Jowonews

mudik

Mudik Dilarang, Jateng Lakukan Persiapan

oleh

SOLO, Jowonews- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo segera melakukan sejumlah persiapan terkait kebijakan larangan mudik Lebaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. “Tidak ada mudik ini kan kebijakan dari pusat, jadi kami akan menyiapkan tidak ada mudik. Namun kami selalu siaga,” katanya di Solo, Senin (29/3). Ia mengatakan sejauh ini belum ada arahan resmi dari pemerintah pusat, termasuk terkait langkah-langkah yang harus dilakukan. “Namun, kami selalu siaga, mudah-mudahan pekan ini kami bisa segera rapat dengan Jakarta, dengan Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) untuk menyiapkan langkah-langkah,” katanya sebagaiman dilansir Antara. Terkait hal itu, pihaknya akan belajar dari tahun lalu yang juga dilakukan pelarangan mudik Lebaran akibat pandemi Covid-19. “Belajar dari tahun lalu, minimal bagaimana penjagaannya di perbatasan. Kami tunggu Kementerian Perhubungan membuat aturan terkait dengan alat transportasi yang boleh, nanti Kementerian Agama juga biar mengatur terkait tata cara bulan Ramadhan sekaligus shalat Idul Fitri,” katanya. Selain itu, katanya, untuk sektor lain nantinya disesuaikan dengan keputusan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. “Selanjutnya, Kapolri juga akan mengatur bagaimana sistem informasi dan penegakan hukumnya. Kami di daerah tinggal melaksanakan. Namun demikian, pakem-pakem untuk kedaruratan juga kami siapkan,” ucapnya. Sama dengan tahun lalu, beberapa fasilitas yang disiapkan, di antaranya rumah sakit dan tempat isolasi. Selain itu, akan dilakukan penjagaan perbatasan dan kerja sama antarperbatasan, baik dengan kabupaten, kota, maupun provinsi lain.

Tak Ada Libur Panjang Mudik Lebaran

oleh

JAKARTA, Jowonews- Pemerintah memutuskan peniadaan libur panjang untuk perjalanan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi agar Program Vaksinasi Covid-19 dapat berlangsung optimal. “Sesuai arahan Presiden dan rapat koordinasi Menteri terkait pada 23 Maret 2021 di Kantor Kemenko PMK, serta hasil konsultasi dengan Presiden, ditetapkan tahun ini mudik ditiadakan,” kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK), Muhadjir Effendy dalam Rapat Tingkat Menteri terkait Libur Idul Fitri 1442 H secara daring yang dipantau di Jakarta, Jumat (26/3). Keputusan tersebut berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021 bagi seluruh masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, karyawan swasta maupun pekerja mandiri. Harapannya, kata Muhadjir, dengan peniadaan libur mudik, Program Vaksinasi Nasional bisa sesuai yang diharapkan. Sejumlah pertimbangan mudik ditiadakan di antaranya kontribusi kebijakan libur panjang pada angka penularan dan kematian masyarakat serta tenaga kesehatan akibat Covid-19 yang relatif tinggi. “Seperti saat Natal dan Tahun Baru tingginya BOR (Bed occupancy rate) rumah sakit sehingga diperlukan cara antisipasi,” katanya. Keputusan itu juga sejalan dengan kebijakan pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, penguatan protokol kesehatan hingga vaksinasi. “Cuti bersama Idul Fitri sehari tetap ada. Tapi, tidak ada aktivitas mudik,” katanya. Rapat dihadiri oleh sejumlah perwakilan kementerian terkait, di antaranya Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, TNI-Polri serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).1

