Jowonews

Logo Jowonews Brown

Gema Berlian DPRD Jateng

Komisi E Dorong Pembentukan Destana di Boyolali

oleh
Komisi E DPRD Jateng

BOYOLALI – Pertemuan Komisi E DPRD Jateng dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Boyolali menghasilkan sejumlah kebijakan terkait penanganan kebencanaan. Pertemuan yang turut diikuti Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Jateng Bergas Catursasi Penanggungan, serta sejumlah stakeholder (TNI, Polri, DPRD) setidaknya mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali untuk terus menambah pembentukan desa Tangguh bencana (destana). Sebagaimana dijelaskan Kepala Pelaksana BPBD Boyolali Widodo Munir, dalam kurun waktu satu decade ini baru terbentuk 17 destana. Menurutnya tidak mudah membentuk destana tanpa ada dukungan politik dari semua pihak. Padahal secara topografi, Boyolali merupakan salah satu daerah rawan bencana di Jateng. “Fungsi dibentuknya destana itu supaya masyarakat berdaya baik dalam edukasi maupun penanganan bencana. Tanpa kesadaran masyarakat, upaya penanggulangan bencana tidak ada artinya,” ucap Widodo, Jumat (21/10/2022). Anggota Komisi E Sumarsono selaku pimpinan rombongan menyatakan, membahas masalah kebencanaan perlu semua pihak duduk satu meja. Kebijakan politik terutama keberpihakan anggaran sangat menentukan. Maka dari itu pentingnya komunikasi terutama dengan DPRD. Baik Joko Haryanto, Jasiman pun berharap Boyolali bisa segera membentuk destana seperti halnya Wonogiri. Sebagai daerah rawan bencana, keberadaan destana sangat penting terutama dalam mengurangi risiko jatuh korban. “Jumlahnya harus ditambah supaya masyarakat benar-benar tangguh pada bencana,” pinta Jasiman. Widodo pun mengakui untuk membentuk destana perlu didukung oleh anggaran. Dilihat persentase dengan jumlah 297 desa yang ada, maka 17 destana masih sangat kurang. Secara keseluruhan potensi kebencanaan di Boyolali sudah terpetakan. Mulai dari banjir, tanah longsor, sampai pada kekeringan. Bergas menambahkan, destana merupakan awal dari upaya untuk menjadikan masyarakat menjadi Tangguh. Namun demikian, masih ada lagi tahapan selain destana yakni keluarga Tangguh bencana (katana). Karena itu ia tetap meminta daerah memiliki program yang kuat pada penanggulangan bencana.

Capaian Kerja BPR BKK Lasem Tunjukkan Tren Positif

oleh
BPR BKK Lasem

REMBANG – Kinerja PT BPR BKK Lasem mampu membukukan pendapatan yang menggembirakan. Komisi C DPRD Jateng pun memberikan apresiasinya atas pencapaian kinerja bank pelat merah milik Pemprov Jateng itu. Ketua Komisi C Bambang Hariyanto mengemukakan, pada sisi kinerja keuangannya cukup bagus karena semua menunjukkan capaian positif. Pun bila ada kekurangan, dinilai bentuk efisiensi kinerja. Terlebih lagi BPR BKK Lasem mampu memberi konstribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Terbukti pada laporan keuangan tiap semester mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan, dari sisi rasio keuangan juga dinyatakan sehat sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangn (OJK). “Kaitannya dengaan salah satu fungsi BUMD kita adalah berkonstribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. APBD kita sekarang ini lebih fokus pada pemulihan ekonomi,” ucapnya. Dalam paparannya, Direktur Utama PT BPR BKK Lasem Mokh Suwarno menyebutkan, kinerja perbankan selama dua tahun dari nilai aset pada 2020 sebesar Rp 658,2 milliar, pada 2021 bertambah menjadi Rp 692,4 miliar. Ada kenaikan Rp 34 miliar. Mengenai dana yang dihimpun dari masyarakat, pada 2020 sebesar Rp 581 miliar dan pada 2021 menjadi Rp 613 atau ada kenaikan Rp 31,6 miliar. Selanjutnya turut dipaparkan penyaluran kredit pada 2020 sebesar Rp 480 miliar. Dan sampai Desember 2021 sebesar Rp 502 miliar. Untuk laporan total pendapatan dari Rp 77 miliar (2020) ada kenaikan sedikit pada angka Rp 78 milliar (2021). PT BPR BKK Lasem, lanjut Suwarno, merupakan konsorsium antara Pemprov Jateng dengan Pemkab Rembang. Persentase modal yang disetor 51% (Pemprov Jateng) senilai Rp 16,1 miliar dan 49% (Pemkab Rembang) senilai Rp 14,7 miliar. Saat ini, sudah memiliki kantor kas di antaranya di Kecamatan Kaliori.

