Jowonews

Logo Jowonews Brown

dprd jateng

Pimpinan DPRD Apresiasi Kunjungan Duta Besar Republik Ceko

oleh

SEMARANG, Jowonews- Suasana santai penuh canda mewarnai pertemuan antara Pimpinan DPRD Jateng dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Ceko untuk Indonesia Jaroslav Dolecek di ruang VIP, lantai IV, Gedung Berlian DPRD Jateng, Senin (19/4/2001). Pimpinan DPRD yang menyambut kedatangan duta besar yaitu Ketua Bambang Kusriyanto, Wakil Ketua Heri Pudyatmoko, Ferry Wawan Cahyono dan Quatly Abdulkadir Alkatiri. Selama lebih kurang 60 menit, dengan dipandu tim ahli DPRD Jateng Huntal Hutapea, Dolacek mempersilakan DPRD menjalin kerja sama dengan Pemerintah Ceko. Dalam kesempatan itu pula, dia mempersilakan wakil rakyat bisa datang ke daerah-daerah di Ceko terlebih di Praha-Ibu Kota negara. Secara panjang lebar, pria yang memiliki postur tubuh lebih dari 2,05 meter itu mengungkapkan, jalinan hubungan kenegaraan Indonesia dengan Ceko sangat harmonis. Bahkan pada 2019, Badan Kerja Sama Parlemen DPR RI pernah berkunjung ke Praha dalam uji publik maasalah rancangan UU dengan hasil yang baik. Karena itulah, dia berkeinginan daerah di Indonesia termasuk Jateng bisa bekerja sama. Termasuk kerja sama parlemen dalam membangun sistem demokrasi maupun penganggaran. Bambang Kusriyanto dalam kesempatan itu mengungkapkan rasa berterima kasihnya atas kedatangan duta besar ke Jateng. “Terima kasih atas kedatangan Anda (duta besar). Kami di DPRD sangat mengapresiasi kunjungan ini, Jateng menjadi salah satu daerah tujuan jalinan kerja sama ini,” tuturnya. Pertemuan secara informal memperbincangkan beberapa hal, mulai dari pandemi Covid-19, budaya daerah sampai masalah ekonomi. Dolacek menyebutkan, perekonomian Ceko bertumpu pada ekspor produk-produk manufaktur. Secara berkelakar pun dia menyebutkan minuman Ceko yakni bir sangat digemari masyarakat Eropa. Bahkan Ceko memiliki bentang alam yang eksotis, termasuk budaya warga yang menjunjung tinggi toleransi beragama. Meski secara persentase jumlah muslim hanya 5 persen, namun masyarakat Ceko sangat menghormati. “Saat pandemi Covid-19 menjadikan perekonomian lesu. Dewan di Praha pun tidak bisa bepergian ke mana-mana, anggarannya harus dihemat untuk penanggulangan Covid-19. Dewan di sini bagaimana?” ucapnya dengan disambut tawa. Bambang Kusriyanto pun menjawab, anggaran daerah mengalami refocussing. Sebagian besar anggaran teralokasikan untuk penanganan virus. Di akhir pertemuan, Krebo-sapaan akrab BK bertanya perihal ukuran sepatu Dolacek. “Berapa ukuran sepatu Anda,” candanya. Mendengar pertanyaan itu, ia pun terbahak. Dolacek mengakui memiliki postur tubuh paling tinggi dibanding para duta besar negara di Indonesia. Dengan demikian tidak ukuran sepatu pun turut mengikuti. “Ukurannya 49 sentimeter,” ucapnya dengan diakhiri saling memberi cendera mata. (Adv)

BNN Jateng Apresiasi Perda Penanggulangan Narkoba

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto menerima kunjungan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jateng, Senin (22/2/2021), di ruang kerja ketua. Saat berdialog, Kepala BNN Provinsi Jateng Benny Gunawan mengaku sangat apresiatif dengan kinerja DPRD, yang telah menyusun sekaligus mensahkan perda mengenai penanggulangan narkoba. “Kami sangat apresiasi karena Jateng sudah memiliki perda soal penanggulangan narkoba.Dengan adanya aturan itu, maka daerah-daerah lain bisa meniru. Jadi, Jateng bisa jadi percontohan untuk daerah lainnya,” kata Benny. Soal peredaran narkoba di Jateng, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian dan lembaga-lembaga terkait untuk meminimalisir peredarannya. Data BNN menyebutkan, saat ini ada jenis baru dalam narkoba yakni Tembakau Gorila yang efeknya seperti ganja tapi lebih kuat dibanding tembakau biasa. Selain itu, ada praktek pencucian uang dalam tindak pidana narkoba. “Dalam bisnis narkoba, profit yang dihasilkan dibelikan otomotif, emas, dan barang lainnya. Tindakan-tindakan seperti yang kami awasi dengan aparat terkait,” tegasnya. Menanggapi hal itu, Bambang Kusriyanto mengaku selama ini DPRD sudah melakukan kerjasama yang baik dengan BNN. Termasuk, saat DPRD melakukan penyusunan perda soal penanggulangan narkoba. “Kita sama-sama berharap peredaran narkoba di Jateng dapat terus diminimalisir karena sangat mengancam bangsa ini,” kata legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Perda RTRW Berikan Kepastian Hukum dan Investasi

