Jowonews

Logo Jowonews Brown

Gema Berlian DPRD Jateng

Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dan Kemitraan, Kunci Keberhasilan Desa Wisata

oleh
Desa Wisata

JAKARTA – Pengembangan desa wisata menjadi salah satu fokus utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Jateng, Ferry Wawan Cahyono, dalam sebuah talkshow “iBreak” yang disiarkan oleh Studio iNews pada Minggu (8/10/2023). Dalam talkshow tersebut, Ferry Wawan Cahyono menekankan pentingnya pemberdayaan kelompok masyarakat dan kerjasama dengan stakeholder sebagai elemen kunci keberhasilan pengembangan desa wisata. Menurutnya, potensi alam dan budaya desa wisata akan sia-sia tanpa dukungan dari masyarakat setempat. Sumber daya alam yang bisa dijadikan daya tarik wisata juga harus didukung oleh upaya pemberdayaan masyarakat. Selain itu, memiliki potensi baik alam maupun manusianya saja tidak cukup; penting juga untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. “Keduanya harus bersinergi. Melalui pemberdayaan kelompok masyarakat, yang dilakukan melalui pokdarwis, kita bisa mengembangkan kemitraan dengan stakeholder. Hanya dengan kolaborasi seperti ini, desa wisata bisa berkembang pesat,” ujar Ferry Wawan Cahyono. Dalam beberapa tahun terakhir, desa wisata di Jawa Tengah telah tumbuh dengan pesat. Data dari Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disporapar) Jateng menunjukkan bahwa ada sekitar 800 desa wisata di provinsi ini. Meskipun ada beberapa desa yang belum berhasil mengembangkan potensinya menjadi destinasi wisata, angka ini tetap patut mendapatkan apresiasi. Guna memperkuat peran desa wisata, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jateng telah mengeluarkan Perda No 2/2019. Peraturan tersebut memberikan landasan dan arahan penting dalam pengembangan desa wisata, bahkan mewajibkan pemerintah untuk mendukung pengembangan desa wisata. Ferry Wawan Cahyono yakin bahwa dengan terus mendorong pengembangan desa wisata, kita dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, Sudaryo dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara juga mengungkapkan bahwa sejumlah desa di wilayahnya telah mulai berkembang sebagai desa wisata. Dengan topografi pegunungan yang dimiliki Banjarnegara, desa wisata di sana lebih difokuskan pada potensi wisata alam. Dalam perkembangan desa wisata, ada 24 desa yang masih berada dalam kategori rintisan, sementara beberapa lainnya telah berkembang dan maju. Sudaryo mengamati perkembangan yang menggembirakan, tetapi juga menyadari adanya tantangan besar dalam pengembangan desa wisata, terutama dalam menghadapi konflik-konflik potensial. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelola desa wisata yang memiliki mental yang kuat dan kesadaran akan pentingnya menjaga keberlangsungan. Pentingnya pengembangan infrastruktur, termasuk jaringan internet, juga menjadi perhatian. Penggunaan media sosial dalam mempromosikan desa wisata diharapkan dapat membantu menjangkau lebih banyak wisatawan potensial.