Komisi C Desak Percepatan Digitalisasi Pelayanan Perbankan

oleh
Percepatan Digitalisasi

SALATIGA – Kebutuhan digitalisasi pelayanan perbankan perlu dikembangkan di Jawa Tengah mengingat lebih cepat, akurat, dan praktis. Komisi C DPRD Jateng kerap meminta perbankan untuk mempercepat upaya digitalisasi pelayanan. Hal ini pun dilontarkan Komisi saat berkunjung ke Bank Jateng Cabang Salatiga, pada Senin (26/9/2022). Pada kesempatan itu Ketua Komisi C, Bambang Hariyanto mengungkapkan apresiasinya terhadap kinerja Bank Jateng Salatiga terkait inovasi pada 2022 ini yang sudah melakukan upaya digitalisasi pelayanan. “Bagaimana tahun per tahun semakin baik. Tentunya dengan semakin efisien yang dikelola dan inovasi yang dilakukan akan memberikan ruang perkembangan yang baik. Harapan kami tentunya bagaimana bisa berkonstribusi dalam APBD kita dan perekonomian kita,” ungkap Bambang. Nurul Farida dan Agung Budi Margono selaku anggota Komisi C menanyakan terkait perbedaan mengenai program kredit UMKM dengan bunga 2% dan 3%. Keduanya menanyakan sejauh mana penggunaan QRIS telah dioptimalkan oleh Bank Jateng. Menanggapi hal itu Kepala Bank Jateng Cabkor Semarang, Imam Hanafi menjelaskan, mengenai perbedaan nilai bunga hanya diberikan kepada nasabah yang menjadi mitra dan tidak mitra Bank Jateng. Mengenai inovasi apa saja yang telah dilakukan bank pelat merah itu, lanjut dia, salah satunya adalah program “Grebek Pasar di Pagi Hari”. Program itu untuk menarik minat nasabah dalam perkreditan UMKM. Mengenai upaya digitalisasi pelayanan semangatnya untuk memudahkan proses pembayaran nontunai dengan menggunakan QRIS pada UMKM di Kota Salatiga. “Bahkan kami masuk ke perguruaan tinggi dan sekolah – sekolah untuk pengembangan nasabah. Serta melakukan pelatihan UMKM dan perbankan atau perkreditan” jelas Imam Selanjutnya Kepala Bank Jateng Cabang Salatiga Erna Setyawati menambahkan total deviden yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Salatiga dari 2005-2022 adalah Rp 92.538.741.512 (dividen tahap I Februari 2022) yang akan dibayarkan kembali pada tahap II Triwulan keempat sebesar Rp 3.889.638.544. “Total deviden tahun 2022 sebesar Rp 17.302.135.249 dengan target pemkot PAD estimasi Rp 16 miliar . Bisa dikatakan bahwa PAD 2022 Bank Jateng Cabang Salatiga sudah melebihi dari target yang telah ditentukan,” tandasnya.

Masjid Raya Baiturrahman Jadi Ikon dan Pusat Syiar Islam di Jateng

oleh
Masjid Raya Baiturrahman

SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng berkeinginan Masjid Raya Baiturrahman bisa menjadi pusat syiar Islam dan ikon Jateng. Berdiri di jantung Kota Semarang, Masjid Baiturrahman telah menjadi saksi dari perkembangan daerah yang menjadi Ibu Kota provinsi. Anggota Komisi D Samirun mengungkapkan hal itu di sela-sela mengikuti peresmian penataan bangunan kawasan pusaka Masjid Baiturrahman dan MUI Jawa Tengah oleh Wakil Presiden KH Maaruf Amin, Jumat (23/9/2022). Bagi dia, lokasi Masjid Baiturrahman sangat strategis. Karena itu baik pemerintah dan masyarakat diharapkan setelah peresmian ini bisa menghidupkan kembali fungsi masjid yang berada di tengah kota. Dalam kunjungan kerja ke Kota Semarang, Wapres berkesempatan meresmikan nama KH Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh menjadi nama gedung MUI di kompleks Masjid Raya Baiturrahman. Wapres turut berkesempatan meresmikan renovasi masjid. Pada kesempatan itu, Wapres didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Wagub Taj Yasin Maimoen, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Ketua MUI Jateng KH Ahmad Darodji. Sementara KH Ahmad Darodji dalam sambutannya mengatakan, dengan peresmian ini diharapkan Masjid baiturrahman bisa menjadi ikon Jawa Tengah  seperti dulu saat awal diresmikan pada 1974. Berbagai kegiatan untuk memakmurkan masjid akan digelar seperti pelajaran qiroah dan tahfiz Alquran, studi tafsir, hadis, konsultasi keluarga sakinah. Menyinggung pemberian nama Gedung KH MA Sahal Mahfudh, lanjut dia, merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan kepada almarhum yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum MUI Pusat dan pernah memimpin MUI Jateng selama dua periode.

