RAIH AWARD. Sukirman bersama Ganjar Pranowo menerima penghargaan dari Menteri LHK di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta, Rabu (20/7/2022). Foto: Doc. DPRD Prov. Jateng/ayu utaminingtyas)
BERI PAPARAN: Anggota Komisi E Yudi Indras Wiendarto meberi paparan kepada DPRD Rembang terkait kegiatan kedewanan. Foto Doc. DPRD Prov. Jateng/setyo herlambang.
GELAR PERTEMUAN: Jajaran Pimpinan DPRD bersama Komisi A melakukan pertemuan dengan KPU Jateng terkait Pilkada 2024. Foto: Doc. DPRD Prov. Jateng/azam addin
Jowonews.com – GEDUNG BERLIAN – Aliansi Masyarakat Pembaharuan Kota Semarang melakukan audiensi ke DPRD Provinsi Jateng, Jumat (17/6/2022). Tujuan mereka yakni mendukung otonomi khusus dan daerah otonomi baru di Papua. Saat berdiskusi, salah satu peserta audiensi yang merupakan Warga Papua dan sudah lama menetap di Jateng, Samuel, memohon DPRD Provinsi Jateng bisa ikut menyuarakan keinginan Papua tersebut. Dia mengatakan masyarakat Papua ingin sejahtera dan pemekaran wilayah adalah salah satu strategi untuk mencapai keinginan tersebut. Mendengarnya, 2 Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Saeful Hadi dan Tri Mulyantoro mengaku sangat apresiatif dengan tujuan kedatangan aliansi itu. Dalam hal ini, pihaknya akan membuat surat laporan audiensi kepada Pimpinan DPRD. “Selanjutnya, surat diteruskan ke DPR RI bahwa kami, dari DPRD Provinsi Jateng, mendukung Aliansi Masyarakat Pembaharuan,” ucap Saeful. Senada, Tri Mulyantoro juga menambahkan untuk tidak terlena dengan LSM Asing yang notabene tidak memberikan keuntungan banyak bagi warga Papua. Karena, persoalan mengenai pemekaran, pembagian luas tanah, dan lain-lain itu harus dibicarakan oleh banyak pihak, tidak hanya aliansi di Jateng tapi lebih banyak masukan dari berbagai warga, khususnya warga Papua. “Kami berterimakasih dengan kunjungannya karena ini adalah wujud Bhineka Tunggal Ika, Pancasila satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya itu, kami juga akan turut ikut serta dalam pembentukan RUU Pemekaran baru, mendukung agar masyarakat Papua sejahtera dengan adanya provinsi baru,” ujar Tri.
Jowonews.com, GEDUNG BERLIAN – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Karena itu perlu ada implementasi tindak lanjut dari UU tersebut. Anggota Komisi E DPRD Jateng Yudi Indras Windarto menyatakan, tindak lanjut dari UU itu dirasa sangat penting supaya ada payung hukum yang dapat melindungi korban kekerasaan seksual maupun pelaku. Ia pun setuju DPRD Jateng bersama dinas terkait memandang adanya UU TPKS sangat menolong para korban kekerasan atau pelecehan seksual mendapat keadilan secara pasti dan perlindungan bagi korban. Hal tersebut disampaikannya dalam dialog “Diskusi Mengawal Implementasi UU TPKS”. Turut diikuti Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Sri Dewi Indrajati, Dirut Legal Resources Centre Keadilan Gender Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Nur Lailah Hafidoh dan akademisi Pusat Studi Gender Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Muna Yastuti di Ruang Banggar Gedung Berlian, Semarang, Kamis (16/6/2022). Yudi menembahkan dorongan tindakan kejahatan tersebut karena faktor ekonomi yang lemah. Karena itu, pemerintah provinsi harus terus membuat terobosan bagi perempuan agar bisa mandiri dan kuat secara ekonomi lewat pelatihan-pelatihan khususnya bagi para korban kekerasan seksual agar bisa bangkit juga kembali di tengah masyarakat. “Kami bersama eksekutif, DP3AKB dan instansi terkait lainnya terus mengawal pelaksanaan UU TPKS sampai benar-benar tuntas, salah satu caranya meningkatkan kembali kesejahteraan perempuan lewat pemberian pelatihan di balai-balai kerja,” tegas politikus Gerindra. Sri Dewi Indrajati menyambut baik adanya UU TPKS. Menurutnya aturan tersebut bisa memberi ruang bagi para korban kekerasan seksual mendapatkan kembali haknya tanpa ada intervensi damai secara kekeluargaan. Menurut dia, dampak traumatis sangat membekas dan perlu adanya penangan secara berkelanjutan. “Kasus kekerasan seksual baik terhadap perempuan dan anak di Jateng menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, yang meningkat pesat selama masa pandemi juga faktor dampak ekonomi tidak stabil,” kata dia. Dari pandangan Nur Lailah Hafidoh lebih mengutamkan pendampingan hukum secara penuh dan perlindungan korban kekerasan seksual selama masa proses peradilan berjalan sampai tuntas. Di sisi lain, pendampingan post traumatis juga harus dikawal karena ditakutkan banyak yang takut kembali ke masyarakat karena korban kekerasan seksual masih dipandang tabu. “Kami terus mendampingi korban kekerasan seksual sampai tuntas, dari mulai pendampingan pengacara selama masa persidangan sampai pemulihan fisik dan psikologis sampai pulih. UU TPKS sangat memberikan hak secara luas bagi para korban untuk mendapatkan keadilan sepenuhnya, mengingat kasus kekerasan seksual sebelumnya sangat sulit mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak. Adapun, terkait penanganan post traumatic akan terus diberikan sampai para korban siap kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang kuat,” terang dia. Muna Yastuti memandang permasalah kekerasan seksual belum tuntasnya dan maraknya kasus serupa karena konstruksi sosial masyarakat bagi para korban juga pelaku masih sangat minim. Perlu adanya edukasi secara luas, bahwa para korban harus kembali diterima masyarakat tanpa perlu memandang hal tabu yang sudah terjadi. “Karena melihat konstruksi gender perempuan sebagai sosok lemah sangat kuat, apabila terjadi kasus kekerasan seksual seringkali dikucilkan,” jelas dia.
