut membantu kami menyelesaikan masalah pengembalian dana investasi yang dikelola PT ASG,” ucap Agus. Proses mediasi, lanjut dia, sebenarnya sudah dilakukan. Termasuk mencoba menghubungi pihak pengelola yakni Dewa Aldo Serena. Namun demikian, sampai sekarang ini pihak pengelola belum bisa ditemui. Mediasi hanya bisa dilakukan melalui hubungan telepon seluler. Bahkan dalam percakapan mereka via telepon, pihak pengelola selalu menjanjikan untuk mengembalikan dana jutaan rupiah yang diinvestasikan. “Karena tidak ada kejelasan dan tidak ada niat baik, kami melaporkan masalah ini ke polisi,” kata Agus. Muhammad Saleh setelah mendengar aspirasi tersebut menyatakan, masalah tersebut sebenarnya menjadi ranah hukum. Komisi A telah menerima aspirasi tersebut untuk selanjutnya akan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD. “Dengan mendengarkan aspirasi ini, kami di Komisi A akan segera melaporkan hasil ini kepada Pimpinan DPRD supaya bisa bersurat kepada kepolisian agar permasalahan ini turut mendapatkan perhatian serius,” kata dia.