SEMARANG, Jowonews.com – Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jateng menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp11,14 triliyun. Pendapatan tersebut naik 33,46 persen dari tahun sebelumnya yang hanya Rp8,34 triliyun.
Pimpinan DPPAD baru diharapkan bisa mengekslporasi sumber pendapatan lain, tak hanya menggenjot pemasukan dari pajak kendaraan saja.
Hal itu dikemukakan anggota Komisi C DPRD Jateng Wahyudin Noor Aly, alias Goyud.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, rancangan kenaikan pendapatan yang direncanakan DPPAD secara umum sudah baik. Menurut Goyud, kenaikana target pendapatan signifikan tersebut didasarkan dari hasil pemetaan peningkatan konsumsi kendaraan sepeda motor dan roda empat di Jateng. Hanya saja, sumber pendapatan lain harus bisa dioptimalkan.
“Waktu (DPPAD) pemaparan (di Komisi C), pemasukan dari biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) meningkat. Memang, dari sisi pendapatan, Jateng ini masih jauh dari provinsi lain. Semeskinya, sektor-sektor lain di Jateng bisa dioptimalkan. Apa lagi Kepala yang sekarang ini kan dulunya BPKP (audit madya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan-red),” ungkap Goyud saat dihubungi kemarin.
Sektor lain yang dimaksud juru bicara PAN Jateng itu yakni sektor pajak kendaraan yang masih sering dilanggar masyarakat. Kendaraan baik roda dua hingga tronton sekali pun, harus bisa dimaksimalkan. Meski demikian, catatan penting yang harus dilaksanakan oleh DPPAD adalah target yang harus direncanakan tidak boleh meleset.
“Termasuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) itu juga bisa dioptimalkan. Retribusi dan lainnya juga. Yang penting jangan meleset karena kenaikan 33,46 persen dalam setahun, butuh usaha keras,” tutupnya.
Dalam paparannya, DPPAD menargetkan PAD sebesar Rp11,141 triliyun. Dalam paparan DPPAD sebagai koordinator pendapatan dijabarkan, selain PAD, terdapat pendapatan daerah 2015 ditarget Rp16,54 triliyun, Pajak Daeraah Rp 9,716 triliyun, retribusi daerah Rp 84 miliyar.
Pendapatan lainnya dipaparkan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp319 miliyar, lain-lain pendapatan aseli daerah yang sah Rp1,022 triliyun, dana perimbangan Rp2,694 triliyun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp2,706 triliyun.
Dalam pemaparan, untuk pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp2,706 triliyun menurun dari tahub sebelumnya yang mencapai Rp2,782 triliyun, atau minus 2,73 persen.
Kepala DPPAD hasil lelang jabatan eselon II Hendri Santoso saat ditanyakan upaya pengoptimalan PAD enggan berbicara banyak. Usai mengikuti rapat koordinasi dengan Komisi A beberapa waktu lalu, ia hanya mengatakan sudah memaparkan di Komisi C.
“Pokoknya sudah saya sampaikan di Komisi C. Kami punya banyak cara. Ya banyak caranya,” tutup Hendri(udi)