Jowonews.com, GEDUNG BERLIAN – Wakil ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman menerima audiensi dari perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di ruang pimpinan, Rabu (15/6/2022). Audiensi itu membahas tentang ketidaksetujuan para buruh dengan peraturan-peraturan yang dianggap merugikan mereka. Sukirman mengatakan bahwa para buruh juga perlu menyampaikan aspirasi. Dan, hal hal yang disampaikan oleh KSPI harus disikapi segera oleh pemerintah. “Terima kasih atas kedatangan sahabat-sahabat dari KSPI ini, memang perlu adanya penyampaian aspirasi dari para buruh dan poin-poin penyampaian harus segera disikapi dengan baik oleh pemerintah. Tentu saja dengan sikap kritis, solusi yang baik, dan dorongan usulan-usulan agar ada kebijakan yang memang kita bisa diskusikan bersama” ujar Legislator PKB itu. Dalam pertemuan itu dihadiri oleh Sekretaris KSPI Aulia Hakim dan juga perwakilan buruh dari beberapa kabupaten/ kota. Aulia Hakim mengatakan saat ini buruh memiliki partai politik sehingga kekompakan dari kami selalu terjaga dan semakin solid. “Kami para buruh pada saat ini memiliki alat perjuangan yaitu partai politik dan, InsyaAllah, akan maju ke parlemen pada 2024. Tidak terus menerus kami bertaruh nyawa di jalanan,” ujar Aulia. Ia juga mengatakan kegiatan itu dilakukan serentak di 35 kabupaten/ kota yang berpusat di DPR RI. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang harus di bahas secara bersama. “Kami sebenarnya ada banyak aspirasi yang harus disuarakan. Akan tetapi, kami mengambil hanya 7 poin. Yang pertama tolak Revisi PPP, cabut Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja, tolak masa kampanye pemilu 75 hari dan kembali ke 9 bulan sesuai undang undang, sahkan rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan tolak liberalisasi pertanian melalui WTO,” paparnya, yang juga menjabat Ketua Partai Buruh Indonesia Jateng. Mendengar hal itu, Sukirman juga menegaskan bahwa dalam skala lokal pihaknya sedang menyiapkan perda ketenagakerjaan. Dimana, dalam perancangan tersebut melibatkan pihak-pihak yang terkait. “Kalau untuk omnibus law itu ranahnya DPR RI dan juga Presiden. Jika dalam skala lokal, kita sedang menyiapkan perda ketenagakerjaan melalui Komisi E DPRD Provinsi Jateng dimana itu merupakan hak inisiatif dari DPRD. Kita akan menyiapkan itu sebaik mungkin dan melibatkan serikat pekerja dari tahap awal sampai akhir. Jika dalam perda itu mendukung pekerja khusunya di Jateng, maka kita dukung perda itu. Akan tetapi, jika merugikan pekerja, kita cancel,” tandasnya.