Nekat Mudik ke Solo, Siap-siap Dikarantina

oleh

SOLO, Jowonews- Bagi masyarakat yang nekat mudik ke Solo, pemerintah kota Surakarta telah menyiapkan Solo Technopark untuk lokasi karantina. “Pada saat itu kan saya bilang kalau kami siapkan dua tempat, satu di Benteng Vastenburg dan satu lagi masih kami rahasiakan. Ternyata setelah dicek di benteng atap pintu masuknya mau lepas sehingga harus diperbaiki dulu,” kata Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo saat mengecek kesiapan Solo Technopark di Solo, Selasa. Ia mengatakan untuk sementara ini ruangan yang disediakan di Solo Technopark berkapasitas 60 orang. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan ruangan yang digunakan karantina akan diperlebar jika jumlah pemudik makin banyak. Meski pemudik sudah melengkapi hasil tes cepat dan tes usap, dikatakannya, tidak akan diberlakukan karena pemudik bisa terkena virus di manapun. “Saya ke Jakarta juga swab-nya nggak berlaku. Swab dan rapid bukan sesuatu upaya untuk bisa mudik. Virus ini kan terjadi di manapun, kapanpun, dan pada siapapun,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Sama dengan pada saat Lebaran, untuk memastikan keberadaan pemudik pihaknya berkoordinasi dengan pihak terkait di antaranya terminal, stasiun, dan bandara. Ia mengatakan nantinya para pemudik akan disediakan kendaraan untuk menjemput. “Kami sudah koordinasikan karena kalau karantina mandiri tidak bisa dipertanggungjawabkan,” katanya. Sementara itu, untuk Benteng Vastenburg nantinya akan digunakan karantina bagi warga yang melanggar protokol kesehatan. “Benteng kami manfaatkan untuk karantina sehari bagi pelanggar protokol kesehatan, tenda kami pasang di sana, satu untuk berteduh saat istirahat makan, itu yang kami siapkan. Selain itu nantinya mereka membersihkan parit di benteng Vastenburg,” katanya.

Tak Ada Larangan Mudik Idul Adha

oleh

JAKARTA, Jowonews- Dalam rayakan libur Idul Adha nanti, tidak ada larangan mudik dari pemerintah. Masyarakat diperbolehkan pulang ke kampung halaman meski pandemi Covid-19 masih berlangsung. Penyekatan lalulintas yang dilakukan saat mudik Idul Fitri kemarin pun tak diberlakukan saat libur Idul Adha nanti. “Tidak ada penyekatan sama sekali. Kami (pengamanan) normal saja, pada momentum ini menitikberatkan pada kesadaran masyarakat untuk tidak pulang kampung,” ujar Kakorlantas Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Istiono memastikan Irjen Istiono di Kantor NTMC Polri, Jakarta, Rabu. Namun demikian, Kakorlantas Istiono berharap masyarakat memiliki kesadaran tinggi terhadap bahaya penularan Covid-19. Sehingga gelombang mudik Idul Adha tidak terjadi secara besar-besaran. Pengamanan Mudik Sebanyak 15 ribu personel Lalu Lintas bakal dikerahkan untuk mengamankan arus mudik Idul Adha 1441 Hijriyah akhir pekan ini. Istiono memprediksi akan ada gelombang mudik pada akhir pekan ini. Hal ini karena Idul Adha tahun jatuh pada hari Jumat (31/7). Dengan demikian ada tiga hari libur yang diperkirakan akan dimanfaatkan masyarakat untuk pulang kampung. Sejumlah jalur yang akan dijaga polisi adalah jalan arteri dan tol dari Jakarta hingga Jawa Timur. Demikian pula jalan arteri dan tol Banten hingga ke Sumatera. “Kegiatan (pengamanan mudik) ini fokus pada jalur tol, arteri dan tempat-tempat pariwisata,” tuturnya sebagaimana dilansir Antara. Pihaknya mengimbau agar pemudik selalu menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan menggunakan hand sanitizer. Dia berujar bagi pemudik yang tidak memakai masker, hanya akan diberi teguran oleh polisi. Kemudian bagi pemudik yang tidak memiliki masker, akan diberikan masker. “Anggota (polisi) sudah dibekali masker semua. Bila masyarakat tidak pakai masker, kami kasih masker. Pendekatan kami secara persuasif, humanis, tidak ada penegakan hukum,” tutur Istiono. Selain menempatkan polisi di jalur-jalur mudik, polisi juga disiagakan di lokasi-lokasi salat Ied dan lokasi pemotongan hewan kurban. Polri pun akan menggelar apel pasukan pada Rabu (29/7) ini. Selanjutnya, para personel akan disebar ke sejumlah titik yang menjadi fokus lokasi pengamanan.