Masyarakat Perlu Berperan dalam Penanganan Konflik Sosial

oleh
Masyarakat Perlu Berperan dalam Penanganan Konflik Sosial

PURBALINGGA – Dalam dinamika nasional, kerap muncul instabilitas di tiap daerah. Seperti paham terorisme/ radikalisme, peredaran narkoba, konflik parpol, dan konflik sosial (isu SARA dan sosial/ budaya). Dalam penanganan konflik sosial sendiri, tidak hanya pemerintah atau lembaga tertentu tapi masyarakat pun perlu berpartisipasi untuk mencegahnya. Penegasan itu disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jateng Bambang Eko Purnomo dalam kegiatan ‘Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah (PDD)’ yang digelar di Aula Balai Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga, baru-baru ini. Ia mengatakan konflik sosial merupakan perseteruan antarmasyarakat yang berakibat ketidakamanan. Dampaknya, kondisi itu memunculkan instabilitas nasional sehingga menghambat pembangunan, baik nasional maupun daerah. “Ada sejumlah kondisi yang mampu memicu konflik sosial seperti tempat hiburan, suporter sepakbola, antarormas, antarkelompok, aliran agama, sengketa lahan, transportasi, dan pemilu,” paparnya. Ada beberapa upaya agar masyarakat lebih berperan aktif dalam pencegahan konflik sosial. Diantaranya masyarakat dapat lebih waspada terhadap beberapa kasus di lingkungannya, mampu menjalin komunikasi yang baik antarpihak, merangkul tokoh agama-adat-& masyarakat, dan selalu bersikap menjaga kerukunan. “Masyarakat kita merupakan masyarakat yang komunal, yang sering berkumpul. Dari kondisi itu, diakui, sering muncul konflik sosial. Namun juga, komunal tersebut juga bisa berperan dalam pembangunan daerah,” jelasnya. Ia juga berharap pemerintah harus terus meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Sehingga, musyawarah dan kearifan lokal bisa diwujudkan di tengah masyarakat yang majemuk ini.  “Dengan demikian, masyarakat pun mampu menciptakan stabilitas nasional,” pungkasnya.  Senada, Romidi selaku Kades Ponjen juga berharap masyarakat dapat bersama-sama memahami dinamika ysng terjadi di tengah masyarakat. Dengan begitu, konflik sosial pun dapat dicegah dan ditangani secara cepat. “Kami sangat mendukung adanya sosialisasi karena bisa ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat soal penanganan konflik sosial,” kata kades, yang juga menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi PDD. (Adv)

DPRD Kota Yogyakarta Sepakat Pilkada Membutuhkan Dana Cadangan

oleh
DPRD Kota Yogyakarta Sepakat Pilkada Membutuhkan Dana Cadangan

SEMARANG – Pengelolaan dana cadangan pilkada di Jateng menarik minat pihak Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta Yogyakarta. Selasa (12/9/2023), bertempat di Ruang Rapat Banggar Lt IV itu, pimpinan rombongan dari DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudiyatmoko berdiskusi langsung dengan Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono. Turut serta dalam pertemuan itu dari BPKAD dan Bappenda. Danang mengemukakan, untuk mencadangkan anggaran pilkada dilakukan sebanyak tiga kali. Pada perubahan APBD 2023 dicadangkan sebesar 50%. Bahkan pada silpa APBD 2023 turut dicadangkan 23% dan pada anggaran murni 2024 dicadangkan 50%. Ferry lantas mengemukakan, 2024 turut menyita perhatian semua pihak. Mulai dari pemerintah pusat sampai daerah mulai disibukkan dengan pesta demokrasi lima tahunan, Pemilu. Di Jateng sendiri, sudah tiga tahun anggaran mulai dari 2021 sampai 2023 masing masing Rp 300 miliar. Dana cadangan tersebut, rencananya dihibahkan kepada lembaga penyelenggara pemilu. Antara lain KPU, Bawaslu, Polda Jateng, dan Kodam IV/ Diponegoro. “Pilkada itu memang gawenya daerah, karena pemilihan kepala daerah, sehingga kita punya kewajiban untuk mengalokasikan anggarannya,” ucapnya. Kepada Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta, Ferry pun berharap banyak kepada anggota DPRD untuk mempersiapkan diri secara matang. Untuk mendapatkan amanah dari masyarakat tidak begitu mudah. Karena itu dituntut kematangan dalam berpolitik.  Sementara Kepala Bagian Humas Setwan Jateng Andi Susmono menjelaskan, pihaknya siap untuk menyukseskan Pemilu 2024. Dari pihak BPKAD Jateng memastikan sampai sekarang ini alokasi anggaraan dari pusat belum ada yang cair. Pun dari Bappeda mengaku pihaknya masih berkoordinasi dengan Sekretariat KPU Jateng. Peraturan KPU (PKPU) juga belum mewajibkan proses pencairan dana. Sesuai peruntukkannya, pihak penerima dana pemilu yakni KPU, Bawaslu, Polda dan Kodam Diponegoro. (Adv)

Sosialisasi Non-Perda: UMKM Penyangga Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

oleh
Sosialisasi Non-Perda: UMKM Penyangga Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