oleh

SEMARANG, Jowonews- Seluruh pemerintah kabupaten/kota didorong untuk mempercepat penyusunan dan penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) guna meningkatkan investasi di berbagai sektor. “Mestinya dipercepat agar memberi kepastian hukum untuk rencana pembangunan dan investasi,” kata Abdul Aziz selaku Wakil Ketua Komisi E DPRD Jateng dan Ketua Pansus Raperda RTRW di Semarang, Sabtu. (13/2). Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyebut Perda RTRW bisa menjadi payung hukum dalam membentuk iklim investasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Hingga Februari 2021, lanjut dia, baru 14 daerah yang sudah menyelesaikan Raperda RTRW. Diantaranya Kabupaten Batang, Kendal, Pekalongan, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Boyolali, dan Wonogiri. Sementara beberapa daerah yang punya potensi investasi seperti Kota Semarang, Surakarta, Kabuapten Cilacap, dan Klaten justru belum menyelesaikan Raperda RTRW. Kepastian Berinvestasi Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah Ratna Kawuri mengatakan bahwa Perda RTRW mampu memberikan kepastian dalam berinvestasi di berbagai bidang. “Dengan adanya perda, investasi tentu saja semakin cepat dan yang menjadi catatan, regulasi tidak bisa berjalan ketika daerah belum siap,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. Pemerintah pusat menargetkan seluruh daerah sudah punya Perda RTRW paling lambat Juni 2021 sehingga masih ada beberapa bulan bagi daerah untuk menyusun perda tersebut, termasuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital. “UU Cipta Kerja itukan meringkas sekian UU sehingga otomatis ketika UU berubah, maka aturan di daerah harus menyesuaikan. Ini untuk kepastian hukum dari sisi regulasi,” katanya. Oleh karena itu, DPMPTSP Jateng mendorong agar daerah segera mempercepat pembuatan Perda RTRW, RDTR, dan regulasi lain untuk kepastian hukum.

Mitigasi & Siaga Fenomena La Nina

oleh

SEMARANG, Jowonews- Persoalan kebencanaan menjadi topik utama dalam acara Dialog bersama Parlemen Jateng (Prime Topic) dengan tema ‘Mitigasi & Siaga Fenomena La Nina’, Senin (19/10). Tema itu diangkat mengingat saat ini hampir seluruh wilayah Jateng sudah memasuki musim penghujan. Pada kesempatan itu, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Abdul Hamid mengatakan semua pihak harus bisa memperhatikan persoalan kebencanaan di musim penghujan ini. Karena, banyak daerah di Jateng yang sering mengalami dampaknya seperti banjir, rob, dan tanah longsor. “Harapannya, pihak-pihak terkait seperti BPBD dan BMKG selalu update informasi soal kebencanaan. Hal itu dapat dilakukan di medsos,” kata Politikus PKB itu. Sementara, Safrudin selaku Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Provinsi Jateng yang diwakili Kasi Kesiapsiagaan Adi Widagdo mengatakan pihaknya sudah melakukan kesiapan. Salah satunya memberikan edukasi kepada masyarakat. “Memasuki musim penghujan ini, sudah ada beberapa laporan dari masyarakat tapi belum kategori bencana seperti pohon tumbang dan air meluap. Oleh karena itu, mumpung belum terlambat, mari kita siap siaga menghadapinya,” kata Adi. Erni Suharini, Dosen Geografi FIS Unnes, menambahkan sudah seharusnya pendidikan mengenai kebencanaan diberikan kepada peserta didik. Bahkan, pendidikan itu sudah layak diberikan sejak anak menjalani pendidikan anak usia dini. “Kami berupaya mengedukasi masyarakat.Untuk pendidikan ke masyarakat, sejak tingkat Paud sudah harus diberikan sehingga lebih meningkatkan partisipasi dalam hal kebencanaan. Pendidikan itu tidak hanya ditujukan bagi masyarakat terdampak bencana tapi seluruh masyarakat,” saran Erni.