Larangan Mudik dan Arus Balik Diperpanjang hingga 7 Juni

oleh

JJAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Perhubungan memperpanjang masa berlaku pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441 H dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 menjadi hingga 7 Juni 2020. “Dengan demikian larangan mudik dan arus balik yang tadinya berlaku hingga 31 Mei 2020, diperpanjang hingga 7 Juni 2020. Kemenhub akan memastikan pengawasan pengendalian transportasi di lapangan bahwa hanya orang yang memenuhi kriteria dan syarat sesuai SE Gugus Tugas yang masih boleh bepergian,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Keputusan perpanjangan masa berlaku ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 116 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di mana sebelumnya Permenhub 25/2020 berlaku hingga 31 Mei 2020 dan dapat diperpanjang jika diperlukan. “Terbitnya Keputusan Menhub ini untuk menindaklanjuti terbitnya Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 5 Tahun 2020 pada 25 Mei 2020 yang memperpanjang masa berlaku Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 hingga 7 Juni 2020,” ujar Adita. Ia mengatakan, melalui Keputusan Menteri ini, Menteri Perhubungan meminta kepada para Dirjen di Lingkungan Kemenhub, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Gubernur, Bupati/Walikota, tim satgas Gugus Tugas pusat serta daerah, dan para operator transportasi untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap implementasi aturan ini. “Dalam setiap mengeluarkan aturan dan kebijakan, Kemenhub selalu berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan stakeholder terkait lainnya, sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat selaras dan saling mendukung dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19,” katanya. (jwn5/ant)

Sebanyak 1.085 Kendaraan dari Jateng Menuju Jakarta Diperintahkan Putar Balik

oleh

TEMANGGUNG, Jowonews.com – Sebanyak 1.085 kendaraan dari Jawa Tengah yang akan menuju ke Jakarta dan Jawa Barat telah diminta untuk putar balik, kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna. Iskandar di Temanggung, Jateng, Kamis, mengatakan penyekatan yang dilakukan oleh aparat di Jateng memang lebih ketat mengingat Jawa Barat dan Jakarta telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Ia menyampaikan hal tersebut usai Simulasi Technical Floor Game Penanganan COVID-19 di Pendopo Pengayoman Kabupaten Temanggung yang dihadiri, antara lain Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi dan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Muchamad Effendi Ia menyebutkan ada sebanyak 12 titik penyekatan di Jawa Tengah. Paling banyak kendaraan yang diminta putar balik adalah dari pintu tol Kalikangkung Semarang sebanyak 624 kendaraan. “Penyekatan arus balik terhitung sejak Lebaran H+2 hingga H+5 sekarang ini, dari 12 titik penyekatan paling banyak dilakukan di Pos Tol Kalikangkung,” katanya. Ia mengatakan di Pos Tol Kalikangkung pemeriksaan dilakukan ekstra ketat di dua lajur, di mana lajur sebelah kiri untuk kendaraan truk pengangkut barang-barang seperti sembako, alat kesehatan dan lain-lain. Sedangkan kendaraan pribadi berada di sebelah kanan. Kendaraan pelat nomor luar kota terutama yang menuju Jawa Barat dan Jakarta tidak boleh melanjutkan perjalanan dan langsung diminta putar balik. “Kendaraan pelat H dari Semarang atau dari Jateng yang menuju Jawa Barat atau Jakarta kita lakukan pemeriksaan ketat. Keperluannya apa, tujuannya ke mana, apakah syarat-syaratnya sudah dipenuhi, kalau tidak memenuhi syarat kita minta putar balik kembali ke Semarang atau Jawa Tengah, karena Jakarta dan Jawa Barat sudah memberlakukan PSBB, di mana di sana syaratnya lebih ketat lagi, maka dari pada disuruh balik dari Jakarta lebih baik dari Jateng diperketat,” katanya. (jwn5/ant)