KEBUMEN – Sektor UMKM selama ini sudah terbukti mampu menjadi penyangga perekonomian masyarakat. Untuk itu, DPRD Provinsi Jateng berharap para pelaku UMKM dapat terus mengembangkan usahanya. Demikian disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jateng Bambang Eko Purnomo dalam kegiatan ‘Sosialisasi Non-Perda’ dengan tema ‘Strategi Pengembangan UMKM Sejalan Peningkatan Daya Tarik Masyarakat guna Ketahanan Ekonomi, Sosial, & Budaya.’ Kegiatan itu dilaksanakan di Balai Desa Giritirto Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen, Senin (11/9/2023). Pada kesempatan itu, Bambang mengakui sektor UMKM terus merebak dari tahun ke tahun. Data binaan Diskop UKM Provinsi Jateng per 2019 awal menyebutkan, jumlah pelaku UMKM yang aktif sebanyak 142.738 unit usaha. “Dengan jumlah usaha sebanyak itu, semua pihak perlu memikirkan soal pengembangan dan pemberdayaannya agar UMKM tersebut dapat terus aktif,” kata Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng itu. Diakuinya pula, saat menjalani usahanya, para pelaku kerap terkendala dengan permodalan dan persaingan usaha. Namun, ia meyakini pemerintah daerah terus berupaya melakukan pendampingan agar pelaku UMKM dapat bersaing dengan pemodal besar. “Banyak cara yang telah dilakukan pemerintah seperti pendampingan usaha era digital ke UMKM yang potensial dan mengkutsertakannya ke pameran usaha tingkat provinsi, nasional, dan bahkan internasional. Bagi pelaku UMKM sendiri, kita berharap dapat saling menjalin komunikasi antarusaha dan sejumlah pihak-pihak berkompeten agar usaha dapat terus dijalankan,” kata B.E.P, sapaannya, dihadapan warga desa. a berharap, dengan adanya pengembangan sektor UMKM, maka usaha warga dapat terus berjalan di tengah sulitnya perekonomian. Harapan besarnya, dengan semakin banyak UMKM, maka semakin tinggi pula semangat masyarakat menekan kemiskinan di daerahnya. “Kita harus sama-sama berupaya dan menjalin komunikasi agar UMKM dapat beroperasi dan bisa menemukan solusi atas kendala yang dihadapi. Dengan begitu, kita saling mendukung untuk kesejahteraan bersama pula,” tandasnya. (Adv)

Ketua DPRD Jateng Bagikan 146 Karung Kedelai

oleh
Ketua DPRD Jateng Bagikan 146 Karung Kedelai

KARANGANYAR – Ketua DPRD Jateng Sumanto memberikan bantuan kedelai kepada sejumlah warga di Karanganyar, Senin (11/9/2023). Sejauh ini harga bahan baku tempe di sejumlah distributor kedelai melonjak. Sebanyak 146 Karung kedelai diberikan. Masing-masing warga mendapatkan 50 kg. Penyaluran dilakukan di beberapa kelurahan/desa seperti Kelurahan Karanganyar, Desa Jatiyoso, Desa Jatipuro, Gondangrejo, Karang Pandan, Juamantono dan Jumapolo. Bantuan diberikan secara langsung maupun secara simbolik oleh Sumanto dengan perwakilan tiga warga dari Karanganyar. Acara yang sekaligus dilangsungkan kegiatan Sosialisasi dari DPRD Provinsi Jawa Tengah tersebut turut serta dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Siti Maisaroh. “Semoga kedelai ini dapat membantu bapak ibu dalam memproduksi tempe dan tahu, supaya harga kembali stabil meskipun masih masa kemarau,” ucap Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan, Siti Maisaroh menegaskan dan mewanti wanti untuk tetap menjaga kebersihan dalam memproduksi tempe. Dalam pengolahan kedelai dapat memicu tumbuhnya bakteri e- coli “bapak dan ibu, perlu diperhatikan betul proses pencucian kedelai saat mengolah menjadi tempe, tahu maupun olahan lainnya, karena itu dapat menimbulkan bakteri e- coli jika tidak di cuci dengan sangat bersih,” ujar Siti. (Adv)