Perlu, Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik

oleh
Partisipasi Perempuan dalam Politik

SEMARANG – Basis perempuan itu merupakan basis yang paling dilirik semua parpol. Sekarang ini, partisipasi perempuan dalam politik sudah sangat baik karena sudah banyak perempuan yang menjadi pengurus parpol. “Namun, jika perempuan tidak maju dalam pencalonan legislatif, maka perannya menjadi belum lengkap. Untuk itu, perlu ditingkatkan partisipasi perempuan dalam pencalonan legislatif,” kata Nur Sa’adah, Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jateng, saat memberikan sambutan dalam acara penguatan kapasitas organisasi masyarakat (ormas) DPW Perempuan Bangsa, di Hotel Noormans, Kota Semarang, Rabu (21/9/2022). Dengan adanya peningkatan peran perempuan dalam pencalonan legislatif, maka perempuan pun ikut mendukung demokrasi. Karena, syarat dari KPU adalah 30% partisipasi perempuan dalam politik. “Kami berharap banyak perempuan yang maju dalam pemilihan legislatif di Jateng,” harapnya, yang juga Ketua Ormas Perempuan Bangsa Jateng. Senada, Anggota DPR RI Siti Mukaromah juga menilai perlunya peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam bidang politik. Dengan begitu, perempuan juga mampu menjadi tokoh penting dalam pembangunan. “Sebut saja Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang dulu berkarir politik sebagai Anggota DPR. Dia menjadi kader politik terbaik dari kaum perempuan,” tegas Siti, yang juga menjabat sebagai Ketua Ormas Perempuan Bangsa pusat. Sebagai informasi, acara itu juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman bersama beberapa anggota dewan lainnya. Diantaranya Sarif Abdillah (Anggota Komisi B), Siti Rosidah (Anggota Komisi C), Abdul Hamid (Ketua Komisi E), dan Tazkiyatul Muthmainnah (Anggota Komisi E).

Pengarustamaan Gender di Jateng Menarik Minat DPRD Sumut

oleh
DPRD Sumut

GEDUNG BERLIAN – Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Muhammad Yunus yang didampingi Biro Hukum dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah menerima kunjungan kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara, Senin (1/9/2022). Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Utara Merly Rouli Sarasih menyatakan, pihaknya bermaksud untuk mengetahui konsep pengarustamaan gender dalam pembangunan daerah di Jateng. Terlebih lagi Jateng telah memiliki Perda No 2/2022 yang telah disahkan pada April lalu. Menanggapi hal tersebut, Yunus mengatakan, saat ini di DP3AKB sedang melakukan kegiatan pembinaan tentang pengarustamaan gender di desa-desa. Bahkan di dinas tersebut sudah ada nomenklatur perihal pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Selanjutnya Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Tengah Retno Sudewi menambahkan, saat ini pihaknya memiliki program tentang kegiatan produktivitas ekonomi perempuan. Kegiatan itu ditujukan kepada perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Ada juga perempuan korban kekerasan, penyandang disabilitas dan lain sebagainya. “Kami kumpulkan di salah satu desa dan saat ini ada 120 titik untuk kegiatan tersebut pada tahun ini. Sehingga ini merupakan salah satu program yang juga dikawal DPRD Provinsi Jawa Tengah, saat ini kami juga mempunyai kegiatan supaya perempuan bisa berpartisipasi dalam menyampaikan pendapatnya,” ujarnya. Dengan focus pengembangan dan pemberdayaan perempuan, Provinsi Jateng menerima Anugrah Parahita Eka Praya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