PATI – Agenda reses masa persidangan ketiga tahun sidang 2021/2022, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Endro Dwi Cahyono serap aspirasi masyarakat di Desa Boloagung, Kecamatan Kayen, Selasa (17/5/2022). Pihaknya turut melibatkan salah satu anggota DPRD Pati Suyono yang juga merupakan Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP Kayen. Pada pertemuan itu, Kepala Desa Boloagung Sutrisno telah dipercaya sebagai tempat reses anggota DPRD Jateng. Selanjutnya pihaknya juga menyebutkan beberapa aspirasi yang selama ini menjadi perhatian dari masyarakat desa sekitar. “Perihal aspirasi dari masyarakat di antaranya yang menjadi perbincangan selama ini adalah terkait dengan kesehatan, UMKM, pembangunan masyarakat. Selanjutnya berkaitan dengan jalan persawahan, pemuda dan bidang keolahragaan menjadi beberapa poin yang perlu diperhatikan,” ungkap Sutrisno. Dalam kegiatan yang digelar di Balai Desa Boloagung tersebut dihadiri langsung oleh beberapa perwakilan sukarelawan Endro Dwi Cahyono (EDC) Center, tokoh masyarakat Desa Boloagung dan perwakilan kepala desa dari beberapa wilayah Kayen. Salah satu perwakilan masyarakat yang merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Boloagung, Busono menyampaikan, usulan dari perwakilan pemuda terkait renovasi lapangan sepak bola. Selain permasalahan infrastruktur, salah satu perangkat Desa Boloagung, Sudarno juga menyampaikan perihal layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Selama ini dalam pendataan warga miskin yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bisa lebih terbuka dan di-update. Menurutnya pihak desa sudah melakukan pembaruan terkait data-data tersebut. Tapi warganya belum juga mendapatkan akses KIS atau BPJS Kesehatan subsidi dari pemerintah. “Kalau dari saya terkait dengan fasilitas kesehatan, salah satunya BPJS kesehatan yang tidak berbayar atau subsidi dari pemerintah, maupun bahkan KIS itu. Kalau berdasarkan yang terjadi adalah perpindahan status ekonomi dari kaya ke miskin. Nah ini seperti apa tindaklanjutnya, karena terkait dengan data kami sudah berusaha update di DTKS itu,” ucap Sudarno. Sebagai salah satu wakil rakyat yang membidangi kesejahteraan rakyat merespons baik atas beberapa laporan tersebut. Ia berjanji nanti akan menjadi bahan untuk disampaikan saat rapat bersama pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, perihal infrastruktur pihaknya mengungkapkan bahwa hal itu sudah pasti akan direalisasikan tentunya dalam waktu yang sudah didiskusikan dengan kepala desa. “Dari semua yang panjenengan sampaikan itu merupakan beberapa permasalahan yang selama ini memang sudah kami terima, tentunya pada waktu sidang nanti ini akan kami sampaikan. Bahwa ini lho permasalahannya. Kalau soal infrastruktur itu gampang lah, melalui EDC ajak ngopi dan rembugan soal itu,” tandas anggota Fraksi PDIP
BREBES – Di Kabupaten Brebes, padatnya arus balik lebaran masih terasa. Kondisi itu menjadi sorotan Komisi A DPRD Provinsi Jateng saat memantau Terminal Tanjung, Kamis (12/5/2022). Dalam pantauan itu, rombongan komisi yang dipimpin Ketua Komisi A, Muhammad Shaleh, didampingi Andry Kuncoro selaku Kasi Lalulintas Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Pekalongan Dishub Provinsi Jateng. Terminal Tanjung sendiri merupakan Terminal Tipe B kepunyaan Provinsi Jateng. Di Terminal Tanjung, lalulintas kendaraan arus balik lebih ramai dibandingkan saat mudik. Hal itu terjadi karena Terminal Tanjung menjadi check point PO. Bus Deddy Jaya dan Dewi Sri. Berbeda dengan arus mudik lebaran, tidak ada bus yang masuk Terminal Tanjung. Karena, pemberhentian penumpang sesuai dengan tujuan masing-masing. Keramaian Terminal Tanjung itu terjadi kisaran pukul 05.00 sampai 10.30 WIB dan pada sore hari kisaran 16.00 sampai 20.30 WIB. Keramaian itu diperkirakan akan berlangsung sampai H+15 Lebaran. Keramaian di terminal tersebut sehari-hari mencapai 35 armada bus. Dan, hal itu menjadi kenaikan tarif bus mencapai 50% dibanding tarif hari biasa. Pada 2021, terdapat program peningkatan kualitas jalan dan pengaspalan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan terminal, termasuk kebersihan dan kenyamanan terminal menjadi lebih baik. Dalam hal ini, Masruhan Samsuri, Anggota Komisi A, mengatakan perlunya peningkatan kenyamanan dan keamanan di terminal. “Misalnya fasilitas toilet dan juga musholla yang bersih,” kata Masruhan. Menanggapinya, Andry mengatakan semua fasiltas di terminal sudah memenuhi standard operational procedure (SOP) meskipun masih minimalis. Fasilitas umum seperti toilet dan mushola juga sudah disediakan dan kebersihannya terjaga. “Pengelola terminal hendak bersinergi dengan PO. Bus Deddy Jaya dan Dewi Sri agar bersama-sama menciptakan suasana nyaman dan aman di Terminal Tanjung,” kata Andry. Datanya menyebutkan, penumpang Terminal Tanjung menunjukkan peningkatan signifikan selama arus balik & mudik lebaran 2022 ini. Sebelum arus balik, jumlah penumpang di Terminal Tanjung berjumlah kurang dari 50 penumpang per harinya. Selama arus balik ini, jumlah penumpang naik hingga mencapai 200-an lebih penumpang dalam sehari.