DPRD Banten Tertarik dengan Pengelolaan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi di Jateng

oleh
DPRD Banten Tertarik dengan Pengelolaan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi di Jateng

SEMARANG – Komisi V DPRD Banten melakukan kunjungan ke Kantor DPRD Jateng di Gedung Berlian Semarang. Kunjungan tersebut untuk mengetahui pengelolaan bantuan sosial usaha ekonomi yang sudah dilaksanakan di Jateng. Anggota Komisi V, Dede Rohana Putra mengatakan, program bantuan masyarakat untuk usaha ekonomi yang dilakukan Jateng patut dicontoh oleh Pemprov Banten. Banten mempunyai permasalahan yang hampir sama dengan Jawa Tengah yaitu kemiskinan dan pengangguran. DPRD juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan sosial. “Bantuan sosial usaha ekonomi kreatif itu dapat memancing masyarakat untuk kreatif dalam berusaha. Ini teroboson yang patut ditiru,” ucapnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz mengatakan, masalah ketenagakerjaan sebenarnya turut dihadapi oleh semua daerah di Indonesia. Pemprov Jateng sedang menggencarkan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) di setiap eks karesidenan. “Pelatihan membuat konten, boga, atau permesinan. Kami selalu galakkan di setiap BLK. Bagi warga yang ingin mengikuti pelatihan di BLK dipersilakan. Ada makan minum dan uang transportnya,” ucapnya Bahkan lowongan kerja pun selalu diinformasikan, baik yang ditempel di setiap kantor Disnakertrans kabupaten/kota maupun melalui media sosial (medsos). Terkait sinergisitas dengan DPRD, Disnakertrans kerap melakukan sosialisasi program dengan menggandeng DPRD guna menjadi narasumber. Selanjutnya Tati Nurcahyana dari anggota Komisi V menyinggung masalah kemitraan Komisi E dengan sejumlah OPD. Dalam pertemuan itu turut pula mengemuka soal kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan OPD. DPRD turut menjalin senergisitas dengan OPD terkait. Hanya saja di internal kelembagaan DPRD Banten perlu ada rumusan mengenai kegiatan kedewanan. “Di DPRD Jateng itu ada kegiatan internal. Masing-masing anggota menjadi narasumber. Pola ini bagaimana, termasuk anggarannya. Di DPRD Banten tidak ada program ini,” ucapnya. Selanjutnya Kepala Bagian (Kabag) Humas Setwan DPRD Jateng Andi Susmono menjelaskan ada tiga jenis kegiatan kedewanan yakni Sosialisasi Perda/Non-perda, Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) dan Media Tradisional (Metra). Program tersebut bersifat swakelola dengan memfasilitasi kegiatan kedewanan. (Adv)

Sumanto Saksikan Pemberian Remisi di Lapas Kedungpane

oleh
Kedungpane

SEMARANG – Dalam acara ‘Pemberian Remisi Umum bagi Narapidana & Anak Binaan,’ yang dihadiri Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto, sebanyak 8.031 orang mendapatkan remisi. Acara itu digelar di Aula Lapas Kelas I Kedungpane Kota Semarang, Kamis (17/8/2023). Dalam sambutan Plt. Kepala Kanwil Jateng & DIY Kemenkumham Hantor Situmorang disebutkan, pemberian remisi di lapas dan rutan se-Jateng sudah memenuhi persyaratan secara administrasi sesuai Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mendapatkan remisi sebanyak 46 unit, 29 lapas, dan 17 rutan negara.  “Dari UPT itu, terbanyak penerima remisi di Lapas Semarang sebanyak 931 orang,” kata Hantor. Dari penerima remisi tersebut, lanjut dia, berasal dari sejumlah hukuman beberapa diantaranya tindak pidana umum, teroris, narkotika, illegal logging, dan money laundring. Dengan adanya pemberian remisi itu, pihaknya dapat menghemat anggaran sebesar Rp 12,52 miliar. “Jumlah narapidana dan tahanan se-Jateng per 10 Agustus 2023 sebanyak 14.346 orang,” katanya. Sambutan berikutnya adalah Gubernur Ganjar Pranowo. Ia mengucapkan selamat kepada penerima remisi dalam rangka HUT Kemerdekaan RI. “Dalam HUT Kemerdekaan ini, menjadi arti sangat besar terutama bagi penerima remisi,” kata gubernur. BINA UMKM Usai acara pemberian remisi, pejabat yang hadir dipersilahkan mengunjungi stand UMKM karya warga binaan. Disela-sela kunjungan itu, Sumanto juga mengucapkan selamat bagi penerima remisi dan berharap mereka dapat terus berperilaku baik selama di lapas. Dalam hal ini, ia menilai pembinaan di lapas sudah sangat baik karena warga binaan sudah mampu memberikan hasil karyanya melalui produk-produk UMKM. Ia berharap pembinaan seperti itu bisa berkelanjutan untuk mempersiapkan para warga binaan kembali ke masyarakat. “Kami (DPRD) berharap pembinaan dapat terus dilakukan agar mereka bisa lebih kreatif dan mandiri saat keluar dari lapas,” kata Politikus PDI Perjuangan itu. (Adv)