DIALOG PROAKTIF: Menjamur Rintisan Bisnis Kudapan “Omahan”

oleh
Rintisan Bisnis Kudapan

UNGARAN – Berbenah dengan membangun potensi di sektor pangan, Ida Nurul Farida dampingi UMKM yang ada di Kabupaten Semarang dan Salatiga. Ida mengaku senang dengan bertumbuhnya pelaku UMKM di Jawa Tengah. Menurutnya dengan munculnya semangat berwirausaha akan menopang kesejahteraan masyarakat. “Kita dampingi UMKM dengan apa yang kita punya, saat ini sebagai DPRD, kemarin saat masih belum ya tetap kita berikan yang terbaik. Aspirasi jangan hanya melulu tentang sarana fisik, tetapi juga sarana yang bisa menunjang kesejahteraan bersama, khususnya bagi pelaku ekonomi wanita,” ungkapnya saat melakukan Kegiatan Dialog Proaktif di dua kecamatan yakni di  Desa Butuh (Tengaran) dan Beringin, beberapa waktu yang lalu. Ida mengungkapkan usaha bisnis masyarakat dengan sektor pangan dengan pelaku perempuan sangat memiliki potensi yang luar biasa. Selain pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah, juga sudah setiap hari perempuan berkecimpung di dunia dapur. Tak heran jika inovasi bisa hadir ketika ada sebuah fasilitasi dan pergerakan zaman seperti saat ini. “Ojek online menjadi ruang yang luar biasa, dari rumah perempuan bisa menjalankan bisnisnya, apalagi bisnis yang sudah setel bisa makin berkembang,” jelasnya. Ida mengajak rombongan Proaktif berkeliling Kabupaten Semarang dan Salatiga untuk bertemu pelaku usaha seperti Kampung Telo Argotelo, Kota Salatiga, rintisan Kampung Jamur dan Bunga Matahari di Bringin. Serta beberapa titik bantuan Aspirasi Ida lainnya seperti pembangunan talut di Kecamatan Tengaran maupun sarana prasarana pendidikan.

Persentase Masih Tinggi, BPR BKK Wonogiri Harus Tekan Kredit Macet

oleh
BPR BKK Wonogiri

WONOGIRI – Dalam rangka monitoring perkembangan dan pengelolaan PT. BPR BKK Wonogiri, Kamis (18/8/2022), Komisi C DPRD Provinsi Jateng mendapatkan data bahwa angka non-performing loans (NPL/ kredit macet) di BPR BKK Wonogiri masih tergolong tinggi yakni sekitar 14,16%. Meski begitu, Komisi C DPRD Provinsi Jateng tetap mengapresiasi kinerja pihak manajemen yang mampu mengumpulkan aset yang cukup tinggi. “Kinerja teman-teman (BPR BKK Wonogiri) sudah sangat baik, namun diperlukan pembenahan nilai NPL yang masih tinggi. Ini menjadi PR bersama, dan diperlukan kerjasama untuk menekan angka NPL supaya kinerja semakin baik,” ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Sriyanto Saputro. Dalam hal ini, Drajat Aditya selaku Direktur Operasional PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) menjelaskan bahwa rasio NPL di BPR BKK Jateng terhitung masih tinggi. “Secara year on year (YoY), NPL pada Juni 2021 di posisi 13,89 persen sedangkan angka NPL pada Juni 2022 justru naik 14,16 persen,” jelasnya. Untuk trend aset, Dirut PT. BPR BKK Wonogiri (Perseroda) Sarti menjelaskan, pada triwulan II Tahun 2022 cenderung menurun. Pada Juni 2022, turun 0,87% atau Rp 43,34 miliar dibanding Maret 2022. Namun demikian, aset tumbuh 5,84% senilai Rp 135,27 miliar (YoY). “Penurunan aset itu bersumber dari penurunan DPK (dana pihak ketiga) yang merupakan siklus pendanaan BPR BKK Jateng. Karena, tabungan akan menurun pada saat menjelang hari raya Idul Fitri dan tahun ajaran baru,” jelas Sarti. Proyeksi kontribusi PAD dalam bentuk deviden ke pemegang saham pada 2024 sejumlah Rp 3,07 miliar dengan share sesuai proyeksi modal. Yang disetor Pemprov Jateng 50,55% atau senilai Rp Rp 1,55 miliar dan Pemkab 49,45% atau senilai Rp 1,52 miliar.