KENDARI, Jowonews.com – Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning mengatakan pengelola rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta, tidak boleh diskriminatif dalam melayani pasien. “Siapa pun dia dan dari kalangan mana pun pasien berasal, pengelola rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan tanpa syarat apa pun,” katanya di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu. Menurut dia, ketentuan … Baca Selengkapnya
JAKARTA, Jowonews.com– Kadivhumas Polri Irjen Anton Charliyan mengatakan penerbitan Surat Edaran (SE) Kapolri tentang penanganan ujaran kebencian atau hate speech, bukan bertujuan untuk membungkam kebebasan berpendapat. “Ini (penerbitan SE) bukan untuk membungkam kebebasan berpendapat,” kata Anton di Mabes Polri, Jakarta, Senin. Penerbitan SE ini, kata dia, dilatarbelakangi oleh beberapa kasus di Tanah Air beberapa waktu … Baca Selengkapnya
AMBON, Jowonews.com – Pelanggan listrik yang masuk kategori mampu dan sejahtera tetapi masih memakai hak masyarakat miskin untuk mendapatkan subsidi sudah saatnya dibatasi. Kebijakan pemerintah dan PT. (Persero) PLN yang akan mengurangi subsidi listrik mulai tahun 2016 bertujuan untuk mengurangi pelanggan yang selama ini masuk kategori mampu namun memakai hak masyarakat miskin,” kata anggota komisi … Baca Selengkapnya
PALU, Jowonews.com – Kebakaran lahan dan hutan di Sulawesi Tengah sepanjang September-Oktober 2015 cukup memprihatinkan dan telah menimbulkan kerugian besar. Selain rusaknya ekosistem hutan dan mengancam berbagai satwa dan habitatnya termasuk yang selama ini dilindungi oleh undang-undang, kebakaran juga akan sangat berdampak buruk pada saat musim hujan. Hutan yang gundul pascaterbakar bisa menyebabkan banjir dan … Baca Selengkapnya
JAKARTA, Jowonews.com – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan untuk memberantas tindak pidana korupsi di sektor kelautan seharusnya lebih didahulukan adalah pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dibanding revisi UU KPK. “Presiden Jokowi diharapkan dahulukan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam ketimbang revisi UU KPK,” kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul … Baca Selengkapnya
Semarang, Jowonews.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, A Fikri Faqih berharap Pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla segera berkoordinasi dengan DPR guna menyelesaikan berbagai persoalan kerakyatan. Hal itu harus segera dilakukan mengingat berbagai permasalahan kerakyatan saat ini butuh penanganan cepat dengan pola koordinasi yang baik antara pemerintah dan DPR. “Saya berharap … Baca Selengkapnya