RAPAT PARIPURNA: Pengucapan Sumpah Anggota DPRD PAW

oleh
Sumpah Anggota DPRD

SEMARANG – Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto membuka rapat paripurna, Rabu (16/8/2023). Agenda utamanya adalah pengambilan sumpah Anggota DPRD pengganti antar waktu (PAW). “Anggota Dewan yang hadir dalam rapat paripurna sebanyak 93 orang dari 119 Anggota Dewan. Sesuai Keputusan DPRD dalam Tata Tertib, rapat sudah sesuai kuorum,” katanya, mengawali sambutan. Untuk agenda pertama, ia memandu pengambilan sumpah Anggota DPRD PAW. Sebagai informasi, sesuai surat Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng Nomor 1877/IN/DPD/VI/2023 tanggal 7 Juni 203 perihal permohonan PAW Anggota Fraksi PDI Perjuangan, mengusulkan pemberhentian Bambang Kusriyanto karena bersangkutan telah meninggal dunia pada 2 April 2023. Fraksi PDI Perjuangan mengajukan Iqbal Bayu Krisna sebagai PAW menggantikan Bambang Kusriyanto. Dijelaskan pula, Iqbal ditempatkan di Komisi C DPRD Provinsi Jateng. Setelah pembacaan sumpah, dilanjut dengan penandatangan. Kemudian, Wakil Ketua DPRD Sukirman membacakan sambutan atas agenda pengucapan sumpah Anggota DPRD PAW tersebut. “Atas nama Pimpinan dan Anggota Dewab, kami mengucapkan selamat datang di lembaga DPRD, selamat bertugas, dan semoga dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Dengan kehadiran saudara, kami sangat berharap dapat memberikan kontribusi yang maksimal dan dapat meningkatkan kinerja lembaga DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Jateng,” kata Sukirman. Agenda berikutnya adalah laporan Pansus 6 Raperda Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Dibacakan oleh Anggota Pansus 6 Setia Budi Wibowo, dijelaskan bahwa raperda itu mencakup sejumlah hal, beberapa diantaranya insentif dan perencanaan serta pungutan pajak. Secara estafet, agenda selanjutnya yakni laporan Komisi A soal Raperda Hari Jadi Jateng. Dalam laporannya, Anggota Komisi A Stephanus Sukirno menyatakan bahwa raperda itu merupakan usul/ prakarsa Komisi A dan telah disetujui dalam rapat paripurna sebelumnya. “Maksud penyusunan raperda adalah penghargaan kepada pendahulu dan semakin menumbuhkan kecintaan terhadap Jateng,” kata Sukirno. Kedua laporan raperda itu ditanggapi langsung oleh Gubernur Ganjar Pranowo. Dikatakan, dengan disetujuinya Raperda Pajak Daerah & Retribusi Daerah menjadi perda dapat semakin memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah. Untuk Raperda Hari Jadi Jateng, ia mengaku sependapat karena dapat semakin menumbuhkan rasa kecintaan terhadap Jateng. (Adv)