Cegah Mudik, Mahfud Minta Petugas Jaga Ketat Perbatasan dan Jalan Tikus

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta jalur perbatasan dan “jalan tikus” dijaga ketat untuk mencegah arus mudik menjelang Idul Fitri 1441 H/ 2020 M. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemananan Mahfud MD dalam konferensi pers secara virtual dari Jakarta, Selasa, menyatakan bahwa larangan mudik masih berlaku dan belum dicabut oleh pemerintah. Dia mengharapkan masyarakat tidak berusaha mudik dan melakukan langkah-langkah untuk mengelabui aparat demi lolos dari pemeriksaan. Mahfud meminta jajaran Kepolisian dan TNI untuk memastikan penegakan kebijakan larangan mudik ini. “Aturan ini supaya dikawal oleh Polri, TNI, Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) bersama pemerintah daerah dan dengan kelengkapannya seperti Satpol PP dan lain-lain,” ujar Mahfud usai rapat terbatas mengenai “Persiapan Idul Fitri 1441 H/ 2020 M” yang dipimpin Presiden Joko Widodo secara telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta. Dia mengatakan pemeriksaan yang lebih ketat juga akan diterapkan kepada kendaraan-kendaraan besar yang dicurigai dimanfaatkan pemudik untuk pulang kampung. Selain itu, pemerintah juga akan menyiagakan aparat di titik dan waktu rawan pelanggaran mudik seperti jam tengah malam. “Pemeriksaan di pintu-pintu keluar atau pintu masuk itu supaya dilakukan secara ketat dan di waktu-waktu yang biasa dianggap petugas acap lengah, misalnya di tengah malam. Biasanya orang menganggap petugas ngantuk, petugas tidak ada, lalu menerobos saja,” ujarnya. Pelarangan mudik ini diterapkan untuk mencegah penularan lebih luas dari virus Corona tipe baru atau COVID-19. Hingga Senin (18/5), kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 18.010 pasien, dengan 4.324 pasien dinyatakan sembuh dan 1.191 pasien meninggal dunia. (jwn5/ant)

Hasil Survei Kemenhub, Masyarakat Akan Tetap Bersikeras Mudik

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Survei yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan (Balitbang) Kementerian Perhubungan menunjukkan hasil bahwa sebagian masyarakat masih bersikeras untuk mudik. “Dari hasil survei tersebut diketahui sebagian masyarakat akan tetap bersikeras mudik walaupun pemerintah melakukan intervensi dengan berbagai kebijakan atau keputusan tidak mudik, sehingga diperlukan upaya untuk mengantisipasinya,” kata Kepala Balitbang Kemenhub Umiyatun Hayati Triastuti dalam webinar yang bertajuk “Pengelolaan Transportasi dalam Pengendalian Penyebaran COVIS-19” di Jakarta, Sabtu. Umiyatun menyebutkan pihaknya telah melakukan lima kali survei dengan cara daring dan “home interview” di mana hasil survei daring (online) kedua diperoleh potensi awal pemudik 56 persen tidak mudik, tujuh persen sudah mudik dan 37 persen akan mudik. “Tujuh persen ini seperti mahasiswa, anak-anak kost yang sudah mudik duluan atau orang yang sudah ‘work from home (kerja dari rumah),” katanya. Setelah adanya intervensi kuesioner kebijakan imbauan tidak mudik, potensi berubah menjadi 80 persen tidak mudik dan 13 persen bersikeras untuk mudik. Hasil survei “home interview” kedua diperoleh potensi respons awal pemudik 68 persen tidak mudik dan 24 persen akan mudik. “24 persen ini mereka yang masih mengupayakan lewat jalan tikus atau asisten rumah angga yang merengek pulang karena diancam oleh keluarganya di kampung,” ujarnya. Umiyatun mengatakan pihaknya terus memantau dan mengevaluasi data-data di lapangan karena sangat dinamis. Selain itu, dia menambahkan, arus balik juga perlu diantisipasi dengan adanya manajemen lalu lintas, seperti berupa lawan arus (contra flow), atau satu arah (one way) jika diperlukan, memperketat pengawasan da pengendalian transportasi, serta melakukan tes COVID-19 bagi pada masyarakat yang melakukan perjalanan balik. Pemerintah pusat telah menyiapkan strategi, yakni mengkoordinasikan seluruh perangkat keamanan pemerintah daerah guna pengamanan akses keluar masuk wilayah zona merah. Kemudian, menetapkan regulasi atau petunjuk teknis pembatsan lalu lintas dan pengamanan sarana dan prasarana transportasi serta bekerja sama dengan pemda dalam menyusun strategi stimulus bagi angkutan transportasi yang masih beroperasi secara terbatas. (jwn5/ant)