BPK : Tambahan Penghasilan Pegawai Harus Ada Landasan Hukumnya
Semarang, Jowonews.com – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengan Cris Kuntadi menegaskan bahwa tambahan penghasilan pegawai (TPP) tidak boleh dicairkan sepanjang belum ada landasan hukumnya. Pasalnya, landasan hukumnya harus dibuat peraturan gubernur (Pergub), yang terpisah dari Perda APBD. “Kalau TPP mau dicairkan harus ada landasan hukumnya. Ladalah peraturan gubernur (Pergub),”ungkap Cris Kuntadi, … Baca Selengkapnya